Reses, dalam Setahun DPRD Kota Bogor Dibekali Rp2,19 Miliar

BOGOR – Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Bogor sejak Rabu (14/09/2016) hingga besok Jumat (16/9/2016)  akan melakukan penyerapan aspirasi alias reses ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Fantastisnya, selama tiga hari masa reses itu, para wakil rakyat bakal mendapatkan uang saku total Rp731,25 juta atau Rp16,25 juta per anggota.

Padahal dalam setahun, DPRD Kota Bogor menggelar reses tiga kali. Praktis, dalam setahun uang saku reses dewan mencapai Rp2,193 miliar.
Sayangnya jumlah sangu tersebut dirasa masih kurang bagi para wakil rakyat di Kapten Muslihat. Seperti yang diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Kota Bogor, R Dodi Setiawan.
Menurut dia reses  merupakan momentum yang tepat untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. Untuk itu, reses harus diupayakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan solusi di permasalahan masyarakat.
“Artinya reses itu kita kembali untuk turun ke konstituen atau ke dapilnya guna menjaring aspirasi dan bersilaturahmi dengan para tokoh masyarakat, alim ulama, pemuda dan pemudi, dan ketua RT atau RW,” jelas Dodi pada Rabu (14/09/2016).
Dia menuturkan, akan ada banyak aspirasi yang ditampung setiap anggota dewan ketika melakukan reses. Apa yang sekiranya dapat dewan bantu seperti infrastruktur jalan lingkungan, jalan setapak, jembatan, turap, penerangan jalan umum dan yang lainnya.
Angka Rp16.250.000 per anggota dewan,  jelas Dodi sebetulnya tidak cukup untuk biaya reses selama tiga hari. Karena untuk keperluan snack dan makanan minum saja sudah habis. Terkadang, dia juga harus nombok dan menggunakan biaya sendiri untuk menutupi sejumlah kekurangan.
“Jadi jangan kira dana segini cukup.  Kadang ada juga yang bisik – bisik, pak dewan buat uang rokoknya atuh. Kalau sudah begitu kita kan gak bisa kita tolak. Jadi pastinya setiap  ketemu kontituen pastilah ada yang minta diluar mamin (makan minum),” tukasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jajat Sudrajat menjelaskan, pada masa reses ketiga ini, setiap anggota dewan diwajibkan bertemu minimal sebanyak 325 warga. Dana Rp16,25 juta pun menurut dia hanya cukup untuk biaya makan dan minum dan tidak termasuk dengan transportasi.
“Dana ini tetap ada laporan pertanggung jawabannya. Nantinya penggunaan anggaran wajib kami laporkan dalam bentuk dokumentasi foto dan tandatangan warga,” jelas Jajat.
Politikus PKS tersebut juga mengeluhkan  hal yang sama, bahwa anggaran yang disiapkan tersebut masih kurang. Dengan kata lain, Jajat juga harus mengeluarkan kocek sendiri untuk menutup biaya yang tidak terduga.
“ Ya nombok, seperti untuk transportasi, itu kita harus nombok,” tambahnya.(ent)