CIBINONG-RADAR BOGOR, Baru-baru ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mulai menyoroti soal pelayanan masyarakat di Kabupaten Bogor.
Mereka menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih belum maksimal dalam hal pelayanan yang bersentuhan lansung ke publik.
Hal itu terbukti dari data Kemenpan-RB yang menunjukan bahwa nilai pelayanan di Kabupaten Bogor baru mencapai angka 61,37 poin. Atau jika dipredikatkan, baru mendapatkan nilai B.
Sementara, terkait dengan akuntabilitas kinerja pada penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Kabupaten Bogor baru mendapat nilai 65,14 atau masih mendapat predikat B.
“Memang belum maksimal. Ada beberapa pelayanan di dinas yang harus dilakukan evaluasi,” kata Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, kemarin (25/9).
Saat ini, kata Iwan, salah satu upaya yang telah ditempuh Pemkab Bogor adalah melakukan penataan kelembagaan dengan membentuk unit kerja bagian reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pada Setda. Hal itu sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 40 tahun 2019.
“Dari aspek pelayanan publik sebagai sasaran reformasi birokrasi terus berupaya meningkatkan trasnparansi dan akuntabilitas pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat,” tuturnya.
Beberapa pelayanan itu pula yang kemudian menjadi prioritas untuk dievaluasi secara total. Seperti pelayanan perizinan dan penanaman modal, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan pada rumah sakit daerah dan puskesmas, pelayanan pengadaan barang dan jasa.
Iwan juga mengatakan, evaluasi ini juga menjadi wujud komitmen. Untuk Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan bersih.
Terutama agar sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi yaitu meujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, berkinerja tinggi efektif dan efisien. Serta terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
“Melalui evaluasi ini, kita semua berharap mendapatkan hasil dan pencerahan yang komprehensif, sesuai dengan tiap komponen yang ada pada delapan area perubahan reformasi birokrasi sehingga kita semua secara bertahap terus memantapkan komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi menuju birokrasi kelas dunia yang dicanangkan oleh Pemerintah pusat pada tahun 2025,” urainya menutup. (dka/c)
0 komentar:
Post a Comment