“DAU yang ditransfer dari pusat juga banyak yang tidak terserap. Tak jarang jika ada kesalahan nomenklaturnya sehingga tak terkejar waktunya. Bantuan pusat juga kerap ada yang salah kode rekening sehingga menyebabkan keterlambatan transfer. Banyak indikasi yang mempengaruhi itu,” kata dia.
Untuk itu, kata dia, dengan adanya evaluasi yang dilakukan Kemenkeu, ia menilai lebih kepada koreksi agar daerah memiliki kesiapan. Belum lagi dengan adanya UU 23 tahun 2014 dan PP nomor 16 tahun 2016, terkait dengan perubahan SOTK.
“Walaupun berat tetapi akan lebih baik,” ucapnya.
Sedangkan untuk kebutuhan belanja pegawai sendiri akan dilihat posisinya secara bijak dan melihat regulasi tatakelola pemerintah. Dimana setiap tanggung jawab pekerjaan tidak bisa disama-ratakan.
“Bobot kerja satu dinas saya jujur terkadang ada yang diluar jam kerja yang harus dibereskan,” kata Ade.
Tak hanya itu, DAU juga kerap sebagai penyumbang dana yang tak serap seperti yang disalurkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Itu lantaran ada kesalahan nomenklatur peruntukan, sehingga sengaja dikembalikan ke pusat.
“Akan tetapi terkadang pusat tidak mau menerima karena khawatir menjadi silpa dipusat, itu salah satu permaslahan,” ujar dia.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar mengatakan, penundaan DAU berdasarkan perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir Juni 2016.
“Sehingga artinya, pemerintah pusat menilai secara keuangan masih mampu, tanpa adanya DAU pada September ini. Strateginya percepatan saja, agar semua program dan kegiatan terlaksana dan akan berdampak kepada serapan APBD. Dan untuk belanja pegawai dipastikan tidak akan terganggu karena sudah kami anitisipasi,” tukasnya.(ent)
0 komentar:
Post a Comment