JAKARTA-RADAR BOGOR, Kewenangan memilih atau mengganti menteri memang hak prerogratif Presiden. Namun Joko Widodo sebagai Presiden diminta untuk tidak tutup telinga dan mendengarkan masukan terbaik serta suara publik.
Perhatian publik saat ini tertuju kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang dinilai telah gagal dan layak dicopot dari jabatannya serta tidak pantas untuk kembali menjabat sebagai menteri BUMN di periode kedua Jokowi.
Ditambah dengan kasus pemadaman listrik oleh PLN yang terjadi dua hari ini, semakin memperburuk citra Rini yang tidak becus mengurus BUMN.
“Sudah banyak alasan yang kuat untuk mengevaluasi kinerja Bu Rini,” demikian yang disampaikan oleh pengamat politik, Ade Reza Hariyadi saat dihubungi Kantor Berita RMOL pada Senin (5/8).
Menurutnya, ditangan Rini Soemarno, BUMN banyak mengalami kerugian. “Kita bisa lihat seperti apa kerugian BUMN selama ini. Nah, sekarang keberadaan Rini saat ini tergantung bagaimana hak prerogratif Jokowi,” ucapnya.
“Dari banyaknya masalah-masalah itu, ini alasan kuat presiden untuk mempertimbangkan Rini. Sebaiknya presiden mendengarkan suara publik,” pungkasnya.
Untuk diketahui BUMN dihujani masalah yang bertubi-tubi. Mulai dari padamnya listrik di separuh Pulau Jawa, laporan asli tapi palsu PT Garuda Indonesia, nasabah PT Bank Mandiri yang tiba-tiba mengalami masalah bertambah kurangnya saldo rekening.
Selain itu insiden kebocoran minyak Pertamina di Karawang dan yang juga miris terciduknya pejabat BUMN oleh KPK karena melakukan transaksi gelap berupa suap.(pin/rmol)
baca juga artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/08/05/pengamat-sudah-saatnya-jokowi-copot-rini-soemarno/
0 komentar:
Post a Comment