Belanja pemerintah harus dilakukan secara efisien dan efektif. Public delivery dan kualitas barang atau jasa yang baik, dapat menciptakan kompetisi yang adil. Hal tersebut akan mendorong para pemangku kepentingan ikut terlibat dalam program modernisasi pengadaan.
Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo dalam Jakarta Forum III di Novotel pada 12-13 Maret.
Jakarta Forum III sendiri merupakan wadah pertemuan pemangku kepentingan kunci sebagai sarana untuk memfasilitasi penguatan kebijakan pengadaan untuk mendukung keberhasilan inisiatif reformasi pengadaan pemerintah.
”Pengelola pengadaaan harus profesional, berkualitas dan berkompeten. Mereka juga memiliki sistem karier serta harus mendapatkan penghargaan dan remunerasi yang kompetitif,” katanya.
Agus menambahkan, penguatan kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pengelola pengadaan, menjadi penting agar belanja pengadaan pemerintah menjadi lebih efisien dan efektif. Kejelasan peran bagi institusi pengadaan akan meningkatkan akuntabilitas, tanggung jawab, dan kinerja.
”Akan sulit untuk mendapatkan SDM yang kompeten apabila sistem tidak mendukung secara baik, terutama saat tren belanja pemerintah menjadi lebih besar dan lebih strategis dalam membangun negara,” jelasnya.
Menurutnya, bagaimana mendapatkan kualitas SDM yang baik, jika tidak bisa memberikan insentif tinggi. Maka bisa menuntut SDM untuk bisa memberikan kualitas yang lebih baik.
Sumber : radarbogor.id
0 komentar:
Post a Comment