Persoalan penggantian lahan dari megaproyek Waduk Sukamahi dan Ciawi terus berlanjut. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane selaku pemangku proyek tak bisa berbuat banyak. Pihaknya hanya bisa menunggu pencairan anggaran penggantian lahan warga dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah dari BBWS, Muhammad Lukman mengaku, pihaknya sudah seterbuka mungkin dengan warga yang terdampak pembangunan. Kata dia, BBWS juga sebagai pihak yang memang memiliki posisi menunggu.
”Waduk Ciawi yang sudah dibebaskan baru 14 persen, sementara Sukamahi 24 persen. Tahun lalu memang masih menggunakan dana talangan BU, sementara tahun ini dana langsung dari LMAN. Kami juga masih menunggu,” bebernya pada Radar Bogor, kemarin (21/3).
Semua permasalahan penggantian lahan selama ini, kata dia, sudah disampaikan ke pemangku kebijakan yang lebih tinggi dan di luar wewenangnya. Sebab, kata dia, semua proses melibatkan berbagai instansi. Seperti BPKP, Badan Pertahanan Negara (BPN), dan LMAN. Lukman kembali menegaskan, sebagai pelaksana pekerjaan, pihaknya hanya menunggu wewenang masing-masing instansi untuk menyelesaikan prosedurnya.
Soal kendala, sambung Lukman, yang paling utama adalah soal pembebasan lahan. Sementara, waktu yang terus berjalan menuntut pengerjaan proyek bendungan tersebut rampung tepat waktu. Termasuk ketersediaan serta kecukupan dana pembebasan yang menjadi penghambat proyek berhektare-hektare itu.
”Selama dana siap dan cukup, proses akan lancar sampai konstruksinya. Sampai saat ini ada 10,5 hektare lahan yang sudah bebas di Ciawi dan 11,3 hektare untuk Waduk Sukamahi. Sementara, total kebutuhan lahan di Ciawi sebanyak 79 hektare dan Sukamahi 50 hektare. Sukamahi selesai sampai Juni 2019 dan Ciawi November 2019,” tukasnya.
Sumber : radarbogor.id
0 komentar:
Post a Comment