JAKARTA-RADAR BOGOR, Manuver politik dari sejumlah menteri Jokowi-JK biasanya marak terjadi jelang pergantian kabinet. Dalam pepolitikan hal itu sangat mungkin, pasalnya, mayoritas para pembantu presiden itu ingin tetap menjabat lagi.
Salah satu yang diduga ingin tetap mempertahankan poisisnya, adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, dugaan itu diungkapkan oleh Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng.
Salah satu manuvernya adalah dengan sengaja “menyandera” Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui rencana perombakan direksi BUMN. “Saya kira dia (Menteri Rini) sedang berupaya menaikkan posisi tawarnya menjelang pemilihan kabinet baru,” ujar Salamudin Daeng dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin, (26/8).
Menurut Salamudin, menjelang pembentukan kabinet periode 2019 – 2024 posisi Rini belum jelas, apakah masih dipakai Jokowi atau tidak. Makanya, bukan tidak mungkin dia mencoba mencari cara agar tetap bisa bertahan di kabinet.
“Jadi seperti adu kuat. Kalau tak dikerjakan (rombak direksi BUMN) seperti apa, kalau tetap dikerjakan, seperti apa (reaksi Jokowi),” tuturnya.
Menurut Salamudin, dia tahu peran strategis BUMN bagi pemerintah. Misalnya, posisi Menteri BUMN diganti, jajaran direksinya tentu saja berpotensi menimbulkan masalah, karena karena bawaan menteri lama.
“Saya menduga Rini sepertinya sedang mencoba membuat Jokowi takut dan khawatir,” paparnya.
Namun, lanjut Salamudin, Jokowi selaku pemerintah sebetulnya bisa mencegah Rini merombak jajaran direksi BUMN. Sebab, Menteri BUMN memiliki kewenangan mengganti direksi BUMN atas mandat dari Presiden.
“Cabut saja mandatnya. Apalagi, rencana yang dibuat Rini bisa berbahaya bagi BUMN yang sedang tidak ada masalah. Harusnya Rini fokus benahi BUMN yang sedang bermasalah dan terjerat utang besar,” sarannya.
Kalau pesan Jokowi yang disampaikan secara lisan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak sampai ke Rini, kata Salamudin, Presiden bisa berkirim surat atau memanggil langsung menterinya itu.
“Tinggal tanya, maumu apa, Bu Rini?,” tegasnya.
Seperti diketahui, Menteri BUMN bersikukuh akan tetap menggelar RUPSLB di 5 BUMN (Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan PGN) mulai tanggal 28 Agustus – 2 September 2019. Instruksi Presiden agar jajaran menteri tidak membuat kebijakan strategis hingga terbentuk kabinet baru, seperti diabaikan.
Pada Selasa (20/8) pekan lalu, di sebuah acara di Bali, Rini mengaku, rencana perombakan direksi BUMN tetap akan dikomunikasikan kepada Presiden. “Nanti lihat aja hasilnya,” ujarnya kepada wartawan.
Sebelumnya, Anggota komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno juga mengatakan, perombakan direksi jelang periode kedua pemerintahan Jokowi memang harus hati-hati. Jangan sampai itu disisipi kepentingan negatif dan ada kongkalikong.
“Kami akan monitor terus, kalau ada pergantian yang dilatar belakangi hal-hal yang sifatnya tidak profesional, nanti akan kami soroti dan kami akan memberikan kritik baik sebagai partai politik ataupun dewan,” kata Hendrawan
Dijelaskan Hendrawan, Kementerian BUMN menaungi perusahaan negara yang sangat strategis bagi kemajuan Indonesia. Jangan sampai Kementerian BUMN salah mengambil langkah.
“Kementerian ini strategis sekali, (aset BUMN) Rp 8.000 triliun. Paling berpotensi membangun Indonesia,” sebutnya.
Bahkan BUMN ini punya tanggung jawab terhadap program-program pemerintah. Tentunya jika salah ambil tindakan bisa membuat tujuan negara yang diemban BUMN tak bisa tercapai.
Bahkan BUMN ini punya tanggung jawab terhadap program-program pemerintah. Tentunya jika salah ambil tindakan bisa membuat tujuan negara yang diemban BUMN tak bisa tercapai.
“BUMN ini siap digerakkan setiap saat untuk mengemban misi kepentingan negara,” pungkasnya.
Sekadar catatan, sampai berita ini diunggah, JawaPos.com sudah beberapa kali mencoba mengkonfirmasi kepada Menteri Rini terkait hal itu. Namun, belum ada jawaban. (JPG)
0 komentar:
Post a Comment