Bukan Asal-asalan, Ini Tujuh Poin Pertimbangan Muhammadiyah Bogor Dukung SSA

BOGOR – Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bogor resmi menyatakan dukunganya terhadap Sistem Satu Arah (SSA) yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor searah jarum jam di sekeliling kawasan Kebun Raya Bogor (KRB). 

Walikota Bogor, Bima Arya masih melanjutkan tahap ujicoba SSA ini.

Dukungan ini berdasarkan rapat pleno yang dilakukan di Sekretariat Muhammadiyah di Jalan Merdeka pada Sabtu (9/4/2016) lalu.

Sekretaris Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bogor, M Fauzi Sutopo mengatakan, dukungan tersebut dilandaskan tujuh pertimbangan dan catatan penting. 

Pertama, kebijakan SSA merupakan kesatuan dalam kerangka besar (grand design) yang bersifat holistik, terpadu, transparan dan akuntabel dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Kota Bogor.

“Seperti penanganan transportasi, penanganan kemiskinan, penanganan kebersihan, dan penanganan pedagang kaki lima,” kata Fauzi kepada Pojoksatu, Selasa (12/4/2016).

Kedua, diperlukan kebijakan pendukung (supporting policy) dalam menata dan mewujudkan kawasan agar steril dari pedagang kaki lima (PKL). 

Seperti di sepanjang Jalan Nyi Raja Permas, Dewi Sartika, MA Salmun Kebun Kembang, dan Stasiun Bogor karena bisa jadi digunakan sebagai jalur alternatif bagi kendaraan.

“Apabila tidak benar-benar steril dari PKL, maka berpotensi terjadi penumpukan kendaraan dan kemacetan lalu lintas yang berdampak pada keberhasilan SSA,” ujar Fauzi.

Ketiga, minimnya rambu lalu lintas di sepanjang jalan seputar KRB. 

Seperti, Jalan Bangka, Jalan R Shaleh Syarif Bustaman atau menuju Empang dari mal BTM, Jalan Paledang, Jalan Kapten Muslihat, Jalan Gedong Sawah atau samping Hotel Salak, Jalan Sudirman, Jalan Salak  ke arah Taman Kencana – Jalan Gunung Gede, dan Jalan Halimun ke arah RRI – Jalan Gunung Gede – Bogor Baru.

“Pada jalan-jalan tersebut masih terjadi dua arah yang dapat menimbulkan ketersendatan lalu lintas bergerak karena terjadi pertemuan arus lalu lintas, sehingga diperlukanrambu-rambu lalulintas atau petunjuk rambudua arah,” ungkap Fauzi.

Lalu, rambu-rambu yang menuju arah ke Warung Jambu, baik di pertigaan Jalan depan Regina Pacis maupun di pertigaan Sempur – JalakHarupat melalui Jalan Salak.

Keempat, guna menghindari kemunculan PKL buah dan sejenisnya di trotoar dan Jalan Otista (sisi Selatan), sebaiknya ditiadakan rambu parkir di badan jalan Otista– Pasar Bogor.

“Kalaupun ada dengan jumlah kendaraan roda empat atau roda dua terbatas di halaman tempat parkir tersedia depan Apotik Berbakti masuk ke dalam ke arah Selatan depan bangunan toko Pot Bunga Tanaman Hias,” kata Fauzi lagi.

Kelima, untuk menghindari bottle neck di depan Tugu Kujang – pertigaan Jalan Bangka – Jembatan Ciliwung Otista, maka diperlukan pengaturan yang tepat mulai dari muara Jalan Tol Jagorawi – depan Terminal Barangsiang termasuk keluarnya bus-bus luar kota dalam propinsi atau bus antar kota antar propinsi (AKAP) dari terminal. Juga keluar masuk ke Jalan Bangka dan pentingnya pelebaran badan jalan di atas Jembatan Ciliwung Otista.

Keenam, melarang masuknya mobil besar ke seputar KRB seperti truk pasar dan sejenisnya, bus besar kecuali bus parawisata pada akhir pekan. Dan ketujuh, pentingnya pengelolaan lalu lintas dengan menerapkan Traffic Management Center (TMC) oleh Pemerintah Kota Bogor yang dapat bekerjasama dengan Polres Kota Bogor, mengingat situasi arus lalu lintas kendaraan cukup ramai di setiap titik jalan di Kota Bogor agar cepat terpantau dan segera terurai.

“Termasuk dalam memudahkan koordinasi dengan para pihak terkait,  misalnya saat Presiden RI melakukan sidang kabinet kerja di Istana Bogor yang perlu koordinasi secara cepat dengan paspampres sebagai suatu kepatutan dan merupakan prosedur standar operasi tersendiri,” tukas Fauzi.(ent)