Dalam kesempatan itu, Bima mendorong jajarannya, seperti Lurah dan Camat untuk bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mempercepat proses sertifikasi tanah milik warga sehingga sah dimata hukum.
“Tahun ini kami targetkan bisa menuntaskan 60 ribu sertifikat. Insya Allah secara bertahap bisa dipenuhi. Yang penting koordinasi di Lapangan antara Kelompok Masyarakat (Pokmas), Lurah, Camat, dengan rekan-rekan di BPN. Pendataannya harus pasti dan sosialisasi tentang prosedurnya juga penting,” ungkap Bima usai mendampingi Presiden membagikan secara simbolis 7.000 sertifikat tanah gratis hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) milik warga di Kota dan Kabupaten Bogor.
Selama ini, kata Bima, masalah legalisasi tanah menyebabkan banyak warga terlibat sengketa lahan berkepanjangan. Diharapkan dengan terbitnya sertifikat tanah dan dipegang oleh warga, tidak ada lagi sengketa soal tanah, baik antara warga dengan warga, warga dengan perusahaan maupun warga dengan pemerintah.
“Jadi, setiap kali Pak Presiden ke daerah keluhannya sama, yaitu sengketa lahan, konflik tanah. Sehingga pada masa pemerintahan Pak Presiden Jokowi, beliau ingin mempercepat proses sertifikasi lahan melalui program reforma agraria. Sertifikat Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang warga miliki,” jelasnya.
Belum lama ini, lanjutnya, Pemkot Bogor dan BPN sudah menerbitkan 2.042 sertifikat tanah warga di Kecamatan Bogor Barat dan 1.958 di Kecamatan Bogor Selatan. “Se-Kota Bogor ada 60 ribu lagi lahan yang perlu disertifikatkan. Bertahap. Semoga bisa tercapai tahun ini,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan bahwa tahun ini pemerintah menargetkan membagikan 7 juta sertifikat. Di mana, 1.270.000 sertifikat akan dibagikan di Provinsi Jawa Barat. “Kabupaten Bogor mendapatkan 80.750 sertifikat sedangkan Kota Bogor mendapatkan 60.000 sertifikat tanah,” ujar Sofyan Djalil.
Sedangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan akan mendukung program pemerintah pusat karena selain berdampak kepastian di bidang hukum dengan pemberian sertifikat tanah secara gratis ini juga bisa meningkatkan nilai jual tanah.
Sementara itu Presiden Joko Widodo berpesan kepada masyarakat agar menjaga sertifikatnya dengan baik. “Hati-hati, ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga mengingatkan masyarakat yang ingin menggunakan sertifikat tanahnya sebagai agunan di bank agar dihitung angsurannya. “Kalau sertifikat ini mau dipakai untuk jaminan ke bank, tolong dihitung, bisa mengangsur tidak setiap bulan. Saya titip, gunakan seluruhnya untuk modal usaha, modal kerja,” tuturnya. (adt/pri)
0 komentar:
Post a Comment