Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) belum mengeluarkan anggaran pembebasan lahan untuk jalan keluar-masuk Terminal Parung.
Penyebabnya karena terminal masuk tipe B. Sehingga berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
”Jadi, jalan belum diputuskan apakah akan dikelola kabupaten atau tidak,” ujar Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor Yani Hasan kepada Radar Bogor, kemarin (13/3).
Ia menjelaskan, jika mengacu pada anggaran kinerja, sudah melekat kepada masing-masing sektor, yakni seharusnya sudah dikerjakan oleh provinsi.
Sementara itu, Kepala Dishub Kabupaten Bogor Edi Wardani mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terminal tipe B merupakan pelayanan transportasi angkutan kota dalam provinsi (AKDP) yang dikelola pemerintah provinsi. Sama halnya dengan Terminal Parung, sehingga kewenangannya dari mulai penganggaran hingga pengerjaan bukan lagi di pemkab tetapi Pemprov Jabar.
”Rencananya akan dibangun tahun ini, ketika saya cek anggarannya tidak ada. Mungkin tahun depan,” ucapnya.
Sejak empat tahun lalu, lanjutnya, Pemkab Bogor telah menyediakan lahan seluas 19.000 meter persegi. Lokasinya berada di Desa Parung, Kecamatan Parung. Saat ini pun tinggal menunggu pembangunannya. Edi juga berharap pembangunan terminal bisa terealisasi pada 2019, mengingat kebutuhannya yang amat mendesak.
”Kalau dilihat dari DED-nya, anggaran pembangunan terminal tipe B senilai Rp25 miliar. Belum tahu kapan mau dibangun. Yang pasti kami sudah serahkan perencanaan ke provinsi disertai surat dari bupati,” tukasnya.
Sumber : radarbogor.id
0 komentar:
Post a Comment