PARUNG – RADAR BOGOR, Pemerintah Desa Cogreg mempertanyakan tidak ditetapkannya anggaran pembelian lahan untuk pembangunan RSUD yang berada di Kampung Cogreg RT 01/07. Padahal Pemkab Bogor sudah menyelesaikan studi kelayakan atau Feasibility Stduy (FS).
Kepala Desa Cogreg Suhardi mengatakan, pihaknya masih berharap agar jajaran pemerintah daerah mampu memprioritaskan kepentingan masyarakat.
“Memang anggaran tidak cukup atau gimana, harusnya bisa mencarikan solusi, kalau APBD tak mencukupi apa salahnya meminta bantuan ke provinsi,”tegasnya kepada Radar Bogor kemarin (1/1).
Ia juga mengaku, wilayah utara Kabupaten Bogor mengidamkan fasilitas kesehatan RSUD. Kalau memang ada yang lebih prioritas seharusnya ada penjelasan terlebih dahulu.
“APBD harus diproritaskan, kalau memang ada yang lebih ketimbang RSUD. Seharusnya wakil rakyat dapil 6 wilayah utara perlu memperjuangkan hal ini. Mereka kan dulu berjuang sampai terpilih,”ucapnya.
Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Egi Gunadhi menuturkan, tidak ditetapkannya pembelian lahan RSUD akibat anggaran tidak ada. Bahkan, tarikan anggarannya masih luar biasa. “Jadi tidak ada hal lain selain kurang uang. Sementara defisitnya masih di atas Rp100 miliar,” tuturnya.
Egi juga mengungkapkan, pembangunan RSUD secepatnya akan diajukan kembali dalam APBD Perubahan 2019. Sehingga tak harus menunggu hingga tahun depan. “Saya harap bupati terpilih bisa kembali menganggarkannya di APBD perubahan 2019,”pungkasnya. (nal/c)
0 komentar:
Post a Comment