Telantarkan Warga, Pemuda Bogor Kecam Kades Cibadak!

BOGOR – Sejumlah kalangan pemuda mengecam keras Kepala Desa Cibadak Ulung Saputra. Ulung dikecam lantaran membiarkan warga yang tinggal di hunian sementara (huntara), tidak merayakan hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus lalu.
Diberitakan sebelumnya, warga huntara terpaksa tidak bisa merasakan kemeriahan hari Kemerdekaan RI ke-71 lantaran tidak memiliki anggaran.

“ Dimana fungsi kepala desa saat itu. Kalau ada kampung yang enggak bisa merayakan hari kemerdekaan harusnya diperhatikan, jangan didiamkan,” ketus Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bogor, Husnul kepada Radar Bogor, Senin (22/08/2016).

Padahal, untuk merayakan hari Kemerdekaan Indonesia tidak perlu memakan biaya yang besar.
“Kasih modal mereka untuk adakan kegiatan dan pemasangan bendera. Saya yakin tidak akan habis sampai 2 juta,” tuturnya.
Hal senada dilontarkan Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI/Polri (GM FKPPI) Kabupaten Bogor Marcel Nursombaliga. Menurutnya, perayaan hari kemerdekaan harus menjadi tanggungjawab bagi pemerintah.
Karena, perayaan kemerdekaan menjadi salah satu ekspresi bentuk rasa syukur para penerus atas perjuangan para pahlawan.

“Setahun sekali. Jadi tak ada alasan untuk tidak merayakan,” ucapnya.
Terlebih lagi, para pejuang telah merebut kemerdekaan dengan darah dan nyawa. Sehingga, perayaan kemerdekaan menjadi salah satu bentuk penghormataan bagi para pejuang.
“Banyak pejuang relakan nyawanya. Masa, kita nyumbang uang untuk kemeriahan hari kemerdekaan saja enggan,” tukasnya.

Karenanya, Marcel berharap, pemerintah desa dapat berperan aktif pada melestarikan acara rutinitas yang terholong baik. Menurutnya, empati pemimpin juga berperan dalam mengantisipasi kasus tersebut.Sebelumnya, Kades Cibadak, Ulung Saputra mengaku tak bisa berbuat banyak. Ia menyebut, warga tidak memiliki anggaran untuk mengadakan kegiatan menyambut HUT RI.

“Uang kas desa digunakan untuk bangun jalan dan kantor. Jadi untuk menyisihkan uang desa untuk kegiatan itu tidak mungkin,” ucapnya.
Terlebih lagi, sambung Ulung, keterbatasan ekonomi para warga menjadi persoalan. Selain tak mampu menyumbang untuk kegiatan, kehidupan sehari-hari mereka masih juta terbilang kurang.
“Tidak mungkin kami paksakan untuk adakan kemeriahan 17-an. Karena mereka makan saja sulit,” terangnya.(ent)