BOGOR-RADAR BOGOR,Paguyuban Warga Tanah Sareal (Tansa), Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, menolak keras penerapatan sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE) di GOR Pajajaran.
Ketuga Paguyuban Warga Tansa, Usman menyayangkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor tidak pernah bersosialisasi soal penerapan TPE.
Menurutnya, GOR Pajajaran merupakan fasilitas publik terbesar di wilayahnya dan sering dimanfaatkan masyarakat sekitar unuk bermacam kegiatan, sekaligus akses perlintasan masyarakat untuk menghubungkan Jalan A Yani dengan Jalan Pemuda.
“Paling tidak, koordinasi dengan warga atau sosialiasi ke lingkungan. Karena saya juga Ketua RW di sini,” kata Usman, Minggu (06/01/2019) kepada Pojokbogor.com.
Dia menjelaskan, selama ini dalam pengelolaan parkir dan sebagainya sudah dikerjakan oleh Paguyuban Warga Tansa.
Bahkan, tidak jarang warga menggantungkan hidupnya sebagai juru parkir, keamanan dan berjualan di sekitaran GOR Pajajaran.
“Warga RW 01 bergantian jadi juru parkir, keamanan, sampai jualan di GOR. Kurang lebih ada 100 kepala keluarga yang terlibat,” katanya.
Dia berharap, Pemkot Bogor, khususnya Dishub, dan Dispora meninjau kembali kebijakan ini, hingga warga memiliki memiliki kejelasan.
Paguyuban Warga Tansa mendukung misi Pemkot Bogor meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perparkiran. Namun paguyuban mengaku rutin membayar setoran parkir kepada pegawai Dishub. Bahkan, pada 2016, kata dia, Dishub memberi seragam dan KTA juru parkir kepada 10 orang.
“Kami paham ini tanah milik Pemkot, namun perlu diperhatikan juga oleh aparaturnya karena kami ada dalam pengelolan lahan ini juga dituntut setoran kepada aparat, di sini ada Dishub yang setiap minggunya menerima setoran sebesar Rp500.000 sampai Rp750.000,” katanya.
Belum lagi, lanjutnya, kalau ada acara di areal GOR mereka kadang meminta lebih setoran plus rokok, dan minum kopinya.
“Ada lagi pegawai Dispora juga mengutip ke setiap pedagang yang ada di sini dengan dalih uang kebersihan tiap minggu. Nah itu duitnya ke mana?,” tukasnya.
Informasi yang berkembang, instansi terkait akan melakukan pertemuan dengan masyarakat pada Senin (07/01/2019), di Kantor Dispora.
Masih di tempat yang sama, salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyapaikan, mereka akan melakukan aksi protes besar-besaran apabila pertemuan besok tidak menemui titik terang.
“Saya mah mau demo aja kalau besok tidak jelas. Ini urusan perut Kang Bima (Wali Kota Bogor, red),” kata dia.
(cek/pojokbogor)
(cek/pojokbogor)
0 komentar:
Post a Comment