BOGOR – Komisi C sebagai mitra DLLAJ Kota Bogor, mempertanyakan penggunaan dana Sistem Satu Arah (SSA).
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor, Abuzar Usman mengatakan,
nomenklatur biaya operasional dan pembangunan rambu pendukung SSA
lainnya, tidak ada di APBD 2016.
Lebih lanjut Abuzar Usman mengatakan, mereka mengapresiasi langkah
yang dilakukan pemkot dengan ujicoba SSA ini. Kemacetan lalu lintas yang
terjadi saat ini di Kota Bogor, memang harus dicarikan solusinya.
Baik
melalui rekayasa lalu lintas maupun dengan pembenahan infrastruktur.
“Ide SSA ini bagus.
Namun sesuai konteks UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah serta UU No 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
DPRD merupakan unsur pemerintahan daerah. DPRD
seharusnya dilibatkan dari awal,” ungkap Abuzar, Senin (11/04/2016).
Bukti DPRD tidak dilibatkan dari awal, lanjut Abuzar, terlihat dari
tidak adanya nomenklatur Sistem Satu Arah (SSA) dalam APBD 2016.
DPRD
pun menyebut, SSA ini tidak direncanakan secara khusus oleh pemkot.
“SSA ini tidak ada koordinasi khusus dengan DPRD.
Terutama dengan
Komisi C sebagai mitra DLLAJ.
Selama ini tidak ada komunikasi intens
antara DPRD dengan DLLAJ terkait program ini,” ungkapnya.
Diakui Abuzar, pertemuan antara DPRD dengan DLLAJ terkait SSA ini
baru sekali dilakukan, Kamis (31/3/2016) lalu.
Pertemuan itu pun atas
inisiatif DPRD, bukan inisiatif pemkot.
Memang ada pembahasan mengenai SSA ini Kamis (7/4/2016) lalu, tetapi
itu hanya sampingan saja, sebab agenda utamanya adalah pembahasan LKPj
Walikota 2015.(ent)
0 komentar:
Post a Comment