JAKARTA-RADAR BOGOR, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sedang dipusingkan dengan pembagian kursi di kabinet yang akan dia pimpin bersama dengan Ma’ruf Amin, lima tahun mendatang. Musababnya, masing-masing partai politik pendukungnya juga ada yang mengungkap keinginan permintaan jatah kursi menteri.
Misalnya saja, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tidak ingin apabila partainya hanya mendapatkan jatah empat menteri. Mega menilai PDIP harus mendapatkan jatah lebih banyak dari partai lain.
“Kalau Pak Jokowi ini PDIP mesti banyak. Kalau saya dikasih cuma empat. Emoh. Tidak mau,” ujar Megawati yang disambut tawa kader PDIP di Grand Inna Beach Hotel, Bali, Kamis (8/8) lalu.
Megawati berseloroh, permintaan banyak menteri ini karena, partai yang dipimpinnya telah berjuang keras membantu Jokowi kembali menjadi kepala negara di 2019 ini. Sehingga dia meminta kepada mantan Gubernur DKI tersebut supaya dikabulkan permintaanya mendapatkan banyak jatah kursi menteri.
“Saya minta dengan hormat PDIP akan masuk ke dalam kabinet dengan menteri yang harus terbanyak,” tandasnya.
Senada dengan ketua umumnya, politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, partai yang dipimpin anak mendiang Presiden Soekarno tersebut mengincar kursi Menteri Pertanian dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
”Kalau kami sih berharap di kementerian pertanian dan pedesaan. Karena di situ banyak konstituennya,” ujar Masinton.
Kendaiti berharap mendapat jatah di dua kementerian tersebut, Anggota Komisi III DPR itu menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif mengenai kursi di kabinet.
Namun dia berharap, partai bernuansa merah ini bisa mendapatkan banyak jatah kursi menteri. Mengingat PDIP adalah partai pemenang pemilu di 2019 ini.
“Ya kalau nambah kan tinggal ditambah saja. Tapi nambah itu kan tergantung presiden nanti nambahnya berapa ya komposisinya siapa,” katanya.
Setali tiga uang, ternyata jabatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga bukan hanya menjadi incaran PDIP. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengincar kursi tersebut.
PKB berpendapat jabatan menteri tersebut perlu dilanjutkan oleh partai yang dikepalai Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ini.
“Ya menteri desa mungkin karena memang sudah berjalan dan menyangkut basis massa pendidikan juga,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan beberapa waktu lalu.
Bahkan Ketua Umum PKB, Cak Imin mengatakan partainya berharap bisa mendapatkan jatah sepuluh menteri. Hal ini karena PKB telah membantu memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.
“Semoga PKB mendapatkan 10 menteri,” kata Cak Imin.
Ungkapan tersebut adalah doa. Baginya mendapatkan banyak kursi adalah harapan bagi partai bernuansa hijau ini. Namun semuanya diputuskan oleh Presiden terpilih Jokowi yang punya hak prerogatif.
Kursi empuk menteri ini pun menjadi incaran bagi partai-partai pendukung Jokowi yang lolos ke parlemen. Misalnya saja Partai Nasdem meminta kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan sebelas menteri.
Menurut Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Tengku Taufiqulhadi mengatakan, partainya tidak ingin kalah dengan PKB yang meminta jatah sepuluh menteri di kabinet.
“Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR berdasarkan kursi. Maka sepantasnya Nasdem mengusulkan sebelas menteri,” beber Taufiquladi.
Nasem juga diketahui mengincar jatah kursi Jaksa Agung. Nasdem tetap berharap diberikan kepercayaan oleh Presiden Jokowi untuk kadernya menjadi Jaksa Agung.
“Mengenai Jaksa Agung tentu Bapak Presiden yang tentukan, tapi kalau masih percayakan kepada kader Nasdem itu baik bagi kami,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate beberapa waktu lalu.
Penempatan kursi menteri Jokowi juga semakin menarik. Pasalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah diminta oleh Presiden Jokowi menyerahkan sembilan nama kadernya untuk dijadikan calon meteri.
“Begini waktu ke istana Pak Jokowi bilang PPP ini layak minta sembilan nama. Nah sembilan nama tergantung PPP siapa,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi.
Menurut pria yang akrab disapa Awiek, sampai saat ini PPP belum menyodorkan nama-nama tersebut. Hal itu karena PPP masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi, yakni membutuhkan kader PPP yang ahli di bidang apa. Sehingga PPP tidak ingin mendahului kewenangan itu.
“Nah kita tunggu Pak Jokowi sembilan nama itu kebutuhannya apa, jangan sampai semua yang sembilan nama kita ajukan sarjana pertanian semua. Sementara yang dibutuhkan sarjana sosial,” ungkapnya.
Icaran kursi ini rupanya tidak berarti bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni yang mengatakan dirinya dan ketua umumnya Grace Natalie paham benar PSI tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Apalagi PSI ini adalah partai yang masih seumur jagung belum banyak pengalamannya.
“Saya ingin katakan, PSI partai baru, kami sadar ukuran kami. Jadi kami tidak sampai ke parlemen,” ujar Antoni.
Oleh sebab itu Antoni menuturkan PSI tidak akan mengajukan kadernya kepada Presiden Jokowi untuk menjadi menteri. Sebab PSI sadar dengan kondisinya saat ini tidak lolos ambang batas parlemen.
“Kami tidak bermimpi untuk menawarkan diri dan menjadi bagian dari kabinet,” katanya.
Perebutan kursi ini juga semakin dinamis. Karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dari hari ke hari memperlihatkan kemesraan dengan Prabowo Subianto sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Gerindra.
Sinyal ini terjadi saat Megawati mengundang Prabowo Subianto untuk menyantap nasi goreng di kediamannya Jalan Tengku Umar, Jakarta beberapa waktu lalu. Kemudian juga diundangnya Prabowo ke Kongres V PDIP.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, partainya siap bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Bahkan Gerindra juga telah menawarkan konsep kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Menurut Dasco, apabila konsep yang ditawarkan oleh Gerindra itu cocok dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. Maka Gerindra siap bekerja sama dalam satu koalisi.
“Kalau diterima maka kami akan masuk koalisi dengan senang hati untuk membantu pemerintah, membangun bangsa dan negara ke depan,” kata Dasco.
Adapun menurut Dasco, konsep yang ditawarkan tersebut mengenai energi, kemadirian dan ketahanan pangan. Sehingga apabila adanya kesamaan, maka Gerindra akan bekerja sama dengan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam mengelola pemerintahan selama lima tahun mendatang.
“Gerindra inginnya ada satu atau dua konsep bisa dikerjakan untuk membantu membangun bangsa, membantu pemerintah,” pungkasnya. (JPG)
0 komentar:
Post a Comment