Target Dana Haji Rp150 Triliun

Bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH) tahun ini, berbeda dengan 2014. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kini mengelom­pokkan dalam enam kategori untuk periode 2018–2021.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu men­je­las­kan, pihaknya mene­tapkan 31 BUS dan UUS yang terbagi menjadi 23 BPS BPIH penerimaan, 3 BPS BPIH operasional, 7 BPS BPIH likuiditas, 27 BPS BPIH penempatan, 6 BPS BPIH nilai manfaat, dan 11 BPS BPIH mitra manfaat.

Lebih lanjut ia mengatakan, BPS BPIH yang terpilih harus memenuhi syarat kesehatan bank, TI dan memiliki layanan akun virtual, pengembangan produk, permodalan, jumlah jamaah, dan kemampuan manajemen kas.

“Kami mengapresiasi du­ku­ngan BRI, Bank Mandiri, dan BNI yang memperluas layanan syariah untuk jamaah haji dan bersinergi dengan anak-anak usaha syariahnya,” katanya.

Februari ini, kata dia, seluruh pengelolaan keuangan haji di BPS BPIH sudah dipindahkan dari Kementerian Agama ke BPKH. Ia menargetkan, jumlah pendaftar baru 550 ribu orang, dana kelolaan akumulatif Rp110 triliun, tingkat imbal hasil 6–7 persen dengan tingkat risiko investasi rendah hingga medium, nilai manfaat netto Rp6 triliun, dan layanan keuangan syariah di 5.000 gerai.

Per Desember 2017, jumlah pendaftar bari mencapai 595 ribu orang, jumlah tambahan dana yang masuk Rp14,8 triliun, dan dana haji akumulatif mencapai Rp102,7 triliun.

”Pada 2022 target kami dana haji bisa sampai Rp150 triliun dan bisa ikut menggerakkan ekonomi lewat perbankan syariah. Karena itu, kami minta bank syariah tidak hanya menerima tapi juga mengelola dan menempatkan sebagai investasi juga,’’ ungkap Anggito usai acara penetapan BPS BPIH di Jakarta, Rabu (28/2).

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Benny Witjaksono menambahkan, target imbal hasil investasi netto yang BPKH targetkan sebesar 5,6 persen pada 2018 ini dari sebelumnya 4,9 persen. Kalau itu ter­ca­­pai, sudah ada perbaikan imbal hasil sehingga imbal hasil bruto diharapkan bisa di sekitar 6-7 persen. Persoalannya, imbal hasil deposito masih di bawah harapan.


Sumber : radarbogor.id

Read More

CGM 2018, Jalur SSA Dibuka Dua Arah

BOGOR-RADAR BOGOR,Jalur sistem satu arah (SSA) di Jalan Raya Pajajaran rencananya akan dibuka dua arah saat pelaksanaan Bogor Street Festival Cap Go Meh (CGM) 2018, besok (2/3). Rencana tersebut dilakukan jika arus lalu lintas di Jalan Otto Iskandardinata (Otista) terpantau padat, lantaran buntut penutupan Jalan Suryakancana.

Ketua Panitia Bogor Street Festival CGM 2018, Arifin Himawan, mengatakan sudah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah instansi di Kota Bogor, termasuk Satuan Lalulintas Polresta Bogor Kota.

Karena pengaturan lalu lintas kerap berkaitan dengan orang banyak, maka rekayasa lalu lintas bakal dilakukan seperti pada perayaan tahun-tahun sebelumnya.

“Ada kemungkinan seperti tahun lalu, dibuka menjadi contraflow. Langsung dari Tugu Kujang lurus ke Lippo Plaza Keboen Raya,” jelasnya kepada Radar Bogor usai rapat kesiapan di Vihara Dharmakaya, kemarin (28/2).

Pemberlakuan dua jalur di sa­lah satu ruas jalur SSA itu di­­berlakukan secara situasional. Artinya, baru akan diberlakukan men­jadi dua jalur jika ken­daraan dari arah Baranangsiang ke Jalan Otista terpantau padat.

“Seperti tahun lalu, diberla­kukan situasional. Kalau terjadi penumpukan kendaraan hingga stuck, yakni tidak bisa bergerak di Tugu Kujang menuju pintu satu Kebun Raya. Dalam kondisi urgensi tinggi,” jelasnya.


sumber: radarbogor.id

Read More

400 KK Terima Listrik Bersubsidi

Pemerintah melalui Per­usahaan Listrik Negara (PLN) memberikan bantuan listrik bersubsidi 900 Volt Ampere (VA) bagi masyarakat yang masuk kategori tidak mampu. Pendataan terhadap penerimanya pun dilakukan melalui kecamatan dan kelurahan yang tersebar di setiap wilayah se-Indonesia. Ini dilakukan guna membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan listrik bersubsidi tersebut, persyaratannya cukup mudah, yakni warga yang merasa tidak mampu hanya perlu memberikan surat keterangan miskin kepada kelurahan setempat.

Lurah Harjamukti, Lamin menuturkan, sementara ini, bagi masyarakat yang tidak mampu yang berada di wilayah Harjamukti, cukup memperlihatkan bukti Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk men­dapatkan listrik bersubsidi. Namun, jika masyarakat masih merasa keberatan terhadap tarif listrik bersubsidi, cukup melaporkan ke pihak kelurahan.

”Pelayanan ini merupakan inisasi pemerintah dengan PLN untuk masyarakat dalam pasokan listrik di setiap wilayah Indonesia. Nah, kami kelurahan sebagai penyalur informasinya,” katanya.

Bagi masyarakat yang sudah terdata dan memilki Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun penerima beras sejahtera (rastra) sudah otomatis tercatat sebagai penerima listrik bersubsidi tersebut. Kata dia, jika memang belum menerima, warga cukup tunjukkan KIS tersebut, untuk kemudian diproses.

”Dari jumlah penduduk sebanyak 27. 313 jiwa yang ada, saat ini untuk Kelurahan Harjamukti sudah ada sekitar 400 KK yang menerima bantuan listrik bersubsidi. Itu pun yang sudah terdata melalui KIS,” ucapnya.

Ia menambahkan, terkait penerimaan listrik bersubsidi, hingga saat ini tidak ada kendala signifikan. Ia juga mengaku, untuk penerimaannya pun akan terus dipantau. ”Kami coba data terus, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait listrik bersubsidi ini,” pungkasnya.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Pertanyakan Anggaran Revitalisasi

BOGOR-RADAR BOGOR,Meski Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PDPPJ) sudah mela­kukan sosialisasi dengan para pedagang, rupa­nya, rencana revitalisasi bangunan Blok G Pasar Kebon Kembang belum dike­tahui DPRD Kota Bogor. Untuk itu, dalam beberapa hari ke depan, direksi PDPPJ akan dipanggil ke gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Kapten Muslihat.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat, menjelaskan bahwa rekan-rekannya di Komisi II belum ada yang mengetahui terkait rencana revitalisasi Blok G Pasar Kebon Kembang. Untuk itu, ia menginstruksikan Komisi II segera memanggil direksi PDPPJ.

“Saya minta ke Komisi II me­ngundang PD Pasar untuk menjelaskan revitalisasi Blok G. Saya sudah cek ke ketua Komisi II, ternyata mereka juga belum paham,” katanya kepada Radar Bogor, kemarin (28/2).

Ia bahkan menanyakan sumber anggaran yang bakal digunakan untuk merevitalisasi bangunan Blok G Pasar Kebon Kembang. Tidak adanya koor­dinasi antara keduanya mem­buat penganggarannya tidak dilakukan secara tran­sparan. “Kami juga tidak tahu angga­rannya dari mana,” kata Jajat.

Meski begitu, ia berharap para pedagang tetap bisa berjualan. Ia meminta PDPPJ sudah matang mempersiapkan tempat penampungan semen­tara (TPS) jika memang ada revi­talisasi di Blok G Pasar Kebon Kembang.

“Saya juga belum tahu respons pedagang seperti apa. Harapannya, kalau ada kegiatan yang berkaitan dengan publik sebaiknya (PDPPJ) menyam­paikan,” tukasnya.

Terpisah, Direktur Operasional PDPPJ, Syuhaeri Nasution, menjelaskan bahwa pihaknya bukan hanya sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang, melainkan juga sudah mengantongi siapa investor yang akan mengerjakan proyek revitalisasi tersebut.

“Pelelangannya, minggu-minggu yang lalu. Pokoknya sebelum puasa harus sudah dila­kukan. Blok G ini sudah lama juga direncanakan, sama juga seperti Blok F,” jelasnya ketika dikonfirmasi.

Ia mengaku, sengaja dilakukan serentak dengan revitalisasi Blok F Pasar Kebon Kembang agar tidak ada bangunan pasar yang tertinggal. Meski ia menganggap urusan Blok F sudah selesai, nyatanya hingga kemarin bangunannya tak kunjung diratakan.

“Blok F sudah selesai, tinggal urusan investor melakukan pembangunan. Hanya ter­ganjal pedagang yang ingin berjualan di Jalan Dewi Sar­tika,” katanya.


sumber: radarbogor.id

Read More

KASKUS bekerja sama dengan teman-teman komunitas regional mengadakan program KASKUS Peduli, sebuah gerakan sosial donor darah yang diikuti Kaskuser (pengguna KASKUS) di seluruh Indonesia. Didukung Palang Merah Indonesia (PMI), KASKUS Peduli: Donor Darah Kaskuser Serentak se-Indonesia ini dilaksanakan pada Minggu (25/2) lalu, yang dihadiri 2.399 Kaskuser dan mengumpulkan kurang lebih 2.000 kantong darah.

Pelaksanaan program ini sebelumnya diresmikan Chief Marketing Officer KASKUS, Ronny W. Sugiadha dan Ketua Bidang Unit Transfusi Darah (UTD) PMI, dr Linda Lukitari Waseso, bertepatan dengan sesi donor darah KASKUS Officer di KASKUS Playground, Jakarta.

Ronny mengatakan, pelaksanaan donor darah serentak ini baru pertama kali.

”Kali ini, kami ingin semangat untuk berbagi ini dilakukan bersama dengan harapan tidak hanya untuk membantu pihak yang membutuhkan persediaan darah, tetapi juga bisa mempererat persaudaraan antar sesama Kaskuser,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, pihaknya juga ingin gerakan ini menjadi sebuah edukasi dan aksi positif akan kegunaan donor darah yang disampaikan secara lebih luas oleh KASKUS bersama teman-teman komunitas regional di Indonesia kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Gerakan sosial donor darah serentak yang dilaksanakan di 45 regional KASKUS di Indonesia ini juga dapat terlaksana dengan baik berkat kerjasama antara KASKUS dengan PMI.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Masih Ada Warga yang Minta Uang dan Sembako

BOGOR–RADAR BOGOR,Memasuki masa kempanye pekan kedua, calon wali kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata dibuat kaget dengan permintaan warga yang blak-blakan. Namun, kali ini sedikit berbeda. Sebab, permintaan warga bukan berupa bantuan pembangunan infrastruktur, melainkan bantuan uang tunai dan sembako.

”Dengan tegas saya jawab bahwa saya tidak akan menjanjikan dan memberi sembako atau uang kepada masyarakat! Aturan pilkada sudah mengatur larangan tersebut,” ujar Dadang di sela-sela kegiatannya menyapa warga Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, kemarin (27/2).

Menurutnya, pemberian uang kepada masyarakat sama saja merusak demokrasi di Indonesia. Selain terancam didiskualifikasi pasangan calon, secara aturan juga melanggar hukum. Sebab, baik yang memberi dan menerima dapat dipidanakan.

”Saya sampaikan itu dengan tegas di depan masyarakat RT 01/01, Kelurahan Harjasari, di depan panwas dan aparat kepolisian yang hadir,” terangnya.

Pemahaman tersebut, kata dia, perlu ditegaskan agar tidak ada kecurigaan.

”Karena saya tidak tahu juga maksud warga meminta secara terbuka seperti itu kepada saya. Apa dia tidak tahu aturannya atau bisa jadi jebakan yang bisa membuat saya didiskualifikasi kalau menyanggupinya,” tambah dia.

Calon nomor urut 4 ini menyatakan hal tersebut juga masuk kategori money politics. Dadang merasa miris kalau kegiatan bagi-bagi sembako tersebut masih ditunggu oleh sebagian masyarakat. Karenanya dalam setiap kegiatan kampanye, dia selalu menyelipkan pendidikan politik kepada warga.

”Saya lebih setuju jika warga berorientasi terhadap adu program dan gagasan masing-masing paslon. Sehingga masyarakat tidak dibiasakan pragmatis,” ucapnya.

Pada kegiatan kemarin, Dadang bersama wakilnya Sugeng Teguh Santoso juga mendeklarasikan Tim Solusi yang siap memenangkan pasangan Dadang Iskandar Danubrata-Sugeng Teguh Santoso menjadi wali kota dan wakil wali kota Bogor periode 2018-2023.


sumber: radarbogor.id

Read More

Ubah Citra Macet Cibubur

Integrasi properti dengan transportasi massal menjadi aspek penting bagi setiap pengembang real estate. Penggabungan ini dinamakan transit oriented development (TOD).

Kawasan TOD nantinya akan terdiri dari beberapa bangunan vertikal dengan varian fungsi seperti rumah susun, sekolah, pasar, perkantoran, apartmen, pusat perbelanjaan dan hotel. CEO Strategic Development & Services Sinar Mas Land Ishak Chandra menjelaskan, potensi hunian di koridor timur Jakarta adalah yang akan berkembang paling pesat saat ini. Hal ini dikarenakan harga tanah di area Jakarta Selatan, Pusat dan Barat sudah tinggi dan tren huniannya sudah mengarah ke vertikal.

”Sementara itu, hunian di pinggir kota seperti Cibubur dilengkapi akses transportasi publik yang mudah dan terintegrasi, sehingga kawasan ini menjanjikan keuntungan berinvestasi berlipat di masa mendatang,” ujarnya.

Ia menambahkan, kawasan hunian dan komersial terpadu yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal akan menjadi solusi atas kehidupan masyarakat Jakarta yang semakin hari semakin terjebak dalam kemacetan.

”Bayangkan, Cibubur-Cawang yang berjarak 15 kilometer dijamin hanya akan membutuhkan lama perjalanan sekitar 15 menit saja,” ujarnya.

Jika LRT sudah resmi beroperasi, citra Cibubur diprediksi akan berubah, terutama di pasar properti. Kawasan TOD juga akan saling terintegrasi dengan kawasan TOD lainnya. Konsep TOD juga menyasar wilayah Cibubur melalui sarana transportasi light rapid transit (LRT) dengan rute Cibubur-Cawang-Dukuh Atas.

Rencanya, LRT sudah bisa dinikmati pada tahun ini.

Tak hanya itu, warga Cibubur juga bakal mengakses Tol Cimanggis-Cibitung yang mulai beroperasi 2018. Tol ini nantinya akan terhubung juga dengan Tol Jagorawi dan Tol JORR 2, serta Tol JORR W2 ke Bandara Internasional Soekarno Hatta.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Dua Pekan Terima Lima Aduan Kampanye

MEGAMENDUNG–RADAR BOGOR,Memasuki pekan kedua masa kampanye pasangan calon (paslon) bupati dan waki bupati Bogor, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bogor baru menerima lima aduan dugaan pelanggaran kampanye. Sayangnya, Panwaslu enggan membeberkan detail aduan tersebut.

”Masih diproses (aduan warga, red). Sementara, untuk yang ranah pidana baru dugaan data fiktif dukungan KTP. Walaupun dari laporan polisi dan kejaksaan bahwa dugaan itu tidak memenuhi unsur,” ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor Ridwan Arifin usai sosialisasi Pojok Pengawasan Partisipatif pada Pilgub dan Pilbub 2018, di Puri Avia, Megamendung, Kabupaten Bogor, kemarin siang (28/2).

Untuk itu, kata dia, diperlukan pengawasan dan peran serta unsur masyarakat jika menemukan temuan yang melanggar proses pilkada. Pasalnya, jumlah anggota Panwaslu sangat terbatas. ”Khususnya kalangan mahasiswa, media, LSM yang ada di Kabupaten Bogor. Karena, pada dasarnya pengawasan pilkada, mem­butuhkan masukan semua pihak,” ucapnya.

Maka dari itu, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, Panwaslu berharap masyarakat bisa ikut aktif dalam mengawasi pilkada. Ridwan juga membahas tentang batasan anggaran yang dikeluarkan oleh masing – masing paslon, yakni sebesar Rp89,3 miliar.

Jika ada, paslon yang mengeluarkan budget lebih dari itu, bisa langsung di diskualifikasi. ” Kita sedang mengawasi terkait dana kampanye. Akuntan publiknya. Itu seperti apa penunjukannya? Sampai hari ini kita tunggu. Termasuk sumbangan per orang itu maksimal Rp75 Juta,” ucap dia.

Panwaslu, sambung Ridwan, juga bekerja sama dengan akuntan publik yang ditunjuk KPU untuk terjun langsung menelusuri sumbangan-sumbangan tersebut. Jangan sampai, donatur merupakan penyumbang fiktif. ”Jangan yang menyumbang si A Rp75 juta, tapi ketika kita kroscek rumahnya tidak layak huni. Sebelum tanggal 27 Juni itu semuanya sudah harus melaporkan dana kampanye-nya. Apakah cukup, atau lebih,” tukasnya.


sumber: radarbogor.id

Read More

Beban Berat, Puncak Zona Merah Longsor

Longsor hebat yang melanda kawasan Puncak awal Februari lalu seyogianya menjadi pembelajaran bagi pemerintah. Jalur ini sudah tak sekokoh dulu. Rasa waswas akan ancaman longsor selalu menghampiri saat melewati akses penghubung Bogor-Cianjur ini.

Hasil studi Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG) memperlihatkan bahwa Jalur Puncak sudah termasuk dalam zona merah bahaya longsor. Artinya, longsor bisa terjadi kapan saja di lokasi ini.

”Faktor geologi, morfologi, vegetasi, dan keairan yang menjadi faktor Puncak masuk ke zona merah,” beber Perekayasa Madya PVMBG, Imam Santosa kepada Radar Bogor kemarin (28/2).

Menurut Imam, keempat faktor itu juga yang menimbulkan longsor di kawasan tersebut. Geologi di jalur Puncak adalah bebatuan api tua, jadi memiliki lava. Dengan usia badan jalan yang tak lagi muda, jalur Puncak sudah mengalami pelapukan tanah dengan ketebalan dua hingga tiga sentimeter.

Selain itu, korositas di jalan pegunungan Puncak juga sudah sangat tinggi dan mudah jenuh air. Terlebih dengan intensitas hujan yang tinggi belakangan ini, permukaan tanah menjadi mudah bergerak bersamaan dengan bebatuan yang akhirnya bisa menyebabkan longsor.

”Lalu morfologi. Puncak ini memiliki kontur perbukitan yang curam. Keairan juga menjadi faktor penunjang longsor. Banyak percikan air pada tebing yang diakibatkan tidak adanya penataan keairan baik. Akibatnya, bebatuan dan tanah yang jenuh air itu semakin mudah bergerak,’’ beber Imam.

Menurut Imam, banyak peran manusia yang menyebabkan jalur Puncak sudah tak lagi ‘sehat’. Drainase yang buruk, juga perubahan tata ruang. Imam juga merekomendasikan agar jumlah kendaraan yang melintas di jalur Puncak bisa dikurangi. Sebab, getaran dari kendaraan bermotor bisa menyebabkan konstruksi tanah dan bebatuan semakin lemah untuk menahan gerakan tanah. Dampaknya, kemungkinan adanya longsor susulan kian besar.

Berdasarkan data Polda Jabar, jumlah kendaraan yang melintas dari dan menuju kawasan Puncak sudah melebihi kondisi seharusnya. Yakni, mencapai 15 ribu-20 ribu unit di hari biasa dan 44.000 di akhir pekan hingga libur panjang.

Di sisi lain, pemerintah pusat justru fokus ke penataan kawasan Puncak saat ini. Terbukti dengan langkah Kementerian PUPR yang mengambil alih relokasi pedagang ke kawasan Gunung Mas. Dari rencana 1 hektare yang disiapkan sebagai permulaan, pemerintah pusat justru membabat habis 5 hektare lahan.

Camat Cisarua, Bayu Ramawanto, mengatakan proyek relokasi oleh kementerian tak lain untuk percepatan pelebaran jalur Puncak. Dari 33 kilometer rencana pelebaran, sudah hampir 60 persen dilakukan. ”Kondisi di lapangan, pelebaran sendiri masih terkendala. Untuk itu, mau tidak mau pedagang harus cepat digeser, tidak digusur. Anjungan cerdas itu jadi semua terintegrasi di situ (lahan relokasi),” bebernya.

Bisa jadi, kata dia, desain yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk relokasi akan berubah. Pasalnya, desain tersebut hanya berluasan satu hektare.

Namun, Bayu menyebut perbedaan konsep tersebut jangan sampai membuat ketidakintegrasian antara kedua domain pemerintah.

”Mereka (PUPR) pun butuh masukan. Jangan sampai, pada saat dibuat ternyata konsepnya tidak down to earth, tidak sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya malah jadi permasalahan nantinya,” tukasnya.

Sebagai informasi, jalur Puncak merupakan bagian dari Jalan Raya Pos (postweg) yang dibangun pada masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pembangunan jalan sepanjang 600 paal (1 paal = 400 roed) dan lebar 2 roed (1 roed = 3,767 meter) dimulai bulan Mei 1808 dan selesai pada Desember 1809.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Perindo Cabut Dukungan, Ulama Beri Sokongan Terkait Mundurnya Ade Wardhana

BOGOR–RADAR BOGOR,Keputusan Ade Wardhana keluar dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ternyata berbuah dukungan. Kali ini datang dari ulama dan alumni Gerakan Aksi 212 Kabupaten Bogor. Secara bulat mereka memberi dukungan kepada pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Bogor Ade Wardhana-Asep Ruhiyat (AA). Itu ditandai melalui deklarasi yang dilakukan di Bumi Perkemahan Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor, kemarin (28/2).

Dalam dukungannya, mereka sepakat mengusung pasangan AA di Pilkada Kabupaten Bogor 2018. Mereka menilai, pasangan yang maju melalu jalur independen (perseorangan) ini sudah memenuhi syarat pemimpin yang wajib dipilih.

Untuk memenangkan pasangan AA, mereka akan mengerahkan seluruh jaringan ulama serta tokoh 212. Bahkan, mereka mengeluarkan fatwa kepada seluruh umat Islam di Kabupaten Bogor untuk memilih AA. ”Kami semua yang hadir mendeklarasikan, mendukung Ade Wardana dan Asep Ruhiyat sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bogor,” ujar KH Muhammad Al Khaththtat, yang memimpin pembacaan deklarasi.

Dalam deklarasi ini juga disebutkan jika pasangan nomor 5 tersebut terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Bogor, ulama dan tokoh 212 akan mendampingi agar mengakselerasi terwujudnya Kabupaten Bogor yang beriman, bertakwa. ”Sehingga menjadi kahupaten yang berkah, aman dan sentosa,” ucapnya.

Menanggapi itu, Ade Wardhana mengaku bersyukur atas dukungan yang telah diberikan kepadanya dalam usaha memenangkan Pilbup Bogor 2018. ”Alhamdulillah atas dukungan dari para ulama ini. Insya Allah menjadi dorongan moril dan spiritual bagi kami,” ujarnya.

Ade menjelaskan, dalam 19 program yang digagasnya ada lima program yang menyentuh pembangunan umat. Pertama jaminan listrik gratis untuk masjid jami se-Kabupaten Bogor, peningkatan gaji guru honorer dan guru madrasah sesuai UMK, bantuan operasional untuk seluruh pesantren, pembina majelis ta’lim, ustaz-ustazah, dan dewan guru di Kabupaten Bogor.

Resmi Cabut Dukungan.

Meski mendapat dukungan ulama, keputusan Ade Wardhana mundur sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perindo Jawa Barat merimbas kepada hilangnya dukungan dari partai besutan Hary Tanoesoedibjo tersebut. Partai ini resmi mencabut dukungannya untuk paslon AA dalam kontestasi Pilbup Bogor, kemarin. ”Menyikapi munduranya Ade Wardhana dari Perindo, kami pun mencabut dukungan ke paslon AA per 28 Februari 2018,” tegas Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bogor, Yudia Irawan, kepada Radar Bogor.

Pernyataan sikap seluruh pengurus partai tersebut menurut Yudiana akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor. Dia mengatakan, saat ini dukungannya terhadap pasangan nomor urut 5 itu hanya sebatas doa. Yudiana mengakui para pengurus partainya selama ini tergabung dalam tim pemenangan pasangan Ade-Asep untuk Pilbup Bogor 2018.

Bahkan para kader partai diakui telah berkontribusi untuk pencalonan mereka sebelum tahapan Pilbup Bogor 2018 dimulai.


sumber: radarbogor.id

Read More

Bau Kandang Ayam Bikin Resah

Unit Satpol PP Kecamatan Cijeruk merespons keluhan warga terkait aroma tak sedap yang datang dari kandang ayam di Kampung Pasir Eurih RT 02/07, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk. Meski pemilik sudah didatangi, namun belum ada respons.

Kanit Satpol PP Kecamatan Cijeruk Masykur menerangkan, ada tiga pemilik kandang ayam di Kampung Pasir Eurih. Radius tiga kandang ayam dengan pemukiman warga memang dikatakan jauh, yaitu sekitar 2.000 meter. Namun, tetap saja baunya mengganggu.

”Kami sudah sampaikan ke pemilik, bagaimana mencari cara agar kandang-kandang tersebut tidak menimbulkan keresahan terhadap warga,” tegasnya.

Masykur juga sudah mempertanyakan ihwal perizinannya. Diketahui, sang pemilik kandang mengantongi izin dari pihak desa. Namun, statusnya masuk kategori peternakan warga biasa, bukan perusahaan besar. Pasalnya, kapasitas peternakan ayam di Kampung Pasir Eurih tersebut di bawah 2.000 ekor.

”Mengenai perizinan, semuanya sudah ditempuh pemilik. Dari mulai izin warga hingga ke pihak desa. Kenapa izin tidak sampai ke dinas? Karena peternakan tersebut terbilang kategori ternak warga biasa,” bebernya.

Selanjutnya, penyebab adanya limbah dan bau kotoran serta lalat ke pemukiman warga, kata Masykur, karena pemilik kandang menyimpan kotoran ayam di dalam karung dan belum diangkut. Maka untuk mengantisipasinya, karung berisi kotoran tersebut nantinya akan dipindahkan ke tempat yang lebih jauh dari warga.

Sebelumnya, Kholil (50) warga setempat mengeluhkan peternakan ayam petelur di wilayahnya. Sebab, mengakibatkan bau tak sedap dan mengundang banyak lalat.

”Kami minta peternakan segera ditegur saja oleh instansi terkait. Kalau tidak ada iktikad baik dari pemilik untuk memperbaiki izin lingkungan, maka kami dan warga sekitar minta ditutup saja,” ketusnya.


Sumber : radarbogor.id

Read More

Hibur Warga dengan Lagu Lawas

BOGOR–RADAR BOGOR,Ada yang berbeda saat calon wali kota Bogor nomor urut 2, Edgar Suratman berkampanye di Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, kemarin (28/2).

Edgar membuat ”gaduh” para tamu undangan yang hadir dalam acara khitanan warga Kampung Situ Pete, Kelurahan Sukadamai. Di tengah-tengah kegiatan kampanyenya,

Edgar masih menyempatkan untuk menyumbangkan dua tembang lawas. Hal tersebut tentu saja langsung mendapatkan sambutan hangat para tamu undangan.

Warga berharap, kepiawaian Edgar dalam menyumbangkan lagu itu akan diikuti kepiawaiannya dalam memimpin Kota Bogor ke depan. ”Kami warga Sukadamai siap mendukung dan memenangkan pasangan Edgar-Sefwelly menjadi Walikota Bogor dalam Pilkada 27 Juni 2018. Mari kita doakan beliau,” ujar seorang warga Nasirudin.


sumber: radarbogor.id

Read More

BBM Naik, Sembako Ikut Naik

BBM diam-diam naik lagi tiga hari lalu. Hal ini pun berdampak pada harga komoditas sembako di sejum­lah pasar tradisional. Salah satunya Pasar Parung. Pantauan Radar Bogor, se­jumlah kebutuhan bahan pokok ikutan naik.

Minyak goreng curah dari harga Rp12.000 per kilogram, naik menjadi Rp13.000. Telur dari harga Rp22.000 naik jadi Rp23.000 per kilogram. ”Semuanya naik,” ujar Sidik (38) penjual sembako di Pasar Parung, kemarin (28/2).

Kenaikan juga terjadi pada komoditi cabai dan bawang. Cabai keriting dari harga Rp35.000 per kilogram naik menjadi Rp45.000. Cabai rawit dari Rp30.000 naik jadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan cabai setan dari harga Rp55.000 kini Rp60.000 per kilogram.

”Bawang merah juga naik, dari Rp20.000 sekarang jadi Rp35.000 per kilogram. Kalau bawang putih, dari harga Rp25.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram,” ujar Sofyandi (45) pedagang sayur-mayur di Pasar Parung, kemarin. Begitu pun dengan harga daging sapi. Kini dibanderol Rp120 ribu.

Naiknya bahan pokok ju­ga ditang­gapi ibu rumah tang­ga asal Kampung Waruja­ya, Desa Rumpin, Kecama­tan Rum­pin, Rina (39). Menurut­nya, naiknya harga semba­ko mem­buat dirinya le­bih ber­he­mat.

”Biasa­nya belanja Rp50ribu cukup, se­karang malah ku­rang,” keluhnya.


Sumber : radarbogor.id

Read More