Bahkan, Gubernur Jawabarat, Ahmad Heryawan belum membalas surat yang dilayangkan melalui sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tentang rekomendasi pengisian wakil bupati Bogor.
Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor, Nuradi mengaku, sudah menyirimkan surat Senin (8/08/2016) namun belum diketahui berapa lama jawabannya.
“Gubernur juga tidak mengurusi Wabup Bogor saja,” ucapnya, Minggu (14/08/2016).
Lebih lanjut ia mengatakan, surat akan dikirimkan ke partai politik melalui fraksi-fraksi pekan depan karena berbenturan dengan masa reses.
Surat yang diajukan ke Gubernur, kata dia, berawal dari hasil Badan Musyawarah yakni Ketua DPRD Ade Ruhandi yang meminta rekomendasi gubernur.
Menurut Nuradi, dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD sebenarnya sudah disebutkan panlih bisa dibentuk setelah partai-partai menyerahkan nama kepada bupati untuk di verifikasi sebanyak dua orang sesuai PP 49 dan UU Nomor 8 Tahun 2015.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Buchori Muslim mengatakan, Kabupaten Bogor sangat luas dan memiliki penduduk yang padat. Sehingga, bupati dalam menjalankan tugasnya harus memiliki wakil sebagai pendamping.
“Apalagi bupati seorang perempuan, jadi agar kerja lebih maksimal membutuhkan seorang wakil bupati agar bisa mengurus masyarakat lebih maksimal,” ungkapnya.
Pengamat Sosial dari Institut Agama Islam Sahid (INAIS) itu menambahkan, selama ini kinerja dinas masih belum maksimal karena lemahnya pengawasan.(ent)
0 komentar:
Post a Comment