CIBINONG – RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sedang kebingungan. Pasalnya, belum lama ini mereka menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian, bahwa cadangan pangan di Kabupaten Bogor harus tersedia 1.000 ton lebih.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Soetrisno pesimis. Menurut dia, untuk menyiapkan cadangan pangan hingga lebih dari 1.000 ton bukanlah hal yang mudah. “Bukan tidak mungkin berat bagi Pemkab untuk menyiapkan stok sebanyak itu,” tanggapannya.
Dia melanjutkan, Pemkab baru saja menerbitkan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau Raperda Sawah Abadi.
Di mana Perda tersebut fokus terhadap cadangan pangan yang ada di bumi tegar beriman. Maka dari Perda itu tertuang bahwa cadangan pangan itu di desa harus tersedia.
“Desa menyiapkan sesuai dengan jumlah penduduk dan potensi bencananya. Namun tetap kabupaten punya, pusat punya, provinsi punya dan sampai desa pun punya. Di Perda itu diatur seperti itu,” urai Soetrisno, kemarin (26/8).
Tak hanya itu, dalam Perda juga diatur soal pelaku olahan pangan segar yang menggunakan bahan-bahan berbahaya. Karena sudah memiliki payung hukum, maka kedepan sudah disiapkan sanksi bagi yang pelanggarnya.
“Jadi jangan coba-coba pakai bahan pengawet berbahaya, pakai zat pewarna berbahaya, itu bisa kita deteksi nantinya dan ada aturan yang mengatur,” tegasnya.
Dari data yang ada, dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bogor dan dari produksi yang ada, kecukupan pangan yang bersumber dari Kabupaten Bogor itu hanya 60 persen. Sisanya 40 persen didatangkan dari luar.
Dari 60 persen tersebut ternyata produk Kabupaten Bogor tidak dikonsumsi sendiri. Namun dikirim juga ke Depok, Kota Bogor, DKI Jakarta dan Kota Bekasi itu sekitar 20 persen.
“Sehingga kecukupan pangan kita baru 40 persen dari produk lokal. Cuma karena diatur pola perdagangan yang bagus, jadi wilayah produksi seperti Cianjur, Indramayu, Karawang, dan Purwakarta itu bisa mensuplai Jabodetabek. Sehingga kecukupan pangannya cukup,” terangnya.
Tugas berat sekarang ini adalah, bagaimana cara menurunkan tingkat konsumsi pangan pokok. Karena saat ini, konsumsi masyarakat Kabupaten Bogor sebesar 100 kilogram per kapita per tahun.
“Kita ingin dibawah 90 persen. Jadi dengan mengganti sumber karbohidrat dari nasi menjadi bahan yang lain itu tidak akan mengurangi sumber energi kita, tapi gizinya harus diseragamkan,” pungkasnya. (dka/b)
baca artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/08/27/harus-tersedia-1-000-ton-pemkab-bogor-bingung-cari-cadangan-pangan/
0 komentar:
Post a Comment