Pasalnya, berdasarkan instruksi Presiden, Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia harus sudah menjamin seluruh penduduknya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) paling lambat pada (01/12/2018) mendatang. Tak terkecuali Kota Bogor yang saat ini berdasarkan perhitungan data sudah mencapai 92,27 persen penduduk Kota Bogor tercover BPJS Kesehatan.
“Hanya tinggal 2,73 persen lagi yang harus didorong untuk mencapai UHC 95 persen,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat usai rapat Forum Komunikasi BPJS Kesehatan, di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Jalan Ir. Juanda, Kota Bogor, Senin (24/09/2018).
Ade mengatakan, UHC ini merupakan sebuah program nasional yang tentu harus juga dicapai Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Mengingat harus pula dipahami urusan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar setiap orang yang memang harus dijamin pemerintah melalui JKN.
Maka dari itu, Pemkot Bogor melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersama BPJS Kesehatan akan bersinergi memvalidasi data warga yang belum tercover.
“Dari segi anggaran tidak ada masalah sudah teranggarkan di Dinkes, yang terpenting data terverifikasi dengan jelas,” imbuhnya.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan KC Bogor Yerri Gurson Rumawak mengatakan, ada sekitar 28 ribu jiwa yang menjadi target tercapainya UHC 95 persen. Pihaknya terus melakukan proses validasi data warga yang memang benar-benar layak menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBD Kota Bogor.
Selain memvalidasi data warga yang tidak mampu, BPJS Kesehatan juga terus mendorong peserta mandiri ataupun Pegawai Penerima Upah yang belum terdaftar JKN untuk segera mendaftar. Karena ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam menjamin kesehatan warganya.
“Harapan kami program JKN sampai ke seluruh warga Kota Bogor dan bersama Pemkot memberikan jaminan perlindungan biaya warga yang tidak mampu dengan PBI APDB,” pungkasnya. (fla/hari-SZ)
0 komentar:
Post a Comment