BOGOR – Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selasa (29/03/2016), Ketua Umum Partai Demokrat (PD) itu menyoroti
kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK yang cenderung pasrah pada
mekanisme pasar.
Pada penataran pimpinan dan kader utama Partai Demokrat (PD) di
Novotel Hotel Bogor, SBY menyebut langkah mengurangi kemiskinan tidak
boleh diserahkan kepada pasar begitu saja.
Begitu juga ekonomi masyarakat, tidak boleh diserahkan pada mekanisme
pasar. Pemerintah memiliki peran untuk melakukan intervensi.
“Pasar kadang tidak sensitif terhadap orang miskin, pasar kadang tidak sensitif terhadap keadilan,” sebutnya.
Meski begitu, SBY menyadari setiap presiden yang menjabat memiliki
kebijakan ekonomi sendiri-sendiri. Namun menurut dia, kebijakan ekonomi
yang juga bagian dari kebijakan politik, harus mempertimbangkan
kebutuhan 250 juta penduduk Indonesia.
“Setiap presiden punya economic policy. Tapi economic policy ini juga bagian dari political policy,” jelasnya.
Di sisi lain, SBY mengaku gerah dengan tudingan yang menyebut selama
10 tahun pemerintahannya, tak ada infrastruktur yang terbangun.
“We are telling the truth. Ini buktinya sudah kita lihat, tahun
pertama pemerintahan sekarang, sudah banyak infrastruktur yang
diresmikan. Pembangunan infrastruktur itu berproses,” jelasnya.(ent)
0 komentar:
Post a Comment