Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor menilai keduanya tidak bisa disatukan, karena lokasinya berada di wilayah pemerintahan yang berbeda.
Kendati demikian, seiring dengan rencana itu, penolakan datang dari pihak Organda Kota Bogor. Ketua Organda Kota Bogor, M Ischak menegaskan, pihaknya akan menolak keras jika pengkajian tim bentukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Pemkab Bogor itu harus menghilangkan Terminal Bubulak.
Menurutnya, Terminal Bubulak tipe C yang dikelola oleh Pemkot Bogor dan diproyeksikan menjadi tipe B, sedangkan Laladon adalah tipe C. Jadi kedua terminal itu tidak bisa dimerger.
“Kalau mau merger maka Laladon harus hilang, digabung ke Bubulak! karena yang lebih representatif Bubulak,” ujarI schak kepada Radar Bogor.
Selain lebih representatif, Ischak mengaku, terminal yang dia bangun itu sejak awal telah mendapatkan izin. “Sayang sekali terminal yang dulu kita bangun sampai mendapatkan izin kalau ternyata mau dihapus, dari awal kan Bubulak yang dapat izin,” tegasnya.
Dia menceritakan, kalau dilihat dari sejarah Terminal Bubulak dan Laladon, saat itu yang pernah dapat izin adalah Terminal Bubulak, dan Laladon itu hanya untuk pasar bukan untuk terminal.
Namun kesininya Laladon menjadi terminal, padahal jaraknya sangat dekat sekali, seharusnya sudah ditetapkan bahwa Terminal Bubulak adalah terminal di batas Kota dan Kabupaten Bogor.
Diakui Ishack, selama ini terminal Bubulak menjadi salah satu potensi untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Apabila nanti dimerger, otomatis Kota Bogor akan kehilangan PAD tersebut.
“Tinggal Pemkot Bogor mau tidak kehilangan PAD yang selama ini dihasilkan dari terminal Bubulak,” tegasnya.
Diakui Ishack, selama ini terminal Bubulak menjadi salah satu potensi untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Apabila nanti dimerger, otomatis Kota Bogor akan kehilangan PAD tersebut.
“Tinggal Pemkot Bogor mau tidak kehilangan PAD yang selama ini dihasilkan dari Terminal Bubulak,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan (Sekdishub) Kota Bogor, Agus Suprapto menjelaskan, ada tiga sistem yang saling berkaitan dengan transportasi, diantaranya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sistem jaringan dan sistem pergerakan.
Menurutnya, jika berbicara keuntungan dengan kerugian bukansuatu masalah jika harus menghilangkan Terminal Bubulak, karena yang terpenting ada pergerakan efisiensi. “Jadi sistem itu kan harus dibentuk,” ujar dia.
Dalam RTRW, lanjut dia, Terminal Bubulak menjadi bagian pusat Wilayah Pelayanan (WP) di Kota Bogor, sudah pasti ada sistem pendukung dari sisi infrastruktur maupun transportasinya. Karena pergerakannya mendukung wilayah itu sendiri.
“Makanya dalam kondisi itu, kalau di tata ruang Bubulak tetap menjadi bagian dari simpul,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, secara sejarah memang terminal Bubulak lebih lama dibanding dengan Laladon dan memiliki payung hukum yang dilegalisir oleh Gubernur Jawa Barat sebagai teminal tipe B.
Menurutnya, kalaupun dalam pengkajian kedua lokasi terminal itu tak terpilih, maka fungsi Terminal Bubulak sebagai pusat WP akan tetap ada. Karena bagaimanapun Terminal Bubulak merupakan pusat WP dan simpul ruang.
“Jadi untuk layanannya tetap, titik singgah sebagai bagian pada pusat wilayah pelayanan dan juga tetap difungsikan untuk pengembangan pelayanan,” pungkasnya.(gal/c)
0 komentar:
Post a Comment