CISARUA-RADAR BOGOR, Setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor selalu menganggarkan dan mendapakan bantuan pengadaan penerangan jalan umum (PJU).
Program yang dilakukan untuk menerangi sejumlah ruas jalan dan perkampungan itu menelan biaya yang cukup besar. Tahun ini, Pemkab Bogor merogoh anggaran tak kurang dari Rp43 miliar hanya untuk membayar tagihan penerangan jalan umum (PJU).
Kepala Seksi (Kasi) Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Ade Habib menjelaskan, tidak hanya masalah kekurangan anggaran untuk pengadaannya, pemerintah juga harus memikirkan beban rekening listrik atas jasa yang digunakan untuk menerangi PJU.
“Setelah dialiri listirk itu beban biaya tetap ke Pemda (Pemkab Bogor,red). Begitu pun biaya perawatan fisiknya,” ujar Habib kepada Radar Bogor.
Apalagi tarif dasar listrik, kata dia, yang selalu berubah-ubah. Tentunya faktor itu berdampak besar untuk pembiayaanya. “Setiap tahun kan ada kenaikan, baik karena penamabahan PJU dan tarif listrik naik. Setiap masang baru pasti naik (beban anggaran, red), karena ada penambahan itu,” ucapnya.
Untuk itu, semakin banyak memasang PJU beban Pemkab Bogor untuk membayar tagihanya juga cukup besar. Sebelumnya, Pemkab Bogor setiap tahunya selalu menambah penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor. Hanya saja, dengan luasnya wilayah Bumi Tegar Beriman, masih banyak wilayah Kabupaten Bogor yang belum memiliki fasilitas PJU.
Di tahun ini saja, Pemkab Bogor menerima 1.372 titik PJU lebih yang bakal tersebar di seluruh Kabupaten Bogor. Rincianya, 900 titik PJU dari Kementrian ESDM melalui Dirjen Energi Baru dan Terbarukan (EBTK). Menurutnya program hibah PJU yang berasal dari kementrian itu tersebar di 40 kecamatan.
“Sekarang lagi disurvey titiknya,” ujarnya. Sedangkan bantuan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang kini sedang dipasang di sepanjang Jalan Raya Bogor Jakarta.
Habib menambahkan, ditahun ini Pemkab Bogor juga menambah 352 titik PJU yang tersebar di lima unit pelaksana teknis (UPT). Ia menambahkan, minimnya PJU di Kabupaten Bogor tak lepas dari keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah, dan juga luasnya wilayah.
Tak heran di jalan Kabupaten Bogor berapa ruas jalan tak memiliki PJU. “Ya, ada beberapa kampung yang masih mengeluhkan. Dan masih banyak pula beberapa ruas jalan kabupaten. Kalau ga salah dari 459 ruas jalan kabupaten itu belum semuanya ada PJU,” tukasnya.(ded)
baca artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/08/03/pemkab-bogor-kewalahan-bayar-tagihan-pju/
0 komentar:
Post a Comment