CIBINONG – RADAR BOGOR, Meskipun masih jauh dari realisasi, Daerah Otonom Baru (DOB) Bogor Timur (Botim) mulai persiapan.
Salah satu persetujuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor adalah pemberian tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) ke wilayah pemekaran tersebut.
Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanuddin menjamin hal itu. Bahwasanya, sumber daya manusia disektor ASN itu nantinya akan dibagikan ke Bogor Timur.
“Masalah kesiapan SDM kami siap, kalau boleh dikatakan untuk calon Kepala Dinas tiga kali lipat kami siap. Insyaallah tidak perlu minta dari luar karna SDM kita siap,” tegasnya,kemarin.
Walaupun, lanjutnya, beberapa kepentingan SDM di Pemkab Bogor nantinya akan berkurang. Seperti guru, tenaga medis, maupun pegawai yang berhubungan dengan pelayanan lainnya.
Namun, Burhan mengaku hal itu terjadi di hampir setiap wilayah di Indonesia. Stok ASN yang dimiliki Pemkab Bogor juga dianggap mumpuni. “Meski memang jumlah yang pensiun belum diimbangi dengan jumlah yang diterima jadi pekerja,” paparnya.
Diluar itu, Burhan juga menyatakan Pemkab Bogor akan terus mengawal aspirasi masyarakat Bogor Timur itu ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentu dengan disertai kajian potensi, kajian ibukota, peta wilayah dan kajian tentang Personil Pembiayaan Prasarana dan Dokumen (PPPD).
Burhan berharap ketulusan hati Ridwan Kamil untuk merespon cepat keinginan masyarakat. Selain beberapa anggota DPRD Provinsi yang sudah menyatakan dukungannya.
“Nanti kan pak gubernur akan membentuk tim internal Dinas. Setelah itu baru beliau juga minta persetujuan dengan DPRD. Jadi ada dua kegiatan di Provinsi,” terangnya.
Pemkab juga berharap Moratorium yang saat ini masih tertahan di Pemerintah Pusat bisa segera di cabut. Agar pembentukan DOB Bogor Barat bisa berlangsung dan juga DOB Bogor Timur menyusul kemudian.
“Pemekaran itu bukan keinginan, tetapi kebutuhan. Ada beberapa kegiatan pelayanan kita yang belum optimal. Mudah-mudahan dengan wilayah yang tidak terlalu luas layanan kepada masyarakat bisa lebih efektif dan efisien nantinya,” imbuhnya.
Soal ASN tadi, terpisah, Kepala Bidang Formasi BKPP Kabupaten Bogor, Erwan Suherwan menyebut saat ini jumlah ASN yang ada di pemerintahan Kabupaten Bogor ada sebanyak 17.000 orang.
Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang saat ini hampir menyentuh angka enam juta penduduk, ASN yang ada masih jauh dari kata cukup.
“Satu orang ASN itu melayani untuk 350 lebih masyarakat dan idealnya itu dibawah 100 untuk pelayanan yang maksimal,” jelasnya.
Erwan juga menambahkan bahwa untuk pembagian PNS yang akan diambil oleh Bogor Barat dan Timur belum ada hitung-hitungannya. “Itu kan kemarin masih wacana ya karena masih ada moratorium jadi ya belum kita kaji,” tambahnya. (dka/c)
0 komentar:
Post a Comment