CIBINONG–Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menggunakan hak interpelasi kepada bupati Bogor, terus mendapat dukungan. Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum DPD KNPI Kabupaten Bogor, Sulhan Kelana Bumi menegaskan, langkah DPRD harus didukung. Menurutnya, hal itu untuk me
CIBINONG–Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menggunakan hak interpelasi kepada bupati Bogor, terus mendapat dukungan. Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum DPD KNPI Kabupaten Bogor, Sulhan Kelana Bumi menegaskan, langkah DPRD harus didukung. Menurutnya, hal itu untuk memberi pelajaran sekaligus punishment agar pola kinerja eksekutif yang alakadarnya tidak menjadi tradisi buruk.
Namun, ia menantang DPRD agar tak main-main. “Interpelasi ini harus serius, jangan gertak sambal,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin (5/9).
Sulhan menegaskan, wajar jika dalam alokasi anggaran yang diberikan ada beberapa kegiatan yang mengalami kegagalan dalam penyerapan. Namun, jika berbicara sembilan paket kegiatan dengan pagu anggaran mencapai Rp94,4 miliar, tentu di luar kewajaran.
“Kalau anggaran APBD gagal, wajar dan bisa dilakukan lelang ulang. Nah kalau DAK, yang uangnya sudah ada, tapi tidak diurus, ini gimana?” tuturnya.
Artinya, sambung Sulhan, memang ada indikasi malas bekerja atau memang sengaja di-setting untuk digagalkan. Terlebih, ini urusan rakyat yang tak boleh main-main. “Mental birokrat seperti ini yang harus dibabat dibuang ke laut saja. Bupati jangan melakukan pembiaran,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Saptariani berjanji akan melakukan evaluasi terkait gagal terserapnya DAK senilai Rp94,4 miliar.
Sebab, kata dia, itu menjadi pertanyaan kenapa kegiatan yang sudah masuk program prioritas tidak dapat terealisasi. “Harus bisa dan harus ada evaluasi dari kita. Itu kenapa? Ada apa? Kita lihat nanti,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Bogor Nurhayanti mengungkapkan siap menjawab di masa interpelasi tersebut. “Interpelasi itu haknya pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor. Saya dan jajaran akan menyiapkan jawaban dari batalnya sembilan protek pembangunan jalan dan jembatan yang melalui anggaran DAK,” terangnya.
mberi pelajaran sekaligus punishment agar pola kinerja eksekutif yang alakadarnya tidak menjadi tradisi buruk.
Namun, ia menantang DPRD agar tak main-main. “Interpelasi ini harus serius, jangan gertak sambal,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin (5/9).
Sulhan menegaskan, wajar jika dalam alokasi anggaran yang diberikan ada beberapa kegiatan yang mengalami kegagalan dalam penyerapan. Namun, jika berbicara sembilan paket kegiatan dengan pagu anggaran mencapai Rp94,4 miliar, tentu di luar kewajaran.
“Kalau anggaran APBD gagal, wajar dan bisa dilakukan lelang ulang. Nah kalau DAK, yang uangnya sudah ada, tapi tidak diurus, ini gimana?” tuturnya.
Artinya, sambung Sulhan, memang ada indikasi malas bekerja atau memang sengaja di-setting untuk digagalkan. Terlebih, ini urusan rakyat yang tak boleh main-main. “Mental birokrat seperti ini yang harus dibabat dibuang ke laut saja. Bupati jangan melakukan pembiaran,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Saptariani berjanji akan melakukan evaluasi terkait gagal terserapnya DAK senilai Rp94,4 miliar.
Sebab, kata dia, itu menjadi pertanyaan kenapa kegiatan yang sudah masuk program prioritas tidak dapat terealisasi. “Harus bisa dan harus ada evaluasi dari kita. Itu kenapa? Ada apa? Kita lihat nanti,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Bogor Nurhayanti mengungkapkan siap menjawab di masa interpelasi tersebut. “Interpelasi itu haknya pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor. Saya dan jajaran akan menyiapkan jawaban dari batalnya sembilan protek pembangunan jalan dan jembatan yang melalui anggaran DAK,” terangnya.
0 komentar:
Post a Comment