Seperti aturan retribusi dan harga jual yang tidak sesuai dengan biaya produksi dan pengelolaannya.
”Petani yang selama ini menggarap lahan tidak ada kepastian terutama saat panen. Jadi harga jualnya tidak sebanding dengan biaya produksi dan sebagainya,” ucap salah satu petani sayuran, Encep di hadapan Ru’yat.
Padahal, kata Encep, pemerintah memberikan perlindungan agar ditetapkan harga minimal dan maksimal sehingga ada keuntungan yang wajar dari para petani.
Hal senada juga diutarakan pedagang sayuran lainnya, Acam. Ia mengaku tidak nyaman dengan aturan PD-PPJ yang berlaku saat ini.
Menurutnya, kebijakan PD-PPJ sekarang sangat jauh berbeda dengan aturan pengelola pasar sebelumnya oleh swasta.Khususnya, tentang retribusi.
”Jika sekarang dikelola oleh PD-PPJ, kebijakannya lebih memberatkan kepada pedagang. Seperti retribusi lebih tinggi, aturan lebih ketat bahkan sampai ada aturan penyegelan. Oleh karena itu, kami ingin ada perubahan kebijakan retribusi, aturan, dan sebagainya,” jelas Acam.
Menanggapi keluhan tersebut, Ru’yat mengatakan, hadirnya PD-PPJ seharusnya memberikan kenyamanan bagi para pedagang dan keuntungan untuk para petani.
Sehingga retribusi yang ada tidak terlampau membebani pedagang.
Pasangan dari Zaenul Mutaqin ini pun berjanji akan memperhatikan masalah tersebut dengan program yang telah dicanangkan sehingga mendapat solusi.
”Jadi pasangan RZ telah memiliki program ekonomi kerakyatan, di mana akan berkolaborasi bahwa hadirnya PD-PPJ harus memberikan keuntungan pedagang dan petani, serta memberikan iklim yang kondusif sehingga daya beli masyarakat pun bisa terjangkau,” pungkasnya.
sumber: radarbogor.id
0 komentar:
Post a Comment