Kota Bogor Minim Guru, Dewan Segera Panggil Kadisdik

BOGOR- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor angkat bicara terkait kekosongan guru, yang mendominasi aparatur sipil negara (ASN) purna tugas.

Dari 295 pegawai negeri yang mengakhiri tugasnya, didominasi 176 guru.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil memastikan, dewan akan melakukan sejumlah langkah mengantisipasi kekosongan ASN di sejumlah leading sector birokrasi pemerintahan.

Aditya mengatakan, tahun ini pemkot sudah membuka perekrutan calon ASN yang baru. Hanya saja, ia masih belum bisa memastikan seperti apa formasi yang sudah dirancang pemerintah. Namun, ia berharap Pemkot Bogor jeli menempatkan orang-orang tepat di tempat yang tepat. “The right man on the right place,” kata dia.

Nantinya, lanjut dia, semua posisi akan diduduki berdasarkan kebutuhan itu. Sehingga formasi yang dicari menyasar target yang dicapai.

“Tapi saya memang belum cek lagi seperti apa formasinya. Angka itu menurut saya memang cukup signifikan yah. Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan ini. Pasalnya, yang pensiun akan terus ada setiap tahun. Dan kebutuhan perekrutannya pun harus sesuai dan jelas,” ujarnya.

Terkait dengan jumlah kekosongan guru, dewan memastikan dalam waktu dekat akan segera melakukan pembahasan khusus dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

Guru-guru yang ia maksud adalah guru yang mengajar di Sekolah Dasar atau pun Sekolah Menengah Pertama wilayah Kota Bogor.

Untuk sekolah setingkat SMA – SMK, kata Adit, kewenangannya berada di ranah provinsi.

“Pekan depan kita upayakan untuk duduk bersama dengan Disdik untuk mengatasi kekosongan ini. Kita harus memastikan supaya bisa diatasi dengan baik. Soalnya pola pensiun ini `kan tidak berbarengan. Ada yang bulan ini, ada bulan depan. Jadi jumlahnya ternyata sudah banyak. Apalagi nanti menjelang anak-anak menghadapi Ujian Nasional. Jangan sampai Disdik kekurangan guru,” ungkapnya.

Di samping itu, ia menuturkan bahwa pensiun adalah peristiwa lumrah yang rutin terjadi setiap tahun. Karenanya, ia berharap pihak-pihak terkait benar-benar mempersiapkan sumber daya ASN dengan baik, agar pelayanan publik tidak terhambat lantaran minimnya personil.

“Intinya jangan sampai birokrasi terhambat. Kita harus pastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Akan terus ada yang pensiun, jadi persiapkan terus sumber daya sesuasi kebutuhan,” pungkasnya. (rp2/c)