Banner 1

Parah! Pedestrian Belum Bersih dari PKL

BOGOR – Pemkot Bogor terus berbenah menjelang akan diresmikannya fasilitas pedestrian (pejalan kaki) Kebun Raya Bogor (KRB). Sejumlah SKPD dikumpulkan dalam rapat di Paseban Surawisesa Balaikota, Kamis (05/01/2017). Salah satu masalah yang menjadi sorotan Walikota Bogor Bima Arya adalah jalur pedestrian yang belum steril......

Menang di #WeLoveCities, Bogor Dinobatkan Sebagai Kota Paling Dicintai di Seluruh Dunia

BOGOR- BOGOR - Setelah melewati proses panjang, akhirnya Kota Bogor meraih kemenangan di ajang #WeLoveCities dan dinobatkan sebagai kota paling dicintai di seluruh dunia dalam ajang yang digelar World Wide Fund for Nature....

PSB Bogor Sukses Gulung Persima Majalengka

BOGOR - PSB Bogor berhasil meraih poin penuh dalam lanjutan Liga Nusantara 2016. Tidak tanggung-tanggung anak-anak Laskar Pakuan menggulung tim asal Jawa Barat lainnya, Persima Majalengka enam gol tanpa balas....

Hadapi Liga Nusantara, PSB Matangkan Persiapan

BOGOR–Skuat PSB terus mengasah kemampuannya dalam rangka persiapan menghadapi Liga Nusantara (Linus) di Depok pada 8-11 Agustus nanti. Bertempat di Stadion Padjajaran, kemarin tim kebanggaan warga Kota Bogor ini melakoni uji tanding melawan kesebelasan Ciomas....

Mantap! Atasi Pemotor Nekat, Walikota Instruksikan Patroli di Jalur Sepeda Otista

BOGOR – Aksi Mahesa Jenar (13) dan Wildan Pratama Putra (13) yang nekat memalang sepedanya di jalur sepeda Jalan Otto Iskandar Dinata (Otista) yang dilewati pengguna sepeda motor jelas menampar telak Pemkot Bogor.Walikota Bima Arya bahkan mengaku greget jika melewati Jalan Otista. Jalur yang dibangun khusus untuk sepeda seringkali dikuasai sepeda motor, berbeda dengan.......

Thursday, 1 February 2018

MKD DPR RI Kunjungi Polresta Bogor Kota


BOGOR–Mahkamah Kehor­matan Dewan (MKD) DPR RI mengunjungi Mapolresta Bogor Kota, Senin (29/1). Kunjungan dalam rangka sosialisasi produk hukum dan perundang-unda­ngan DPR RI dalam lingkup tugas Polri itu pun diterima langsung Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Ulung Sam­purna Jaya didampingi Kapolres Bogor AKBP Andi M Dicky.

Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding mengatakan, anggota DPR dan kepolisian dalam tugas dan kewenangannya selalu beririsan sehingga bisa bekerja sama.

Misalnya, saat polisi meme­riksa pelanggaran etika yang dilakukan anggota DPR RI, maka dibutuhkan koordinasi. “Ketika nanti penyampaiannya kepada MKD, kami akan mem­bantu dalam melakukan pemeriksaan,” ujar Sarifuddin.

Kapolresta Bogor Kota Kom­bes Pol Ulung Sampurna meng­atakan kunjungan tersebut untuk menyamakan persepsi. Jika nantinya ada pemeriksaan ataupun penggeledahan yang berkaitan dengan anggota DPR RI, maka bisa berkoordinasi dengan MKD DPR.(don/*)

sumber :Radar Bogor

Ketua DPRD Merasa Dikudeta


BOGOR–Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor atas dugaan jual proyek revitalisasi Blok F Pasar Kebon Kembang, Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono menduga adanya upaya kudeta yang dilakukan internalnya sendiri.

Memang, sudah beberapa hari belakangan politisi PDIP Kota Bogor ini tak nampak di gedung DPRD Jalan Kapten Muslihat. Namun, ketika dikonfirmasi via telepon, ia mau sedikit membeberkan apa yang tengah ada dalam benaknya.

Untung justru merasa ditikam rekan internalnya sendiri. Termasuk, dugaan upaya menggulingkan Untung dari kursi DPRD Kota Bogor. “Bisa jadi (ada yang mau jadi ketua). Di tahun politik ini se­mua me­mu­ng­kinkan,” jelasnya kepada Radar Bogor, kemarin (30/1).

Sebab, kata dia, Kejari Kota Bogor baru sebatas menerima aduan dari pelapor. Tapi ia heran, surat laporan tersebut bisa bocor ke publik. Sedangkan, menu­rutnya, Kejari tidak mungkin membocor­kannya sebelum memastikan kebena­ran laporan yang diadukan. “Kejaksaan aja belum ngebuka, kok tiba-tiba data itu sudah ada. Dari mana kalau bukan dari orang politik mah,” sebutnya.

Meski begitu, ia enggan menye­butkan secara gamblang siapa aktor politik yang menu­rutnya ada di balik pelaporan pengusaha itu ke Kejari Kota Bogor. Namun, yang pasti, ia mengaku bahwa yang melaku­kan adalah orang dekatnya sendiri. “Musuh saya di sekitar saya juga. Perlu tahu ini berita bener atau tidak, tapi yang nyebarin hoax ini lawan politik dekat saya,” kata Untung.

Kini, Untung menunggu res­pons dari Kejari Kota Bogor. Ia ingin mengetahui lebih lanjut laporan yang diadukan pada Kejari itu seperti apa. Dengan penuh percaya diri, ia menga­nggap bahwa pihak yang mela­por­kannya seperti menje­ru­mus­kan dirinya sendiri. “Kita lihat saja pembuktiannya. Untung Maryono 13 tahun tidak pernah main proyek,” akunya.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP Kota Bogor, Atty Soema­dikarya merasa keberatan atas dugaan Untung terkait adanya upaya kudeta. Sebab, menurut­nya, jika memang tidak merasa melakukan kesalahan, bisa langsung melaporkan balik pengusaha yang melaporkan Untung ke Kejari. “Gak perlu buat asumsi karena merasa benar, lapor balik aja. Kalau merasa dirugikan, punya hak untuk lapor balik,” sebutnya.

Belum sempat menyampaikan masukannya, Atty mengaku, segala upaya yang dilakukannya untuk menghubungi Untung tidak bisa dilakukan. Sebab, hingga kemarin, Atty belum bertemu dengan Untung. “Telepon gak diangkat, What­sApp (WA) hanya dibaca,” kata Atty.

Seperti diberitakan sebelum­nya, Ketua DPRD Untung Maryono dilaporkan ke Kejari Kota Bogor dan dituding ingkar janji. Informasi yang diterima Radar Bogor, tiga orang dari PT Pakuan Propertindo Raya Jaya melaporkan Untung ke Kejari Kota Bogor lantaran dianggap ingkar janji. Dalam surat laporan, Untung diduga menerima uang sebesar Rp795 juta dari perusahaan tersebut dan dijanjikan mendapat jatah pengerjaan proyek revitalisasi gedung Blok F Pasar Kebon­kembang.(fik/c)

sumber :Radar Bogor

Bogor Demam Film Dilan


BOGOR–Dilan 1990 berhasil merayu penonton untuk datang ke bioskop. Film yang dirilis Kamis lalu (25/1) itu, bahkan sudah ditonton lebih dari 1 juta orang. Nyaris menyamai rekor Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 yang mencapai angka 1 juta penonton dalam waktu tiga hari. Di Bogor, film ini juga membuat penonton penasaran. Mereka ramai-ramai datang ke bioskop demi menyaksikan film yang disutradari Fajar Bustomi itu.

Pantauan Radar Bogor, di bioskop XXI Bogor Square, Jalan Sholeh Iskandar, Dilan 1990 tayang di empat teater sekaligus. Waktu tayangnya pun hanya berseling setiap setengah jam. Bahkan, sejak perdana tayang, lebih dari 1.000 tiket terjual per harinya.

Salah satu pengunjung, Yessy Alisa (20) mengaku sengaja datang bersama adiknya untuk menonton film adopsi novel itu. “Ternyata visualisasinya ham­pir sama dengan di novel. Bagus deh. Apalagi, adegan telepon-teleponannya di tele­pon umum yang paling ngege­mesin,” kata mahasiswa Itenas Bandung ini kepada Radar Bogor, kemarin (30/1).Larisnya tiket tak terlepas dari penonton yang penasaran. Misalnya, Adisty (17), siswa SMA ini mengaku belum mem­baca novelnya. Namun setelah menonton, ia justru penasaran ingin memiliki novelnya. “Kan ada tiga (novel­nya) itu, Dilan 1990, 1991, sama Milea,” jelasnya.

sumber :Radar Bogor

Benahi Wajah Pasar Sehat


BOGOR–Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PDPPJ) Kota Bogor terus membenahi wajah pasar sehat. Menggaet Dinas Kesehatan Kota Bogor, pihaknya melakukan penyuluhan pasar sehat untuk para pedagang dan warga pasar.

Kepala Sub Bagian Jasa Pem­be­r­dayaan Pedagang PDPPJ, Guna Gustana meng­atakan, tujuan penyuluhan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasar sehat. “Pasar sehat adalah terdapatnya bangunan, pengelola, perilaku, dan kondisi lingkungan yang sehat,” ujarnya.

Pasar sehat, lanjut dia, tecer­min dari kondisi bahan pangan makanan yang sehat, halal, dan bergizi. Juga, kondisi pasar yang bersih, aman, dan nyaman. PDPPJ pun memas­tikan bahan pangan yang dijual tidak tercemar kotoran, juga terhindar dari endapan lalat saat penya­jian. “Tidak mengan­dung zat-zat kimia berbahaya, serta tidak menjual makanan yang sudah kedaluwarsa,” tuturnya.

Selain itu, menurut dia, pasar sehat mendatangkan banyak manfaat positif. Mulai dari pelayanan pedagang yang lebih berkualitas, juga menyajikan bahan makanan yang bergizi dan sehat.

“Terutama, penjualan lebih ekonomis, menciptakan lingku­ngan lebih sehat, bersih, dan nya­man, juga membuka pasar yang lebih luas,” imbuh­nya. Penyu­luhan, kata Guna, dilak­sanakan di enam pasar berbeda dalam satu pekan ini.

Sementara itu, Kepala Unit Pasar Jambu Dua, Andrian Hikma­tullah berharap ke depannya Pasar Jambu Dua lebih baik dan lebih tertata. “Seperti tempat cuci tangan di setiap sudut dan setiap pedagang ayam harus sudah memakai celemek dan tidak memakai talenan kayu,” jelasnya.(don/c)

sumber :Radar Bogor

Pinjaman Bank Dominasi Kasus Cerai


BOGOR–Lilitan utang dalam rumah tangga menjadi faktor dominan yang melatarbelakangi perceraian. Pengadilan Agama (PA) Bogor mencatat, pasangan suami istri yang bercerai paling banyak disebabkan masalah ekonomi. Khususnya utang piutang.

Humas PA Bogor, Agus Yuspiain menga­takan, penyebab retaknya hubungan suami istri saat ini mayoritas karena terjerat utang bank. Jika diklasifikasikan, menurutnya, perceraian akibat lilitan utang bank terbagi dua. Pertama faktor ekonomi dan kedua tidak adanya tanggung jawab suami.

“Suami tak bisa laksanakan tanggung jawabnya karena lilitan utang berbunga. Bukan karena tak memiliki harta, melainkan jumlah utang melebihi harta yang dimiliki­nya,” jelas Agus kepada Radar Bogor, kemarin (30/1).

Berdasarkan data yang dimili­kinya, sejak Januari 2017 hingga awal Januari 2018, ada 1.062 pemohon mengajukan gugatan cerai. Dari total itu, sebanyak 795 kasus disebabkan masalah ekonomi termasuk terlilit utang dan meninggalkan tanggung jawab.Selanjutnya, sebanyak 258 kasus karena perselisihan ter­masuk gangguan pihak ketiga; empat kasus karena moral, seperti poligami tidak sehat, krisis akhlak, dan cemburuan; empat kasus karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); serta satu kasus karena pasa­ngan terjerat hukum pidana. “Jika dilihat kronologinya, umumnya, kasus cerai gugat karena suami terjebak utang,” kata dia.

Karena itu, ia menilai penti­ngnya mengembalikan budaya gotong royong yang dulu ada di setiap keluarga. Misalnya dengan sistem taawwun (tolong menolong), keluarga saling bantu menyediakan kebutuhan primer.

“Contoh, untuk membeli rumah melalui pinjaman bank saat ini cukup marak. Bunganya cukup besar dan sering kali membuat orang terjebak dalam utang besar,” paparnya. Kondisi saat ini, kata dia, berimbas pada ketergantungan masya­rakat pada bank.

Seperti yang dialami pasangan AS (31) dan DD (33), pasutri yang tinggal di Kampung Cijahe, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Karena lilitan utang, pernikahan mereka selama belasan tahun harus berujung pada perceraian.

Kemarin, AS didampingi pamannya mendatangi PA untuk mengambil akta cerai. Putusan perkara cerai gugat yang dimohonkan olehnya diputus secara verstek oleh hakim karena mantan suaminya tak menjawab panggilan persidangan.

Kepada Radar Bogor, AS bercerita mengajukan gugatan karena sering kali dijadikan kambing hitam oleh suaminya. DD yang bekerja sebagai kontraktor tak jarang memarahi­nya di depan anak-anaknya.

“Sejak lima bulan lalu, dia berubah jadi kasar. Saya gak tahan dimarahi depan anak-anak saya yang masih kecil,” kata ibu dengan dua anak ini.
Ia bercerita, perubahan sikap DD terjadi sejak usahanya mengalami kemerosotan awal 2016 lalu. Ditambah lagi, beban utang yang saat ini dipikulnya membuat DD stres.

“Sejak usahanya kacau, ia sering marah-marah ke saya. Makanya, hidupnya jadi tidak berkah. Ditagih utang bank dan kendaraannya disita, hartanya habis untuk bayar utang,” ungkapnya.

Tak hanya itu, AS mengaku sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari suami. Tiap pulang ke rumah, suaminya selalu marah dan tak terima jika diberikan saran. “Saya hanya tanya, kok pulang malam? Dia malah mencaci-maki saya sambil membentak,” akunya.

Tak tahan dengan sikap suaminya itu, ia berkonsultasi dengan orang tua dan para kakaknya. Alhasil, perceraian menjadi solusi yang ditawarkan oleh keluarga terdekatnya. “Tidak ada jalan lain dan keluarga sudah mendukung,” tuturnya.(azi/c)

sumber :Radar Bogor

Gaet Dinsos hingga Sekolah


BOGOR–Sebagai bentuk syukur meng­injak usia 11 tahun, Sentral Anugerah Clari (AC) menggelar santu­nan yatim. Perusa­haan bergerak di bidang AC (air conditioner) kendaraan ini juga siap berperan dalam kegiatan sosial dan dunia pendidikan di Kota Bogor.

“Kami siap bekerja sama dengan klub mobil untuk berbagai kegiatan. Juga kontribusi sosial dengan Dinas Sosial Kota Bogor. Selain itu, dengan sekolah menengah kejuruan (SMK),” ujar owner CV Sentral Anugerah Clari Musa Nio didampingi istrinya, Linda Pahu, kepada Radar Bogor.

Musa mengatakan, pertumbuhan perusahaaan dari tahun ke tahun kian pesat. Baik di Kota Bogor maupun di caba­ng Kota Depok. Terutama dalam mengembangkan pelayanan di wilayah Jakarta dan Karawang.

“Ke depannya kami juga bekerja sama dengan beberapa diler dan bengkel,” imbuhnya.(don/c)

sumber :Radar Bogor

Ajukan Tahanan Kota


BOGOR-Kuasa hukum Kepala Desa (Kades) Tamansari Gumilar Suteja (GS), Guntur Daso mengajukan surat permohonan pengalihan jenis penahanan terhadap kliennya yang sudah menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi lima proyek fiktif sejak 2015–2016.

Guntur Daso menjelaskan, penangguhan penahanan tersebut berdasarkan pasal 23 dan 31 KHUP sebagaimana hak dari tersangka yang saat ini ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor.

GS kini sudah mendekam di Lapas Pondok Rajeg Kelas II A Cibinong, Kabupaten Bogor.

Guntur berharap, surat yang diajukannya dapat dikabulkan. Sebab, dalam surat permohonan tersebut dirinya melampirkan pernyataan jaminan dari istri GS. “Kami dari kuasa hukumnya, agar (penahanan GS) bisa dialihkan setidaknya menjadi tahanan kota dan tahanan rumah,” ujarnya.
Sedangkan terkait dengan kerugian negara sampai saat ia mendampingi, kata dia, belum disebutkan adanya kerugiaan negara terkait kasus tersebut. “Tetapi, kami menjawab bahwa dari anggaran 2015–2016, dana yang didapatkan tadi memang keluar sekitar Rp300 juta, yang sebenarnya sebagai pertanggungjawaban klien kami, diganti dengan uang pribadi dan itu tertuang dalam BAP,” paparnya.

Sehingga, sambung dia, pembangunan jalan yang dianggap fiktif tersebut faktanya memang ada. “Memang ada dua pekerjaan yang belum dilakukan pada 2016, tetapi oleh desa dibuatkan di tahun 2017, meski memang tidak boleh,” ujar dia.

Dia juga menyampaikan bahwa GS tidak sedikit pun menikmati dana itu. ”Tapi karena pertanggungjawaban sebagai kepala desa dan sudah mengeluarkan uang tersebut, maka berdasarkan penyidik dan telah terpenuhi dua alat bukti, kami hormati proses itu. Kami sangat menghormati penetapan tersangka,” sambungnya.

Kajari Kabupaten Bogor Bambang Hartoto menjelaskan, berdasarkan penyidikan sementara dan pengakuan GS, pekerjaan infrastruktur mangkrak lantaran uang tersebut dipinjam oleh seorang anggota dewan berinisial IP.

”Semua itu masih kami sidik, dan sejauh ini yang bersangkutan (GS, red) belum bisa membuktikan uang itu memang dipinjam oleh terduga yang disangkakan,’’ kata Bambang, didampingi Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Bogor, Fransisco Tarigan, Senin (29/1). (ded/c)

sumber :Radar Bogor

12.845 Calon Jamaah Jadi Korban Travel


BANDUNG-Korban dugaan penipuan perjalanan haji dan umrah, terus bertambah. Kali ini, 12.845 orang menjadi korban penggelapan per­usahaan penyelenggara perjalanan haji plus dan umrah oleh PT Solusi Balad Lumampah (SBL).

Kapolda Jawa Barat (Jabar), Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, telah menetapkan dua tersangka yakni Aom Juang Wibowo selaku direksi dan stafnya, Ery Ramdani.

Lebih lanjut ia mengatakan, kasus ini bermula dari banyaknya laporan dari para calon jamaah yang telah membayar kepada perusahaan tersebut untuk umrah, namun tak kunjung diberang­kat­kan. Polisi pun kemudian melakukan penyelidikan atas laporan tersebut. Setelah didalami, ternyata banyak yang mengeluh hal yang sama terhadap travel umrah tersebut. Polda Jabar kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag).

“Ternyata, SBL ini hanya mengantongi izin umrah, tapi realisasinya juga berangkatkan haji,” ucap Agung di Mapolda Jabar, kemarin.

Agung menjelaskan, PT SBL menawarkan paket umrah dan haji plus menggunakan sistem money game atau ponzi dengan harga murah, yaitu Rp18 juta.

Dari promo tersebut, puluhan ribu pendaftar yang membayarkan untuk paket umrah dan haji sebanyak 30.237 orang. “Dengan dana yang terhimpun senilai Rp900 miliar. Sebanyak 17.383 orang sudah diberangkatkan dan sisanya 12.845 pendaftar calon jamaah umrah belum diberangkatkan,” ujarnya.

Kapolda Jabar mem­be­berkan, PT SBL diduga meme­gang uang dari pen­daftar yang belum dibe­rangkatkan sebanyak Rp300 miliar. Selain itu, uang dari pendaftar haji plus dengan biaya Rp110 juta per orang telah dihimpun sebanyak Rp12,87 miliar.

“Uang Rp300 miliar ini digunakan untuk pribadi oleh tersangka. Kemudian setelah (Polda Jabar) koordinasi dengan Kemenag, perusahaan SBL tidak punya izin pemberangkatan haji,” tutur Agung.(lp6)

sumber :Radar Bogor

Vaksin Jenis DT Belum Ada


BOGOR–Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor siap mendistribusikan vaksin difteri ke 101 puskesmas. Untuk tahap pertama, 30 ribu vaksin jenis Td telah sampai di Dinkes Kabupaten Bogor, kemarin (30/1). Besok (hari ini, red), 30 ribu vaksin Td lainnya akan sampai, disusul 41 ribu vaksin Pentabio.

Kepala Seksi Surveilans Dinkes Kabupaten Bogor, Adang Mulyana menjelaskan, 101 puskesmas akan mengambil vaksin ke Dinkes sebagai bagian pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) Difteri.

“Untuk putaran pertama, tapi secukupnya vaksin. Kami sudah buat alokasi per puskesmas, karena setiap puskesmas kebutuhannya berbeda-beda. Mereka (puskesmas), ada yang mulai vaksin tanggal 1 atau 5 Februari. Estimasi selama dua minggu ORI ini selesai, dan nanti akan ada lagi, secara bertahap untuk putaran kedua,” jelas Adang.

Adang memaparkan, total 60 ribu vaksin jenis Td diperun­tuk­kan anak-anak usia 7–19 ta­hun. Sementara, vaksin Pentabio dengan total 41 ribu, bagi anak usia 1–5 tahun. “Sasaran usia 5–7 tahun, menggunakan vaksin jenis DT, nah ini yang belum ada,” paparnya.

Menurut Adang, setiap puskesmas memiliki jadwal masing-masing untuk pelaksanaan ORI, apakah terlebih dahulu dilakukan di sekolah atau komunitas. Dengan sasaran ORI hampir 2 juta lebih, Adang mengatakan, cakupan Kabupaten Bogor bebas difteri 95 persen.

“Kalau peluang kasus kan selalu ada saja, di atas 19 tahun bisa terkena karena kasus ini tidak mengenal umur. Untuk suspect kan selalu ada saja laporan, tapi yang positif masih tetap 3. Memang ada penelitian Litbang yang belum keluar, dan masih kami tunggu, sementara masih aman,” tuturnya.

Adang menambahkan, bagi yang berusia di atas 19 tahun karena tidak menjadi sasaran ORI, disarankan untuk mela­kukan imunisasi difteri secara mandiri ke rumah sakit.

“Kalau mandiri itu ter­gantung rumah sakitnya, me­nyediakan vaksin atau tidak dengan harga yang bera­gam,” tandasnya. (wil)

sumber :Radar Bogor

Beroperasi Lagi, Langsung Ditutup


BOGOR–Wali Kota Bogor Bima Arya mendatangi Lipss Club & Karaoke, Kecamatan Bogor Timur, Selasa (30/1) malam. Politisi PAN itu datang bersama Dandim Kota Bogor Letkol Arm Doddy Suhadiman dan Satpol PP.

“Ada warga yang mengirim broadcast ke saya bahwa ada acara di Lipss, lalu saya perintahkan Satpol PP untuk mengecek lokasi. Saya juga langsung berkoordinasi dengan wakapolres serta dandim. Kami sepakat meminta Lipss untuk tidak beroperasi,” ujar Bima.

Permintaan wali kota tersebut bukan tanpa alasan, salah satunya untuk menjaga kondusivitas. “Izin belum ada, menurut laporan sempat ada aktivitas, setelah cek ke lokasi diminta untuk diberhentikan,” ujar dia.

Bima menegaskan tidak akan memperpanjang izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) THM tersebut. “Saya cek untuk jualan minumannya sudah tidak berlaku dan TDP-nya. Jadi, saya minta stop beroperasi, segera proses untuk penutupan,” tegasnya.

Ke depan, ia meminta tidak ada lagi aktivitas diskoteknya. “Kalau izin lain silakan diajukan, entah restoran, kafe atau karaoke, nanti pemerintah kota yang memutuskan,” ucapnya.

Sedangkan, terkait nasib 40 karyawan yang terancam kehilangan mata pencaharian, Bima berjanji akan memberikan solusi. “Akan kita perhatikan, tapi dia (pemilik,red) harus juga berpikir, satu juta warga Bogor, apakah rela anak-anak muda dirusak di sini,” cetusnya.

Tidak hanya Lipss, Bogor X-One Lounge Club juga disambangi Bima.(ded/c)

sumber :Radar Bogor

BPBD Belum Kantongi Hasil Kajian Tanah


BOGOR-Warga dan pengungsi terdampak gempa, khususnya yang berada di Desa Malasari, harus menunggu lagi kepastian kondisi tanah yang mengancam permukiman mereka.
Hal ini lantaran hasil survei yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor beberapa hari lalu masih diolah.

Informasi tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Kabupaten Bogor, Budi Pranowo kepada Radar Bogor, kemarin. “Sedang kami proses, besok (hari ini, red) akan dilaporkan dulu ke pimpinan sebelum diserahkan ke pihak BMKG,” jelas Budi.

Menurut Budi, tim BPBD tidak hanya menyurvei keadaan tanah di Desa Malasari dan beberapa titik di Kabupaten Bogor saja.

“Setelah survei ke Kabupaten Bogor, kami ke Kabupaten Sukabumi dan lanjut ke Lebak, Banten. Kemarin (Senin, red) baru selesai survei lapangan. Sekarang masih diolah,” tambahnya.

Budi berjanji, hasilnya segera diinformasikan dan dipastikan kepada warga.

Sementara itu, Sekdes Malasari, Sukandar mengatakan, hingga saat ini bantuan setiap harinya terus bertambah. “Kondisi pengungsi masih sama saja. Yang berbeda hanya kunjungan terus berdatangan tiap hari, dari instansi atau komunitas yang berbeda. Kami sangat bersyukur,” ungkapnya. (ran/c)

sumber :Radar Bogor

Di Balik Rencana Penutupan Jalan R3


Para pengendara yang melintas di jalur Regional Ring Road (R3) Kecamatan Bogor Timur, dikejutkan dengan plang bertuliskan bahwa jalan R3 akan ditutup. Seperti apa di balik rencana penutupan jalan yang menghubungkan Warungjambu-Parung Banteng itu?Proses jual beli lahan guna memba­ngun jalan Regional Ring Road (R3) tak kunjung rampung. Meski Pemerintah Kota Bogor sudah mengeluarkan dana sebesar Rp8,4 miliar, tak lantas lahan tersebut sah menjadi jalan R3 Kecamatan Bogor Timur. Sebab, masih ada beberapa proses yang masih berjalan di pengadilan.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor, Lia Kania Dewi menjelaskan, prosesnya kini masih tertahan di tahap konsinyasi. Uang sebesar Rp8,4 miliar sudah dikeluarkan Pemkot Bogor untuk membeli lahan milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) seluas 15.030 meter persegi yang sebagian digunakan untuk jalan R3.

“Kita lakukan pembebasan lahan di tempat milik DJKN. Karena prosesnya melalui pengadilan, pakai rekening konsinyasi,” jelasnya kepada Radar Bogor, kemarin (30/1).

Namun, sebagian lahan yang digunakan untuk jalan R3, ada pula milik H Aab seluas 1.814 meter persegi dari total keseluruhan miliknya seluas 2.500 meter persegi.

Lia menjelaskan bahwa pihak H Aab tidak ingin lahannya dibeli, sehingga lebih memilih ruislag dengan lahan pemkot yang kini masih dalam konsinyasi di pengadilan itu. “Yang dia tunjuk seluas 2.410 meter persegi di lahan pemda yang kita beli dari DJKN,” terangnya.

Hal itu yang membuat proses ruislag antara Pemkot Bogor dengan H Aab terhambat. Lia meng­atakan bahwa proses ruislag baru bisa dilakukan setelah konsinyasi selesai. Artinya, menunggu pihak DJKN mengambil uang pembelian lahan sebesar Rp8,4 miliar yang dititipkan melalui pengadilan. Sehingga, legalitas kepemilikan lahan sudah bisa dipastikan milik Pemkot Bogor.

“Karena proses pencatatan di neraca pemerintah pusat itu masih belum dilimpahkan di Kota Bogor, walaupun kita sudah bayar. Jadi belum masuk tahap ruislag, masih dalam tahap konsinyasi,” kata Lia.

Ia mengaku sudah berkomu­nikasi sejak jauh-jauh hari dengan berbagai pihak terkait mengenai hambatan yang terjadi. Untuk itu, ia ber­harap agar pernyataan terkait rencana penutupan jalan R3 yang dituliskan di sebuah plang tidak benar-benar dilakukan.

Seperti diberitakan sebelum-n­ya, para pengendara yang melintas di jalur R3 dikagetkan dengan plang bakal ditutupnya jalan tersebut. Plang tersebut bertuliskan, ‘Pengumuman: Kepada Pengguna Jalan R3 Mohon Maaf Dalam Waktu Dekat, Jalan Akan Kami Tutup. Karena Pihak Pemda Kota Bogor Belum Menyelsaikan Ganti Rugi Kepada Pemilik Tanah’.(/c)

sumber :Radar Bogor

Berburu Gerhana Bulan di Bogor, Ini Hasilnya


BOGOR-Gerhana bulan total yang melintasi Bogor tidak bisa disaksikan secara sempurna. Sapuan awan menghalangi keindahan Super Blue Blood Moon tersebut.

Salah satu titik pantau di roof top Graha Pena Bogor. Gerhana bulan sempat terlihat meski hanya separuh lalu tertutup awan.

Beberapa kali muncul secara samar, sedikit terang kemudian terhalang awan lagi. Beberapa lokasi tempat pemantauan gerhana bulan di Bogor pun sama, tidak terlihat secara sempurna.Titik pemantauan terlihat di Jembatan Cinta Indraprasta, banyak warga yang berdatangan harus menelan kekecewaan karena tidak bisa menyaksikan fenomena langka tersebut. “Jauh-jauh ke sini ternyata tidak jelas juga terlihat,” ujar Fery, warga Bogor Barat. (Ira)

sumber :Radar Bogor