Pencemaran Sungai di Kabupaten Bogor Mengkhawatirkan, Tuntut Pemkab Bentuk Satgas Lingkungan

GUNUNGPUTRI-RADAR BOGOR, Pencemaran sungai di Kabupaten Bogor kian mengkhawatirkan saat ini. Para aktifis yang tegabung dalam Relawan Bela Alam (BA) Kodim 0621 pun menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bergerak cepat menangani masalah tersebut dengan membentuk satgas lingkungan.

“Di Kota Bogor, walikotanya (Bima Arya, red) gerak cepat turun tangan melakukan penanganan terhadap kondisi sungai. Bahkan ia memimpin langsung patroli bersama Satgas Naturalisasi Ciliwung yang dibentuknya,” ujar Ketua BA Kodim 0621, Panji Saputra kepada Radar Bogor, Selasa (12/2/2019).

Satgas Naturalisasi yang dibentuk terdiri dari unsur TNI/Polri, Satpol PP dan berbagai komunitas lingkungan. Ia menyesalkan sikap Pemkab Bogor yang terkesan lamban dan hanya menjadi penonton saja dalam menangani masalah pencemaran sungai.

Contoh kasus, kata Panji, pencemaran yang terjadi di Sungai Cileungsi dan Cikeas, selain itu Setu Gunungputri, Setu Tlajung Udik dan Setu Wanaherang harus menjadi perhatian serius Pemkab Bogor. Untuk itu, keberadaan satgas lingkungan sangat diperlukan mengingat luas wilayah Kabupaten Bogor yang cukup luas.

“Satgas DLH, selama ini kekurangan personil, rentan di suap, kurang kontrol dan pengawasannya juga lemah,” ujarnya. Ia mengajak wartawan koran ini ke sebuah kawasan industri di kecamatan Gunungputri untuk melihat fakta-fakta pencemaran sungai. Hasilnya, terdapat saluran irigasi yang sudah menghitam yang mengarah ke lokasi-lokasi pengairan setu dan sungai.

“Jika terus dibiarkan maka lingkungan akan terus hancur bagi generasi penerus,” tukasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Pemulihan Lingkungan (PHPL) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Budi Mulyawan menanggapi serius tuntutan relawan lingkungan. Menurutnya, rencana pembentukan satgas akan dibahas dalam satu pertemuan.

“Kami terus berupaya semaksimal mungkin menindak, menegur, dan melaporkan, dan kami akan menerima saran untuk diusulkan ke pimpinan pemerintah daerah,” tukasnya. (don/c)