BOGOR-Besar kemungkinan rekayasa lalu lintas sistem
satu arah (SSA) sekitaran Kebun Raya Bogor bakal dipermanenkan.
Buktinya, Pemkot Bogor memperpanjang masa uji coba selama dua pekan ke depan, hingga 18 April mendatang.
Rencana itu tertuang pada rapat evaluasi pascauji coba SSA, di Plaza Balaikota kemarin siang.
Walikota Bima Arya tampak lebih banyak mendengar masukan dari unsur Muspida, di antaranya Kapolres Bogor Kota AKBP Andi Herindra Rahmawan, Komandan Denpom III/1 Mayor CPM Reza MH Nasution, dan Ketua DPRD Untung Maryono.
Bima juga mendengar masukan dari pihak Istana Negara, Organda serta sejumlah SKPD teknis terkait program ini.
Lantas, seperti apa evaluasi Muspida atas penerapan empat hari SSA? Kasat Lantas Polres Bogor Kota, AKP Irwandi, menyebut penambahan volume kendaraan dari Bangbarung dan juga simpang Tol BORR ke Pasar Jambu Dua.
Semua kendaraan ini mengarah ke Jalan Ahmad Yani.
"Terjadi penumpukan kendaraan di sejumlah titik. Termasuk Jalan Sholeh Iskandar sampai dengan Pasar Jambu Dua. Saran kami, jalur simpang Tol BORR menuju simpang Pasar Jambu Dua dilakukan pelebaran," ujar Irwandi.
Penerapan SSA ini juga, kata Irwandi, menyebabkan penambahan volume kendaraan di sepanjang Jalan Otista.
Akibatnya, terjadi kemacetan panjang hingga simpang Baranangsiang.
Irwandi mengusulkan, pemkot segera meningkatkan kapasitas Jalan Otista.
"Hilangkan penyempitan jalan di jembatan, tata parkir, dan optimalkan fasilitas pedestrian di sepanjang jalan," jelasnya.
Kabag Ops Polres Bogor Kota, Kompol Ricardo Condrat Yusuf menambahkan, beberapa ruas jalan seperti simpang Jalan Juanda-Jembatan Merah terpantau lancar selama penerapan SSA.
Hanya, jalur sebaliknya yaitu Jembatan Merah-simpang Juanda, terjadi penumpukan kendaraan.
"Di Taman Topi perlu dipasang pagar dan ditambah fasilitas lekukan untuk shelter atau halte yang dalam sehingga tidak mengganggu arus kendaraan," tutur Ricardo.
Titik kemacetan lainnya adalah bilangan RE Martadinata, dari arah simpang Air Mancur-Pondok Rumput dan sebaliknya.
Menurut Ricardo, penumpukan kendaraan terjadi karena masyarakat yang biasanya melintas ke Jalan Kapten Muslihat, mengalihkan jalur melalui Jalan RE Martadinata.
"Perlu perbaikan fasilitas dan perbanyak rambu-rambu lalu lintas sepanjang SSA. Dan rekayasa arus di sepanjang Jalan Pengadilan pada saat jalur sudah padat.
Perlu juga penambahan personel pada jalur tersebut, terutama pada pukul 06.30 hingga 07.30 WIB," pungkasnya.
Kodim 0606 Bogor yang diwakili Kapten R Manik turut menyampaikan usulan.
Manik menyebut Kodim mengapresiasi SSA, namun perlu penambahan waktu uji coba.
Juga penambahan rambu dan sosialisasi kepada masyarakat. "Termasuk pemangkasan separator jalan di depan eks Pangrango Plaza," cetusnya.
Dandenpom III/1 Mayor CPM Reza MH Nasution lebih menyoroti potensi kecelakaan lalu lintas di jalur utama SSA.
Penyebabnya, laju kendaraan semakin cepat karena ruas jalan yang lebar.
"Pantauan kami terjadi tiga senggolan sepeda motor di depan eks Plaza Pangrango pada Senin pagi.
Perlu pengaturan lampu merah yang lebih baik lagi di sana," ungkap Reza.
Dia juga berpendapat, kemacetan di RE Martadinata bukan karena SSA.
Tanpa aturan baru itu pun, sebutnya, tetap saja RE Martadinata dan Pancasan kerap macet.
"Ide SSA ini ide yang baik, kami dukung Pak Wali," tegasnya.
Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor, Achsin Prasetyo, mengungkapkan perubahan skenario SSA menjadi lingkar penuh Kebun Raya berpengaruh pada rambu-rambu lalu lintas.
Terutama di sekitar Jalan Pajajaran, mulai pintu KRB depan eks Pangrango Plaza hingga Tugu Kujang.
"Secara umum, terjadi perubahan signifikan kecepatan roda empat.
Sekarang rata-rata roda empat sekitar 40 km per jam di jalur utama SSA.
Kecuali di Otista yang masih tersendat. Dulu sebelum SSA, hanya 14 km per jam," ungkapnya.
Dikatakan Achsin, SSA ini juga telah mengurangi lokasi kemacetan dari delapan titik menjadi empat titik.
Kemacetan hanya terjadi di depan Denpom hingga Lapangan Sempur, dan berlanjut ke bilangan Pajajaran di sekitaran rumah dinas walikota (depan eks Pangrango Plaza).
Kemacetan juga masih terjadi di Jalan Kapten Muslihat dan Otista.
"Yang perlu menjadi perhatian lagi, pedagang mulai masuk lagi ke badan jalan di Pasar Anyar mulai hari kedua uji coba," katanya.
DLLAJ sepakat uji coba dilanjutkan dengan beberapa catatan. Mulai dari pembongkaran median jalan di depan Pasar Bogor, penambahan rambu jalan di depan eks Pangrango Plaza, dan perlunya penyesuaian di sekitar Taman Tugu Kujang untuk akselerasi kendaraan.
Mewakili Organisasi Angkutan Darat (Oganda) Kota Bogor, Mulyadi, mengatakan evaluasi selama empat hari SSA, diperlukan shelter yang lebih lapang di Jalan Otista.
Kemudian perlu pembicaraan lebih lanjut agar AKAP dan AKDP tidak masuk lagi ke dalam kota.
Lalu di sekitaran Tugu Kujang, kendaraan bisa masuk ke Botani dengan beberapa catatan. Salah satunya harus melalui akses Cidangiang.
"SSA tidak berpengaruh pada pendapatan sopir angkot karena di jalur utama SSA perputaran sangat cepat," jelasnya.
Namun, yang menjadi catatan Organda adalah jalur alternatif ke Pasar Jambu Dua. Pasalnya, warga lebih memilih Jalan Sudirman-Pemuda, selama empat hari masa uji coba.
Penumpukan kendaraan pun hingga ke kantor Dispenda dan bahkan pabrik Good Year di Jalan Pemuda.
"Kami mendukung SSA ini dengan beberapa perbaikan. Kami minta ditambah waktu tujuh hari atau seminggu.
Kami juga meminta Taman Topi ditutup dari arah Kapten Muslihat," jelasnya.
Soal pembongkaran Jembatan Otista, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Sudraji, mengaku keberatan.
Alasannya, dana belum ditampung di APBD 2016.
Sementara dana pedestrian Rp33 miliar dari pemerintah pusat, tidak mungkin dialihkan ke sana.
Dia berharap, DPRD setuju untuk menampung dana pembongkaran dan pembangunan jembatan di APBD 2017.
"Yang harus menjadi perhatian kita juga adalah Jembatan Sempur.
Terjadi penurunan hingga 15 sentimeter di sana sejak dibangun pada zaman Belanda dulu," jelasnya.
Muhammadun, mewakili pihak Istana Negara, juga mendukung SSA ini.
Namun, ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan.
Salah satunya membuat pita getar atau alat kejut di sepanjang jalur utama SSA untuk mengurangi kecepatan kendaraan.
"Butuh waktu tambahan untuk uji coba lagi agar lebih bagus, mungkin seminggu atau dua minggu," ujarnya.
Ketua DPRD Untung Maryono mengangguk-angguk mengisyaratkan setuju.
Ia kemudian berkata, hal yang harus dilakukan walikota saat ini adalah menegaskan, apakah SSA dilanjutkan atau tidak.
DPRD, cetusnya, siap mendukung dengan dana jika SSA berlanjut.
"Hayang sabaraha, ayo kita lakukan bersama.
Perlu dana untuk Jembatan Sempur, Otista, ayo kita lakukan bersama.
Saya lihat di sini semua Muspida mendukung. Ayo lakukan Pak Wali.
Saya akan bantu yang bisa saya lakukan," ujar Untung dengan gaya khasnya.
Menurut Untung, pascauji coba empat hari, diperlukan sosialisasi lagi ke masyarakat yang lebih gencar.
Untuk perpajangan masa uji coba, idealnya menurut Untung selama satu bulan lagi.
Walikota Bogor Bima Arya kemudian menutup rapat dengan menarik kesimpulan dari berbagai evaluasi tersebut.
Hasilnya, semua menyepakati SSA adalah konsep yang baik. Namun, memang harus disertai catatan perbaikan ke depan.
Oleh karena itu, ungkap Bima, bersama Muspida telah disepakati bahwa SSA diperpanjang masa berlakunya selama dua minggu ke depan atau hingga 18 April.
"Dalam waktu dua minggu itu, akan dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai apa yang tadi disampaikan di rapat," ujarnya.
Perbaikan dimaksud, lanjut Bima, antara lain sosialisasi yang harus lebih digencarkan lagi.
Kemudian, hambatan-hambatan yang selama empat hari ini telah menimbulkan kemacetan di jalur-jalur alternatif, pemkot akan fokus lagi ke lokasi tersebut.
"Yang perlu mendapat perhatian lebih lagi yaitu penataan PKL, parkir liar, angkot yang berhenti sembarangan, dan penambahan rambu-rambu.
Kemudian, separator yang ada di depan RS PMI akan dibongkar, dan masih ada beberapa catatan lain yang harus dikerjakan," jelasnya.
Pernyataan Bima diamini Kapolres Bogor Kota, AKBP Andi Herindra.
Polres mengapresiasi upaya dari pemkot untuk mengatasi kemacetan dengan kebijakan SSA. Namun, tidak bisa dimungkiri, pertambahan jumlah kendaraan mencapai 2.000 per bulan.
Sementara sarana jalan dan infrastruktur sangat minim sehingga membuat adanya pro-kontra dari kebijakan ini.
"Sebagai penyeimbang, harus ada badan khusus yang independen untuk merekomendasikan perkembangan transportasi di Kota Bogor.
Sehingga, adanya evaluasi ini bertujuan sebagai semangat dalam memperbaiki agar SSA lebih aman, lancar dan tertib," tandas Andi.(ent)
Buktinya, Pemkot Bogor memperpanjang masa uji coba selama dua pekan ke depan, hingga 18 April mendatang.
Rencana itu tertuang pada rapat evaluasi pascauji coba SSA, di Plaza Balaikota kemarin siang.
Walikota Bima Arya tampak lebih banyak mendengar masukan dari unsur Muspida, di antaranya Kapolres Bogor Kota AKBP Andi Herindra Rahmawan, Komandan Denpom III/1 Mayor CPM Reza MH Nasution, dan Ketua DPRD Untung Maryono.
Bima juga mendengar masukan dari pihak Istana Negara, Organda serta sejumlah SKPD teknis terkait program ini.
Lantas, seperti apa evaluasi Muspida atas penerapan empat hari SSA? Kasat Lantas Polres Bogor Kota, AKP Irwandi, menyebut penambahan volume kendaraan dari Bangbarung dan juga simpang Tol BORR ke Pasar Jambu Dua.
Semua kendaraan ini mengarah ke Jalan Ahmad Yani.
"Terjadi penumpukan kendaraan di sejumlah titik. Termasuk Jalan Sholeh Iskandar sampai dengan Pasar Jambu Dua. Saran kami, jalur simpang Tol BORR menuju simpang Pasar Jambu Dua dilakukan pelebaran," ujar Irwandi.
Penerapan SSA ini juga, kata Irwandi, menyebabkan penambahan volume kendaraan di sepanjang Jalan Otista.
Akibatnya, terjadi kemacetan panjang hingga simpang Baranangsiang.
Irwandi mengusulkan, pemkot segera meningkatkan kapasitas Jalan Otista.
"Hilangkan penyempitan jalan di jembatan, tata parkir, dan optimalkan fasilitas pedestrian di sepanjang jalan," jelasnya.
Kabag Ops Polres Bogor Kota, Kompol Ricardo Condrat Yusuf menambahkan, beberapa ruas jalan seperti simpang Jalan Juanda-Jembatan Merah terpantau lancar selama penerapan SSA.
Hanya, jalur sebaliknya yaitu Jembatan Merah-simpang Juanda, terjadi penumpukan kendaraan.
"Di Taman Topi perlu dipasang pagar dan ditambah fasilitas lekukan untuk shelter atau halte yang dalam sehingga tidak mengganggu arus kendaraan," tutur Ricardo.
Titik kemacetan lainnya adalah bilangan RE Martadinata, dari arah simpang Air Mancur-Pondok Rumput dan sebaliknya.
Menurut Ricardo, penumpukan kendaraan terjadi karena masyarakat yang biasanya melintas ke Jalan Kapten Muslihat, mengalihkan jalur melalui Jalan RE Martadinata.
"Perlu perbaikan fasilitas dan perbanyak rambu-rambu lalu lintas sepanjang SSA. Dan rekayasa arus di sepanjang Jalan Pengadilan pada saat jalur sudah padat.
Perlu juga penambahan personel pada jalur tersebut, terutama pada pukul 06.30 hingga 07.30 WIB," pungkasnya.
Kodim 0606 Bogor yang diwakili Kapten R Manik turut menyampaikan usulan.
Manik menyebut Kodim mengapresiasi SSA, namun perlu penambahan waktu uji coba.
Juga penambahan rambu dan sosialisasi kepada masyarakat. "Termasuk pemangkasan separator jalan di depan eks Pangrango Plaza," cetusnya.
Dandenpom III/1 Mayor CPM Reza MH Nasution lebih menyoroti potensi kecelakaan lalu lintas di jalur utama SSA.
Penyebabnya, laju kendaraan semakin cepat karena ruas jalan yang lebar.
"Pantauan kami terjadi tiga senggolan sepeda motor di depan eks Plaza Pangrango pada Senin pagi.
Perlu pengaturan lampu merah yang lebih baik lagi di sana," ungkap Reza.
Dia juga berpendapat, kemacetan di RE Martadinata bukan karena SSA.
Tanpa aturan baru itu pun, sebutnya, tetap saja RE Martadinata dan Pancasan kerap macet.
"Ide SSA ini ide yang baik, kami dukung Pak Wali," tegasnya.
Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor, Achsin Prasetyo, mengungkapkan perubahan skenario SSA menjadi lingkar penuh Kebun Raya berpengaruh pada rambu-rambu lalu lintas.
Terutama di sekitar Jalan Pajajaran, mulai pintu KRB depan eks Pangrango Plaza hingga Tugu Kujang.
"Secara umum, terjadi perubahan signifikan kecepatan roda empat.
Sekarang rata-rata roda empat sekitar 40 km per jam di jalur utama SSA.
Kecuali di Otista yang masih tersendat. Dulu sebelum SSA, hanya 14 km per jam," ungkapnya.
Dikatakan Achsin, SSA ini juga telah mengurangi lokasi kemacetan dari delapan titik menjadi empat titik.
Kemacetan hanya terjadi di depan Denpom hingga Lapangan Sempur, dan berlanjut ke bilangan Pajajaran di sekitaran rumah dinas walikota (depan eks Pangrango Plaza).
Kemacetan juga masih terjadi di Jalan Kapten Muslihat dan Otista.
"Yang perlu menjadi perhatian lagi, pedagang mulai masuk lagi ke badan jalan di Pasar Anyar mulai hari kedua uji coba," katanya.
DLLAJ sepakat uji coba dilanjutkan dengan beberapa catatan. Mulai dari pembongkaran median jalan di depan Pasar Bogor, penambahan rambu jalan di depan eks Pangrango Plaza, dan perlunya penyesuaian di sekitar Taman Tugu Kujang untuk akselerasi kendaraan.
Mewakili Organisasi Angkutan Darat (Oganda) Kota Bogor, Mulyadi, mengatakan evaluasi selama empat hari SSA, diperlukan shelter yang lebih lapang di Jalan Otista.
Kemudian perlu pembicaraan lebih lanjut agar AKAP dan AKDP tidak masuk lagi ke dalam kota.
Lalu di sekitaran Tugu Kujang, kendaraan bisa masuk ke Botani dengan beberapa catatan. Salah satunya harus melalui akses Cidangiang.
"SSA tidak berpengaruh pada pendapatan sopir angkot karena di jalur utama SSA perputaran sangat cepat," jelasnya.
Namun, yang menjadi catatan Organda adalah jalur alternatif ke Pasar Jambu Dua. Pasalnya, warga lebih memilih Jalan Sudirman-Pemuda, selama empat hari masa uji coba.
Penumpukan kendaraan pun hingga ke kantor Dispenda dan bahkan pabrik Good Year di Jalan Pemuda.
"Kami mendukung SSA ini dengan beberapa perbaikan. Kami minta ditambah waktu tujuh hari atau seminggu.
Kami juga meminta Taman Topi ditutup dari arah Kapten Muslihat," jelasnya.
Soal pembongkaran Jembatan Otista, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Sudraji, mengaku keberatan.
Alasannya, dana belum ditampung di APBD 2016.
Sementara dana pedestrian Rp33 miliar dari pemerintah pusat, tidak mungkin dialihkan ke sana.
Dia berharap, DPRD setuju untuk menampung dana pembongkaran dan pembangunan jembatan di APBD 2017.
"Yang harus menjadi perhatian kita juga adalah Jembatan Sempur.
Terjadi penurunan hingga 15 sentimeter di sana sejak dibangun pada zaman Belanda dulu," jelasnya.
Muhammadun, mewakili pihak Istana Negara, juga mendukung SSA ini.
Namun, ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan.
Salah satunya membuat pita getar atau alat kejut di sepanjang jalur utama SSA untuk mengurangi kecepatan kendaraan.
"Butuh waktu tambahan untuk uji coba lagi agar lebih bagus, mungkin seminggu atau dua minggu," ujarnya.
Ketua DPRD Untung Maryono mengangguk-angguk mengisyaratkan setuju.
Ia kemudian berkata, hal yang harus dilakukan walikota saat ini adalah menegaskan, apakah SSA dilanjutkan atau tidak.
DPRD, cetusnya, siap mendukung dengan dana jika SSA berlanjut.
"Hayang sabaraha, ayo kita lakukan bersama.
Perlu dana untuk Jembatan Sempur, Otista, ayo kita lakukan bersama.
Saya lihat di sini semua Muspida mendukung. Ayo lakukan Pak Wali.
Saya akan bantu yang bisa saya lakukan," ujar Untung dengan gaya khasnya.
Menurut Untung, pascauji coba empat hari, diperlukan sosialisasi lagi ke masyarakat yang lebih gencar.
Untuk perpajangan masa uji coba, idealnya menurut Untung selama satu bulan lagi.
Walikota Bogor Bima Arya kemudian menutup rapat dengan menarik kesimpulan dari berbagai evaluasi tersebut.
Hasilnya, semua menyepakati SSA adalah konsep yang baik. Namun, memang harus disertai catatan perbaikan ke depan.
Oleh karena itu, ungkap Bima, bersama Muspida telah disepakati bahwa SSA diperpanjang masa berlakunya selama dua minggu ke depan atau hingga 18 April.
"Dalam waktu dua minggu itu, akan dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai apa yang tadi disampaikan di rapat," ujarnya.
Perbaikan dimaksud, lanjut Bima, antara lain sosialisasi yang harus lebih digencarkan lagi.
Kemudian, hambatan-hambatan yang selama empat hari ini telah menimbulkan kemacetan di jalur-jalur alternatif, pemkot akan fokus lagi ke lokasi tersebut.
"Yang perlu mendapat perhatian lebih lagi yaitu penataan PKL, parkir liar, angkot yang berhenti sembarangan, dan penambahan rambu-rambu.
Kemudian, separator yang ada di depan RS PMI akan dibongkar, dan masih ada beberapa catatan lain yang harus dikerjakan," jelasnya.
Pernyataan Bima diamini Kapolres Bogor Kota, AKBP Andi Herindra.
Polres mengapresiasi upaya dari pemkot untuk mengatasi kemacetan dengan kebijakan SSA. Namun, tidak bisa dimungkiri, pertambahan jumlah kendaraan mencapai 2.000 per bulan.
Sementara sarana jalan dan infrastruktur sangat minim sehingga membuat adanya pro-kontra dari kebijakan ini.
"Sebagai penyeimbang, harus ada badan khusus yang independen untuk merekomendasikan perkembangan transportasi di Kota Bogor.
Sehingga, adanya evaluasi ini bertujuan sebagai semangat dalam memperbaiki agar SSA lebih aman, lancar dan tertib," tandas Andi.(ent)
0 komentar:
Post a Comment