Banner 1

Tuesday, 13 August 2019

PNS Kerja di Rumah, Ade Yasin : Mustahil Diterapkan di Daerah


CIBINONG – RADAR BOGOR, Wacana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk merumahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bekerja dianggap mustahil oleh Bupati Bogor, Ade Yasin.
Ade justru menganggap, wacana tersebut akan menimbulkan masalah baru. Stigma terhadap ASN yang bisa jadi lebih buruk. Terutama soal Key Performance Indicator (KPI).
“Itu (KPI-nya) harus jelas. KPI sebagai parameter mengukur kinerja ASN kita, apalagi jika beralih tempat kerja ke rumah,” kata Ade Yasin pada wartawan.
Maka dari itu, Ade menganggap wacana itu mustahil diterapkan di daerah. Meski masih digodok kementerian, tetap Ade pesimis wacana itu diterapkan di Bumi Tegar Beriman.
Meskipun di sisi lain, secara teknologi, Ade mendukung penuh. Karena memang saat ini, Kabupaten Bogor sudah perlahan berjalan dengan sistem digitalisasinya itu.
Hanya saja, kata dia, sebagian permasalahan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor umumnya terjadi di kantor. Hal itu ia anggap menjadi persoalan ketika ASN Kabupaten Bogor bekerja di rumah.
“Tapi untuk di daerah rasanya mustahil. Sebagian pekerjaan masih manual,” ungkapnya.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Dadang Irfan mengaku sudah menerapkan konsep tersebut di lingkungan Pemkab Bogor.
“Kita merespons betul kalau seperti itu. Namun kan memang yang dilihatnya nanti kinerja,” sambungnya.
Terkecuali, kata dia, untuk pekerjaan yang sifatnya pelayanan. Dengan kata lain, tidak semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan menerapkan sistem tersebut.
Untuk ASN yang menggunakan sistem digital, kata dia, ada laporan kinerja yang harus dilakukan. Tetap saja, jika para ASN bekerja dari rumah atau tempat lain di luar kantor, maka laporannya harus tetap sesuai dengan pekerjaannya.
Persiapkan Pemkab Bogor sendiri, masih kata Dadang, BKPP sudah melakukan sistem digitalisasi untuk beberapa urusan. Seperti absensi, laporan kinerja, dan penerimaan pegawai secara online. “Kita sudah mulai bertahap,” tukasnya. (dka/c)

Related Posts:

  • Target Dana Haji Rp150 Triliun Bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH) tahun ini, berbeda dengan 2014. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kini mengelom­pokkan dalam enam kategori untuk periode 2018–2021. Kepala Badan Pelaks… Read More
  • 400 KK Terima Listrik Bersubsidi Pemerintah melalui Per­usahaan Listrik Negara (PLN) memberikan bantuan listrik bersubsidi 900 Volt Ampere (VA) bagi masyarakat yang masuk kategori tidak mampu. Pendataan terhadap penerimanya pun dilakukan melalui kecamatan… Read More
  • Warga Digegerkan Mobil Misterius BOGOR-RADAR BOGOR,Sebuah mobil misterius tak bertuan, Mitsubishi Xpander berplat nomor D 1159 TXY keluaran 2017 akhir, membuat geger warga pelataran parkir ruko, jalan Sudirman nomor 27, Bogor Tengah, Kota Bogor.  Mob… Read More
  • Penyaluran Biaya Tumbuh 15,75 Persen Tak dapat di­mungkiri, perekonomian dan keuangan syariah memiliki masa depan yang cerah. Bahkan, berpotensi menjadi mesin ekonomi nasional.Hal itu dikemukakan Direktur Bank BJB Syariah, Indra Fala­tehan. Menurutnya, Indone… Read More
  • CGM 2018, Jalur SSA Dibuka Dua Arah BOGOR-RADAR BOGOR,Jalur sistem satu arah (SSA) di Jalan Raya Pajajaran rencananya akan dibuka dua arah saat pelaksanaan Bogor Street Festival Cap Go Meh (CGM) 2018, besok (2/3). Rencana tersebut dilakukan jika arus lalu li… Read More

0 komentar:

Post a Comment