Tingginya nilai investasi di Kota Bogor rupanya belum menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan warganya. Pada 2017, investasi meningkat 27,3 persen dari target 100 persen. Namun, angka pengangguran masih berada di angka 43 ribu.
”Kita lihat kartu kuning mencapai 12.500 dari para pencari kerja dari lowongan kerja 3.705 yang ada pada 2017, tetapi hanya bisa menampung 2.500 pekerja,” ujar Plt Wali Kota Bogor Usmar Hariman saat menghadiri Forum Group Discussion bersama Kadin Kota Bogor dan Hipmi Kota Bogor, tadi malam (27/4).
Jadi, kata Usmar, tingkat investasi yang meningkat tidak lantas linear dengan pengurangan tenaga kerja. Banyak faktor yang mungkin nanti akan didiskusikan oleh para paslon, sehingga ada terobosan-terobosan lain.
Di tempat yang sama, CEO Radar Bogor Group Hazairin Sitepu memaparkan, pada 2017, ada sekitar 49 ribu pengangguran di Kota Bogor. Angka tersebut berarti telah berkontribusi kepada 73 ribu kepala keluarga miskin. Angka itu sama dengan 307 ribu jiwa yang hidup dalam kemiskinan.
Pria yang juga Dewan Pembina Hipmi Kota Bogor ini berharap, diskusi tak hanya sekadar bincang-bincang melainkan bisa mewujudkan karya seorang pemimpin.
”Sekiranya nanti menjadi wali kota, dari aspek dunia usaha, kebijakan apa yang akan dibuat yang bisa menaikan taraf hidup ekonomi masyarakat Kota Bogor yang banyak itu?” tanyanya kepada semua calon wali kota Bogor.
Pertanyaan pertama dijawab calon wali kota nomor urut 1 Achmad Ru’yat. Menurut dia, adanya kontradiksi antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran yang ternyata sangat signifikan, karena kebijakan anggaran lebih berorientasi kepada padat modal.
Karena itu, pasangan RZ akan menggeser kepada program padat karya. Sehingga ada kebijakan anggaran yang didorong ke wilayah. Sebab, selama ini, RT, RW, LPM hanya menjadi penonton. Sedangkan pelaksana pemohonnya merupakan pihak luar melalui proyek pemerintah.
”Kami ingin dorong dengan porsi yang sesuai dengan ketentuan. RT, RW, dan LPM diswadayakan sehingga ada partisipasi dari masyarakat. Harus ada kebijakan terhadap investasi yang masuk ke Kota Bogor, harus juga bisa menyerap tenaga kerja dari wilayah sekitarnya,” jelasnya.
Berikutnya, calon wali kota Bogor nomor urut 2 Edgar Suratman mengatakan, pengangguran terjadi karena tak terfasilitasinya masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya. Misal, anak muda yang nongkrong diwadahi dengan bekal keterampilan. Sehingga bisa disinergikan untuk menumbuhkan kegiatan positif.
”Kami ingin bagaimana mereka bisa mandiri. Tentunya harus ada pertumbuhan, dan adanya pertumbuhan harus ada peningkatan daya beli, sehingga masyarakat yang tidak mampu kita berdayakan dengan ekonomi kerakyatan,” paparnya.
Sementara itu, calon wali kota Bogor nomor urut 3 Bima Arya mengatakan, dalam sektor formal, harus ada langkah-langkah penguatan untuk memastikan bahwa orang
Kota Bogor bisa bekerja di kotanya. Karena, saat ini, Bima masih melihat banyak perusahaan yang merekrut pekerja dari luar Kota Bogor. Alasannya, kata Bima, karena aspek kemampuan.
Maka dari itu, aspek formal setiap unit usaha harus dimaksimalkan.
”Saya sangat percaya, basis UMKM ini menjadi perhatian ke depan untuk mencetak lapangan pekerjaan dibanding dengan sektor formal yang serba-terbatas,” ujar Bima.
Caranya, menurut dia, adalah konsorsium antara dinas, pengusaha, permodalan untuk memberikan bantuan agar UMKM bisa melesat. ”Membangun infrastruktur terkait kampung tematik. Pendidikan, putus sekolah, tidak memiliki ijazah, tidak bisa bekerja. Itu juga menjadi perhatian kita,” imbuhnya.
Sedangkan calon wakil wali kota Bogor nomor urut 4 Sugeng Teguh Santoso menerangkan bahwa kebijakan pembangunan di Kota Bogor harus berbasis RT untuk pengentasan pengangguran.
Karena itu, Sugeng dan calon wali kota Dadang Iskandar Danubrata memiliki program Setara, yakni setiap tahun Rp50 juta per RT.
”Bantuan bisa ditingkatkan menjadi Rp75 hingga Rp100 juta. Jadi kita membangun berbasis RT, termasuk bisa mengatasi problem pengentasan pengangguran,” pungkasnya.
Sumber : radarbogor.id
0 komentar:
Post a Comment