Jelang Pemilu 2019, Muspida Kota Bogor Gelar Deklarasi Damai

BOGOR-RADAR BOGOR, Jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bogor yang terdiri dari Walikota Bogor Bima Arya, Kapolresta Bogor Kota Kombes Ulung Sampurna Jaya, Dandim 0606/Kota Bogor Letkol Arm Doddy Suhadiman, Dandenpom III/1 Bogor Letkol Cpm Sony Yusdarmoko dan Ketua Bawaslu Kota Bogor Yustinus Ellyas membacakan dan menandatangani deklarasi damai jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Dalam kegiatan yang dipusatkan di lapangan Mapolresta Bogor Kota, Kedung Halang, Bogor Utara, Rabu (19/9/2018) tampak hadir pula perwakilan dari partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, pemuda dan organisasi masyarakat.

Dalam deklarasi itu, semua pihak mulai dari penyelenggara, pengawas, peserta Pileg serta masyarakat Kota Bogor dituntut untuk melaksanakan, mengawasi serta mengikuti proses pemilihan yang damai dan kondusif untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.

Untuk mewujudkan itu, Walikota Bogor Bima Arya menegaskan komunikasi antar Muspida, partai politik dan masyarakat di Kota Bogor adalah kunci dalam mewujudkan Pemilu 2019 yang aman dan kondusif.

Bima juga mengungkapkan beberapa hal, diantaranya berkaitan dengan tugas pokok instansi (tupoksi) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri harus meneguhkan prinsip-prinsip netralitas untuk menjaga kondusifitas selama proses Pileg dan Pilpres nanti.

“Mari kita sama-sama kawal proses pesta demokrasi lima tahunan ini agar berjalan dengan baik, sukses, aman dan kondusif,” ujar Bima.

Bima menambahkan, akan melaksanakan prosedur seperti biasa melalui koordinasi dan komunikasi di lapangan dengan aparatur wilayah. “Semua hal yang diperlukan sudah dipersiapkan. Mulai dari data, anggaran dan operasionalnya. Harapannya semoga komunikasi antar lembaga dan juga khususnya pada partai politiknya berjalan baik,” pungkas Bima.

Dalam deklarasi damai itu, tercantum sejumlah poin, seperti mematuhi dan menaati segala bentuk peraturan dan ketentuan yang berlaku, menyelesaikan permasalahan pileg dan pilpres sesuai dengan prosedur hukum.

Selain itu, tertulis pula agar masyarakat menolak politik uang, menghindari kegiatan yang bersifat provokasi, menghasut, ujaran kebencian (hate speech), tidak menggunakan isu sara dalam pelaksanaan pileg dan pilpres serta mendukung polri dalam penegakan hukum.

Selain deklarasi damai, agenda juga diisi dengan apel gelar pasukan bertajuk Operasi Mantap Brata 2018 yang diikuti ratusan personil gabungan dari Kepolisian, TNI, aparatur daerah Pemerintah Kota Bogor seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Bogor. (rabas/adt/tiko/shafira/pri)

Sumber : RADAR BOGOR