CIBINONG – RADAR BOGOR, Belum lagi rampung soal pengerjaan proyek jalur Puncak II yang kini mangkrak dan menghabiskan uang hingga Rp800 miliar. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lagi-lagi mengusulkan pembangunan jalur Puncak III.
Meski diakui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, kemacetan di Puncak I memang sudah kronis, dan hanya mengandalkan skema dengan buka-tutup jalan.
Namun, hingga detik ini, pemerintah daerah belum mendapatkan penjelasan terkait wacana jalur Puncak III.
Kepala Badan Perencana Pembangunan Pengembangan dan Penelitian Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengaku, hingga saat ini pihaknya belum tahu lebih lanjut soal wacana pembangunan jalur Puncak II.
“Itu lokasinya dimana ? Kami belum dengar. Sekarang ini kami fokus Puncak II dan Puncak I. Itu dulu saja yang dikerjakan kemudian jalan-jalan lingkar. Itu saja,” tegasnya.
Syarifah merasa, sampai saat ini persoalan jalur Puncak II saja masih tak berujung kejelasan. Bahkan, Pemkabberencana mengajukan percepatan pembangunan Jalur Puncak Dua kepada Presiden.
Rencananya, kata Syarifah, Bupati Bogor, Ade Yasin akan menyurati Joko Widodo (Jokowi) untuk kelanjutan pembangunan tersebut. Menurut Syarifah, hal itu merupakan langkah yang harus diambil Pemkab Bogor.
“Karena sampai saat ini juga pemerintah pusat belum menyetujui pembangunan itu,” katanya saat ditemui Radar Bogor, Rabu (7/8).
Syarifah mengatakan, laporan kepada presiden ini sudah melalui persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-Pupera) sebelumnya.
Hal ini, kata Syarifah, untuk kelangsungan pembangunan Jalur Puncak Dua merupakan opsi pertama dari Pemkab Bogor. “Kami punya dua opsi. Pertama pengajuan langsung ke Presiden. Dan kedua, kita libatkan pihak swasta,” kata dia.
Alternatif kedua, lanjut dia, menjadi salah satu jalan yang Pemkab tempuh saat ini. Namun tentunya, semakin tertundanya pembangunan jalur Puncak Dua maka pembiayaan akan semakin tinggi tiap tahunnya.
“Prediksi sih ada, karena kan kita membuat proposal dan harus menyesuaikan lagi,” tukasnya.
Sebelumnya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun jalur alternatif menuju puncak.
Rencana pembangunan jalur baru yakni meliputi jalur puncak II dan puncak III. Budi sendiri baru membeberkan jalur puncak II yaitu jalan alternatif yang menghubungkan Jonggol-Citeureup dengan Cipanas-Cianjur.
“Kan kemudian kita harus sudah melihat kepada pembangunan infrastruktur yang lain di sekitar Puncak. Puncak II maupun Puncak III dan semuanya saya sudah membentuk kerja sama dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” papar Budi.
“Memang menurut saya perlu ada jalan baru. Jangka panjang itu membuka Puncak, Puncak III itu. Puncak II yang dari Citeureup sama Jonggol. Jadi mobil-mobil yang dari Jakarta mau ke arah Cianjur tidak usah lewat Puncak,” tambahnya.
Ia menuturkan, nantinya jalur baru tersebut akan dibangun dengan jarak yang berbeda-beda. Untuk jalur Puncak III misalnya, ia mengatakan dibutuhkan sekitar 100 kilometer (km).
Meski begitu, hingga saat ini pihaknya masih memiliki kendala untuk memulai pembangunan. Pasalnya, masih ada jalan sempit dan jurang pada calon jalur baru alternatif Puncak tersebut.
“Akses jalannya masih ada yang sempit masih ada yang masih jurang, nanti kita tanyakan lagi sama PUPR,” imbuh dia.(dka/c)
baca artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/08/08/kemenhub-wacanakan-jalur-puncak-iii-bupati-kirim-surat-ke-presiden/
0 komentar:
Post a Comment