50 PKL Liar Terancam Pidana

BOGOR–Kemacetan demi kemacetan masih terjadi di sejumlah ruas jalan di kota ini. Penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang dipercaya sebagai akar permasalahan macet pun terus dilakukan. Seperti yang dilakukan di bilangan MA Salmun dan Jalan Merdeka, kemarin (27/9).

Kasi Operasional Sat Pol PP, Dimas Tiko menuturkan, penertiban ini guna mengembalikan fungsi jalan yang telah dipakai oleh PKL untuk berjualan. “Tujuan dari operasi ini, untuk mengingatkan kembali titik mana zona merah (larangan) yang tidak diperkenankan untuk aktivitas PKL,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Apalagi, pihaknya sudah memberi­kan batasan-batasan, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Hanya saja, PKL cenderung terus melanggar dan tidak mengindahkan peringatan yang sudah dilakukan. “Kan sudah dikasih batas, malah maju-maju lagi. Seperti di depan Pasar Kebon Kembang, sudah diberi batas, mereka maju lagi,” urainya.

Dari hasil penertiban kemarin, kurang lebih ada 50 PKL yang akan ketahuan melanggar. Mereka dijadwalkan akan melakukan sidang tindak pidana ringan (tipiring) karena terbukti melanggar Perda No 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum.

“Kalau dalam perda sudah jelas, maksimal hukumannya kurungan 3 bulan dan denda Rp20 juta. Memang ketika nantinya sidang ada hakim yang akan memutuskan berapa denda layak bagi para pelanggar,” jelasnya.

Dimas menyebut, dengan tipiring ini, setidaknya akan memberikan efek jera. Artinya, saat gerobak pelanggar diambil, tentunya mereka tidak bisa berjualan. Belum lagi mereka harus menjalani proses tipiring. “Jadi, ketika nanti diputuskan hukumannya, mereka harus berpikir ulang, mengembalikan gerobak dan lain-lain. Mudah-mudahan cara ini bisa memberikan efek jera,” kata dia.

Dimas juga mengatakan, penertiban yang dilakukan tak akan berhenti di kawasan MA Salmun dan sekitarnya. Rencananya, kawasan Sholeh Iskandar (Sholis) sekitaran perumahan Yasmin akan menjadi sasaran berikutnya. “PKL Yasmin juga sudah melebihi batasan. Kalau biasanya pedagang buah itu didorong, tapi yang ini justru sudah seperti pasar. Ada peti-peti ditumpuk, dipajang buah di jalur hijau,” tandasnya. (wil/c)

Read More

Minimarket Diminta tak Buka 24 Jam

CIBINONG–Kejahatan bisa terjadi di mana pun dan kapan pun. Sehingga, berbagai antisi­pasi perlu dilakukan, salah satu­nya dengan memasang closed circuit television (CCTV).

Seperti diketahui, pekan lalu, perampokan minimarket di Kecamatan Gunungputri bisa cepat terungkap berkat adanya cctv. Kapolres Bogor AKBP AM Dicky meminta, agar masya­rakat -khususnya para pemilik toko- menggunakan kamera pengintai.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah agar mengeluarkan aturan terkait penggunaan cctv. “Ter­ma­suk minimarket, sebagai salah satu persyaratan. Setidak­nya dengan adanya cctv ini me­nun­­da dan meng­hambat kei­ngi­­nan para pelaku untuk mela­­kukan kejahatan,” tuturnya.

Ia juga mengimbau agar mini­mar­ket tak buka selama 24 jam. Sebab, dapat memancing aksi kejahatan. Kalaupun ingin tetap buka, maka lokasi perto­koan harus dekat dengan ins­tansi keama­nan. “Saya kira sam­pai pukul 22.00 WIB sudah cukup. Jadi itu juga bisa mengu­rangi kejahatan,” pungkasnya. (rp2/c)

Read More

Rumah Mewah Kian Diminati

CIBUBUR–Peluncuran cluster terbaru Bellwood di Kota Wisata Cibubur dianggap sebagai terobosan baru di perumahan elite itu. Tak hanya lokasi, konsep smart home juga diharapkan mampu menjadi daya tarik Bellwood ditempati masyarakat urban.

“Ketertarikan masyarakat untuk membeli rumah kecil justru sekarang semakin menurun. Di Bellwood, tipe besarnya sudah sold out beberapa hari setelah grand launching,” beber Estate Departement Head PT Sinarmas Land Kota Wisata, Hogeny kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, konsep yang diberikan Bellwood memang berbeda dari cluster–cluster di Kota Wisata saat ini. Konsep smart home sendiri sebagai cara mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini.

“Contoh, kami ada kontrol pendingin ruangan. Jadi, kalau pemilik rumah belum sampai di rumahnya dan ingin rumahnya dingin, mereka bisa menyalakannya lewat telepon genggamnya,” terangnya.

Teknologi–teknologi ini nantinya menambah minat masyarakat beralih ke hunian lebih safety. Seperti diketahui, Cluster Bellwood sudah dilengkapi smarthome concept. Seperti Hyundai Telecom, smart security, CCTV with App, alarm system + sirine + magnetic sensor, light switch, wireless motion sensor, video door phone, dan panic button.

Fasilitas dalam cluster ada children playground dan area taman. Serah terima rumah akan dilakukan pada 30 November 2018 yang disesuaikan pelunasan pembayaran. Untuk tahap satu, ada 81 unit yang sudah dipasarkan.(dka/c)

Read More

Guru Honorer Cabuli Siswi SMP

JONGGOL–Warga Desa Singa­jaya meringkus pelaku peleca­han anak di bawah umur berini­sial AJ. Mirisnya, pelaku oknum guru honorer. Pelaku ditangkap warga saat mengajar les di kon­tra­kan di Bukit Angsana Perum Citra Indah, Desa Singajaya, Sabtu (23/9).

Penangkapan guru cabul ini diawali dari kecurigaan masya­rakat. Beberapa warga sempat mendengar cerita kelakuan tak senonoh sang guru pada murid­nya. Untuk membuktikan­nya, secara diam-diam warga meng­intip aktivitas sang guru.

Benar saja, AJ yang tengah membujuk muridnya dan nekat berlaku cabul langsung diringkus warga Kampung Nyangegeng. Menghindari amukan warga, pelaku yang diketahui warga Kampung Nyangegeng, Desa Singajaya, ini langsung dibawa ke Polsek Jonggol.

Kapolsek Jonggol, Kompol Agus Supriyanto membenarkan kejadian itu. Dia mengatakan, TKP pencabulan bukan di tempat pelaku mengajar. Pelaku mela­ku­kan aksinya di kontra­kannya Perumahan Citra Indah, Desa Singajaya.

“Penangkapan pelaku terjadi pada malam Sabtu sekitar pukul 01.00. Warga menyerahkan pelaku atas dasar aduan dari salah satu korban berinisial NA (14), salah seorang siswi SMP di Kecamatan Jonggol,” ujarnya kepada Radar Bogor kemarin.

Agus menerangkan, setelah pelaku diserahkan warga, kor­ban kemudian diarahkan mem­buat laporan ke Unit Perlin­dungan Anak dan Perempuan (PPA) Polres Bogor. Oknum guru honor ini membuka les privat di kontrakan tempat tinggalnya itu sejak 2015.

“Pelaku guru honorer di SDN. Sementara korbannya, siswa SMP berinisial NA yang telah membuat laporan ke Unit PPA Polres Bogor,” terangnya.

Polsek Jonggol hanya sebatas mengamankan pelaku untuk menghindari amukan massa dari keluarga korban dan warga sekitar.

“Menurut informasinya lebih dari satu. Karena kasus itu sifatnya pencabulan anak di bawah umur, maka pelaku telah kami limpahkan ke Unit PPA Polres Bogor sejak 23 September lalu,” terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas Polres Bogor, AKP Ita Puspita Lena membenarkan bila pelaku pencabulan anak di bawah umur itu telah diaman­kan Polres Bogor. Unit PPA telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap korban dan tersangka.

“Unit PPA telah selesai menyi­dik hingga memeriksa korban dan pelaku. Bahkan, visum sudah dilakukan kepada pihak korban NA (14) yang melapor, tapi hasil­nya belum keluar,” terangnya.

Ita menjelaskan, akibat perbu­atan itu, oknum tenaga pendidik berstatus honorer itu akan dikenakan Pasal 82 Unda­ng-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlin­dungan Anak di Bawah Umur. “Ancaman huku­man­nya penjara maksimal 15 tahun,” tandasnya.(azi/c)

Read More

Ipal Belasan Perusahaan Bermasalah

CIBUBUR–Pemerintah Kota Bekasi mendesak 18 perusahaan di sepanjang Kali Bekasi segera memperbaiki instalansi pengolahan air limbah (IPAL). Hal ini menyusul masih ditemukannya limbah industri yang mencemari Kali Bekasi beberapa hari ke belakang. Akibatnya, sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot dan Bhagasasi bermasalah.

“Pemerintah Kota Bekasi sudah meminta perusahaan-perusahaan ini mengklarifikasi perbaikan IPAL sesuai aturan dan regulasi yang ada,” kata Kasi Perusahaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Suhendra kepada wartawan, Selasa (26/9).

Suhendra memastikan, jika perbaikan IPAL tidak menggunakan batas waktu yang ada. Komisi II DPRD Kota Bekasi itu menyebut jika 18 perusahaan di sepanjang Kali Bekasi belum mempunyai IPAL, namun itu ditepisnya.

“IPAL di perusahaan-perusahaan sudah ada. Hanya saja mereka tidak menggunkan IPAL sesuai fungsinya, itu yang sudah kami teguran,” tukasnya.(kub)

Read More

Blanko KTP-el Hanya Cukup Lima Hari

CIBINONG–Dinas Kepen­dudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor kembali mendapatkan enam ribu blanko kartu tanda pen­duduk elektronik (ktp-el) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, angka tersebut masih jauh dari kebutu­han warga. Kemarin (27/9), warga masih harus berdesakan untuk mendaftar.

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Ka­bu­paten Bogor, Dadan Dirgan­tara mengatakan, data terakhir pada Rabu (20/9), kebutuhan blanko mencapai 470 ribu. Data tersebut, sesuai dengan pengajuan masing-masing kecamatan sejak Sep­tember 2016 hingga September 2017 untuk yang telah pereka­man, kehilangan, dan kerusakan.

“Dengan blanko segitu, paling tidak hanya lima hari kerja. Jadi pencetakan secara bertahap, karena kasihan yang sudah terdata duluan,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin (27/9).

Permintaan blanko ke Kemen­dagri, kata dia, akan dilakukan kembali jika perse­diaan di Disdukcapil mulai sedikit. Namun, pencetakan sambil berjalan karena jika dihentikan akan menjadi pertanyaan masyarakat. “Untuk berapa yang akan didapatkan itu bagaimana kebijakan dari pusat. Karena kami tidak bisa mematok permintaan kebutuhan blanko,” tuturnya.

Ia menambahkan, bagi masya­rakat yang baru melakukan perekaman tahun ini diharapkan bersabar. Sebab, tahun ini ada proses yang harus dilalui, yakni perekaman dengan penunggalan oleh pusat.

Jadi, kata Dadan, data iris mata maupun sidik jari akan diperiksa dengan data penduduk seluruh Indonesia. Hal itu untuk memas­tikan apakah data memiliki kesamaan dengan data orang lain atau tidak. “Sehingga, de­ngan begitu tidak ada lagi data ganda kepemilikan identitas,” pungkasnya.(rp2/c)

Read More

Antisipasi Curanmor dan Aksi Teror

CITEUREUP–Puluhan anggota polisi zona satu, yakni Citeu­reup, Cibinong, Sukaraja, dan Babakanmadang, melaksanakan razia gabungan di depan Polsek Citeureup, Selasa (26/9) malam. Operasi ini berlaku untuk semua kendaraan yang melintas di depan Polsek Citeureup.

Kapolsek Citeureup Kompol Tri Suhartanto mengatakan, ini merupakan Operasi Cipta Kondisi mengantisipasi tindak kejahatan kendaraan bermotor (curanmor) dan aksi teror. Operasi yang diadakan sejak pukul 20.00 hingga 01:00 ini juga sebagai upaya memberi rasa aman kepada masyarakat, khususnya Kecamatan Citeureup.

“Semua kendaraan kami razia baik motor maupun mobil. Ini semua kami upayakan untuk menciptakan kondisi keamanan, serta mencari target kendaraan-kendaran bodong alias tidak dilengkapi surat-surat,” tegasnya.

Menurutnya, aktivitas kejaha­tan yang mengarah pada peng­guna kendaraan cukup marak. Dalam seminggu, ada tiga hingga empat pelapor mengaku menjadi korban pencurian kendaraan.

“Target pelaku sudah kami kantongi. Selain upaya penang­kapan, kami juga lakukan upaya antisipasi,” terangnya. Di tempat sama, Kanit Lantas Polsek Citeureup AKP Suprianto menam­bahkan, dalam razia gabungan kali ini polisi belum mendapatkan pengendara dengan senjata tajam atau alat-alat mencurigakan.

Meski begitu, polisi berhasil mengamankan motor dan mobil yang tidak dilengkapi surat-surat. “Dalam razia kali ini ada 23 kendaran roda dua yang kami tilang,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Suprianto mengaku akan menggelar razia serupa secara rutin. Ini dilakukan agar aksi kriminal di Citeureup dapat diminimalisasi. “Agenda sudah kami susun dan akan dilakukan secara dadakan,” pungkasnya.(azi/c)

Read More

Halte Pembinaan Jadi Acuan

CIBINONG–Lembaga Pemasya­rakatan (Lapas) Pondok Rajeg Kelas II A Cibinong, membentuk halte pembinaan. Fasilitas tersebut, untuk mempermudah penilaian pemberian pengurangan masa menjalani pidana atau remisi kepada warga binaan.

Kepala Lapas (Kalapas) Pondok Rajeg, Anak Agus Gede Krisna menu­turkan, halte pembinaan tersebut akan digunakan sebelum warga binaan mengikuti kegiatan di lapas.

Sehingga, akan muncul nilai yang sudah ditentukan dari program pembinaan. “Besarnya meliputi kemandirian. Yaitu keterampilan mulai dari menjahit, mengelas, dan komputer. Sedang­kan kepribadian adalah kegiatan ibadah keagamaan, pendidikan paket dan Pramuka,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Dari berbagai kegiatan tersebut, kata pria yang akrab disapa Krisna ini, nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan skor untuk masuk penilaian remisi.
Selain itu, sambung dia, warga binaan juga harus tidak tercatat dalam register pelanggaran. “Dalam mendapatkan nilai para napi harus absen pada TPS menggunakan sistem digital berupa sidik jari yang sudah direkam,” tuturnya.

Ia berharap, secepatnya sistem tersebut bisa diaplikasikan. Sebab, saat ini masih dalam tahap persiapan. “Kami juga harus sosi­ali­sasikan dahulu kepada napi agar tidak kaget dan semakin semangat mengikuti setiap kegiatan yang baik,” pungkasnya.(rp2/c)

Read More

Pengelola Rindu Alam Terima Penggusuran, Diusulkan jadi Cagar Budaya

CISARUA–Pembongkaran Rumah Makan Rindu Alam akan dilangsungkan November mendatang. Lokasi yang berada di Puncak Pass, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, ini digadang-gadang bakal disulap menjadi ruang terbuka hijau.

Menanggapi rencana itu, perwakilan Rumah Makan Rindu Alam, Budinarto mengaku siap menerima keputusan pemerintah. Tak ada syarat ataupun keinginan yang diajukan. ”Apa pun keputusan pemerintah kami ikuti. Tapi alangkah bijaknya kalai dimanfaatkan sebagai lokasi cagar budaya,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Budi -begitu ia disapa- menjelaskan, sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, lokasi yang menjadi rumah makan tersebut sudah dijuluki Rindu Alam. Tak jelas asal muasalnya, hanya saja, sempat menjadi tempat persinggahan. ”Bisa dilihat dari pemandangan di sini yang asri. Ini menjadi jalur utama pengendara menuju Bandung. Dan terasa tak lengkap kalau tidak mampir ke sini,” ungkapnya.

Budi mengungkapkan, bangunan yang kini menjadi restoran tersebut didirikan oleh dua sekawan. Yakni mantan Pangdam III Siliwangi Letjen Ibrahim Adjie dan pemilik sebuah restoran khas Minang DS Mangkoto pada 1981 silam.

Awalnya, restoran ini hanya menyediakan sate dan sup. Kini mulai menyajikan aneka hidangan seperti pepes ayam kampung, sup gurame, dan ikan mas kecil cabe ijo.(don/c)

Read More

Terminal Cibinong Dibiarkan Rusak

CIBINONG–Status yang tak jelas, membuat Pemkab Bogor ogah memperbaiki Terminal Cibinong. Alhasil, kondisinya pun kini makin memprihatinkan. Terutama saat hujan, air akan menggenang dan jika kemarau berdebu.

Tak hanya itu, kondisi jembatan menuju terminal pun saat ini tak kalah memprihatinkan. Bahkan, besi penyambung jembatan telah terlihat dan aspal pelapis pun terkikis.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Terminal Cibi­nong, Irvan Agustinus tak mengelak dengan kondisi terminal yang kian memprihatinkan. Sebab, lahan merupakan pengelolaan dari pihak ketiga. Sehingga, kata dia, pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perhubu­ngan (Dishub) Kabupaten Bogor, tidak bisa berbuat banyak.

“Terminal Cibinong agak sulit melakukan pembenahan karena terbentur hak sewa lahan,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin (27/9).

Meski demikian, ungkapnya, akan ada perbaikan pada jembatan terminal yang direncanakan pada Oktober. Ia pun telah mendapat banyak kelu­han dari para sopir angku­tan umum. Sebab, akibat rusaknya jembatan, kemacetan kerap terjadi karena kendaraan tersendat. Terkadang ada angkot yang menyangkut di antara perbatasan jembatan.

“Mereka (sopir) tidak meminta banyak, hanya jembatan saja, karena sudah tahu tentang kondisi terminal ini tidak bisa dibenahi total,” tuturnya.
Selain itu, drainase yang ada pun tak berfungsi. Ia berharap, jika ada perbaikan drainase, maka mesti dirombak total. “Sebab, letaknya lebih tinggi drainase daripada jalan, sehingga air selalu menggenang,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Angkutan Dishub Kabupaten Bogor, Dudi Rukmayadi menambahkan, ada pemeliharaan terminal namun tidak terlalu besar. “Lebih baik daripada tidak berbuat sama sekali,” ucapnya. (rp2/c)

Read More

Dua Kecamatan Dilanda Kekeringan

RUMPIN–Hujan yang mengguyur Bogor sejak pagi kemarin (27/9), ternyata tak dirasakan masyarakat Ke­camatan Rumpin dan Parung­panjang. Hal ini tentunya berimbas pada kurangnya pasokan air bersih.

“Di sini masih kering, belum hujan. Untuk dapat air saja susah,” ujar warga RT 02/01, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Nanik Andriani (34) kepada Radar Bogor.
Polsek Rumpin pun turun tangan dengan membawa bantuan air bersih. Hal ini disambut antusias warga yang berebut mendapatkan air.

“Kami memberikan bantuan air bersih untuk warga Kampung Sirampok RT 04 /05 dan Kampung Jatinunggal RT 02, 03/05 di Desa Cipinang,” kata Kapolsek Rumpin Kompol Sudrin Simangunsong.

Bantuan air bersih didampingi Sekdes Cipinang Pepen Supendi bersama Kasi Perencanaan Desa Asep Horis serta Kepala Dusun III Encep Saepudin.

“Masyarakat di sini sulit mendapatkan air bersih. Untuk kehidupan sehari-hari, harus membeli setiap harinya,” imbuhnya.

Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Parungpanjang. Kondisi sumur dan sumber air warga masih kering. “Mudah-mudahan segera turun hujan biar bisa mandi sama nyuci,” keluh Eman Sulaeman (34), warga Desa Parungpanjang.(all/c)

Read More

Sebelas Rumah Disatroni Maling

CIAMPEA–Penghuni Perumahan Taman Dramaga Permai (TDP) VI, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Ciampea, waswas. Musababnya, sepekan terakhir ini, sudah sebelas rumah disatroni maling.

Aksi maling ini bahkan tidak hanya dilakukan malam hari. Saat pagi dan siang pun, mereka nekat menyatroni rumah warga. Seperti yang menimpa Iin (30), penghuni Blok D17 Nomor 3. Rumahnya didatangi orang tak dikenal sekitar pukul 08.00 WIB, belum lama ini. Sejumlah barang elektronik berupa televisi, laptop, dan kamera raib.

Hal ini terjadi karena banyak akses jalan untuk berlalu-lalang bagi warga luar perumahan. Di sana juga tak ada portal untuk menjaga keamanan. ”Bahkan nggak ada satpam yang mengawasi orang tak dikenal di sini,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Ciampea Cecep Iman menegaskan, pengelola perumahan wajib bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dalam hal ini harus menyiapkan satpam dan portal.

”Bagi warga yang kehilangan, agar melapor kepada ketua RT dan RW serta ke Bhabinkamtibnas untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Terpisah, Kapolsek Ciampea Kompol Nyoman Yudhana menambahkan, untuk saat ini belum ada laporan dari warga. Meski demikian, ia akan meningkatkan patroli guna menekan angka kriminalitas. ”Kami tindak lanjuti dengan mengintensifkan patroli ke TDP VI,” tukasnya.(all/c)

Read More

Pohon Tumbang Timpa Pemotor

BOGOR–Hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Bogor kemarin (27/9). Akibatnya, sejumlah pohon tumbang di beberapa titik. Salah satunya di Jalan Jalak Harupat atau tepatnya di seberang pagar Istana Bogor.

Pohon setinggi 25 meter itu tumbang sekitar pukul 13.45. Saksi mata di lokasi, Letu Suharja mengatakan, pohon jenis Kiara Payung Pinisium itu tumbang saat hujan mulai reda. Saat kejadian lalu lintas di Jalan Jalak Harupat sedang tidak padat. Sehingga, pohon tumbang hanya menimpa satu kendaraan roda empat jenis Hiluex dan kendaraan roda dua jenis Honda Beat.

Meski pengendara mobil berpelat nomor F 8336 AP itu selamat, kondisi mobilnya ringsek karena tertimpa batang pohon, terutama bagian atapnya. Sementara, pengendara sepeda motor berpelat B 6043 EZK, Edwar Mulhari (31) mengalami luka-luka di bagian mulut. Sedangkan, wanita yang diboncengnya, Fatimah (25) selamat meski kini mengalami shock berat.

Pasca kejadian, keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit PMI yang berlokasi tak jauh dari TKP. Sementara, kendaraan sepeda motornya yang tidak mengalami kerusakan terlalu parah diamankan oleh petugas yang berjaga di tempat kejadian perkara. “Langsung dibawa ke RS PMI. Motornya sementara ditinggal di sini dulu,” ujar anggota Komando Rayon Militer (Koramil) Bogor Tengah tersebut.

Kasi Pembangunan Taman pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Devi Librianti yang berada di lokasi menjelaskan, korban yang tertimpa pohon bisa melakukan klaim asuransi ke kantornya. “Ada asuransi pohon, jadi, untuk korban yang masuk RS PMI itu bisa mengajukan klaim ke pertamanan,” jelasnya.

Tak hanya itu, kendaraan yang terdampak atas musibah tumbangnya pohon juga bisa diklaim menggunakan asuransi pohon. Namun, dirinya belum mendalami soal perhitungan asuransi yang dikeluarkan. “Dilihat dulu kondisinya seperti apa. Untuk kendaraan juga bisa,” kata Devi.

Ia menerangkan, pohon dengan diameter 60 sentimeter dan tinggi 25 meter itu usianya memang relatif masih muda, yakni sekitar 50 sampai 60 tahun. Tapi, letaknya dengan kondisi kemiringan sekitar lima derajat yang dirasa menjadi penyebab tumbangnya pohon tersebut.

“Kalau saya lihat dari kondisi akar, kemiringan tajuk, jadi kemiringan pohonnya sudah 5 derajat lebih. Kemungkinan juga pas penanaman tidak dari bibit, jadi, akar tunggang tidak terlalu ke dalam,” paparnya.

Kondisi fisik pohon itu pun dianggap masih sehat. Maka, hingga sekarang pohon tersebut belum memiliki kartu tanda pohon (KTP) yang mengkate­gori­kan pohon-pohon di Kota Bogor berdasarkan tingkat rawan tumbangnya. “Kemungki­nan pohon ini belum ada tandanya. Karena di sini bukan kawasan yang rawan tumbang, usianya pun relatif muda,” tandasnya.(rp1/c)

Read More

Anggaran Proyek Masjid Agung Dipangkas

BOGOR–Setelah gagal lelang, rupanya, proyek revitalisasi Masjid Agung akan kembali ditender. Jika sebelumnya proyek yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika Kecamatan Bogor Tengah itu memakan anggaran Rp14,6 miliar, kini dipangkas menjadi Rp3,7 miliar. Sebab, jangka waktu pengerjaannya juga dipangkas menjadi 50 hari kerja.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperum­kim) Kota Bogor, Lorina Damastuti menjelaskan, pihaknya telah mengajukan agar proyek tersebut bisa dilelang ulang. “Kita telah ajukan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilelang ulang. Dalam waktu dekat sudah tayang dan pekerjaan itu ditargetkan bisa dilaksanakan pada bulan depan,” jelasnya kepada Radar Bogor, kemarin (27/9).

Akibat pemangkasan waktu pengerjaan, pelaksanaan pembangunan pada tahun ini hanya dilakukan di beberapa bagian saja. Antara lain, lantai dan kolom-kolom bangunan. Sementara, pembangunan lanjutan berupa atap akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

“Mudah-mudahan pada lelang ulang ini tidak ada masalah, dan pembangunan Masjid Agung bisa berjalan kembali. Kami tetap berupaya agar pembangunan masjid berjalan, apa pun yang bisa dikerjakan dulu, maka akan dilakukan,” ungkapnya.

Terkait gagal lelang proyek yang semula dianggarkan dengan nilai Rp40 miliar itu, dirinya meyakini, dengan dipangkas menjadi Rp3,7 miliar tidak akan terjadi sisa lebih anggaran (silpa). Sebab, anggaran tersebut bakal direalisasikan Disperumkim pada kegiatan-kegiatan lain. “Jadi tidak akan masuk ke silpa, karena kita kan tetap mengajukan untuk pembangunan lanjutan,” kata Lorina.(rp1/c)

Read More

Bima: Stop Pembangunan Transmart

BOGOR– Kebiasaan membangun duluan baru izin belakangan, tampaknya, belum bisa hilang di kota ini. Bahkan, pembangunan pusat perbelanjaan sekelas Transmart, di bilangan Jalan KH Abdulah bin Nuh, melakukan hal tersebut. Meski belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB), proses pembangunan sudah dilakukan.

Tak pelak, kondisi itu membuat Wali Kota Bogor Bima Arya angkat bicara. Dia menuturkan, sudah melarang segala jenis aktivitas pembangunan di bangunan yang sudah berdiri dua lantai tersebut. “Transmart itu belum ada IMB-nya, harusnya tidak boleh melakukan aktivitas.

Makanya, kemarin saya minta Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor Boris Derurasman untuk datang ke sana,” ujar Bima saat melakukan pertemuan dengan sejumlah awak media di Hotel Salak Tower, kemarin (27/9).

Informasi itu langsung ditanggapi oleh Kepala Satpol PP Kota Bogor, Herry Karnadi yang hadir mendampingi Bima. Menurutnya, beberapa waktu lalu memang ada warga sekitar di dekat lokasi pembangunan yang protes lantaran merasa terganggu akibat kebisingan. “Ada yang komplain. Tapi kemudian mereka minta pengaspalan jalan,” terangnya.

Kini, tahap perizinan yang dilalui calon bangunan pusat perbelanjaan itu baru sebatas izin perubahan penggunaan tanah (IPPT). Sehingga, menurut Herry, pihaknya tidak bisa serta-merta langsung menyegel tempat tersebut. “Prosedur awal, Disperumkim memberikan teguran-teguran kemudian memberikan pembinaan.

Nah, setelah itu, pelimpahan dari Disperumkim ke kita (Satpol PP). Jadi, kita gak bisa langsung action. Kalau tidak ada IPPT-nya, mungkin kemarin kita bisa langsung turun,” kata Herry.

Dalam waktu dekat, pihaknya segera mengumpulkan SKPD Kota Bogor terkait dengan pelaksanaan pembangunan gedung Transmart. “Akan kita undang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Disperumkim, kemudian kita lihat kondisinya, site plan-nya seperti apa,” tandasnya.

Pantauan Radar Bogor, lokasi pembangunan yang letaknya berseberangan dengan Pengadilan Agama (PA) Kota Bogor selalu terlihat beberapa pekerja bangunan sibuk melaku­kan aktivitas pemba­ngunan. Bahkan, pengerjaannya dilaku­kan hingga 24 jam.

Sebelumnya, Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor, Zentoni. Kepada wartawan, dia mengaku, sudah mengirim surat somasi menge­nai penolakannya. Menurut dia, pembangunan Transmart di atas lahan seluas 24.000 m2 itu akan menimbulkan banyak dampak negatif, yakni berupa kemacetan lalu lintas yang semakin parah di wilayah terse­but. “Nantinya hanya akan memper­parah kemacetan. Kalau soal pusat perbelanjaan, di lokasi itu kan sudah ada Lotte Mart,” ujarnya kepada Radar Bogor.(rp1/c )

Read More

Dinkes Periksa Kandungan Makanan

CIBUBUR–Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mulai memeriksa makanan berupa sambal dan tahu basi untuk sarapan siswa SMPN 184 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Makanan ini diduga menjadi penyebab para siswa keracunan usai menyantap hidangan sarapan saat melaksa­nakan Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) di Bumi Perkemahan Buperta, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (25/9).

“Baru hari ini sambal-sambal itu diperiksa. Keluhan dari lapa­ngan katanya rasa tahunya asem, tapi tetep diberi­kan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Koesmedi kepada wartawan, kemarin (26/9).

Ia mengatakan, pihaknya segera mengeluarkan hasil pemeriksaan sampel-sampel makanan itu secepatnya. Sedangkan terkait kondisi para korban keracunan makanan saat ini mulai membaik.

“Kami akan membuktikan apakah makanan itu basi atau tidak, atau ada racunnya atau tidak. Korban juga sudah gak ada yang dirawat. Cuma rawat jalan saja. Ada 183 yang ke rumah sakit dan ada juga yang tidak,” jelasnya.

Koesmedi menyayangkan insiden terebut. Ke depannya, dia meminta pihak sekolah harus melaporkan soal kegiatan perkemahan untuk mengan­tisipasi hal serupa terjadi kembali. “Kalau ada kegiatan seperti itu harus dilaporkan ke Dinkes, minimal kami bisa cek masakannya barangkali cara penempatannya salah,” tegasnya.(dka/c)

Read More

Rawan Kriminal dan Mesum

CIAWI–Gelapnya terowongan di Desa Pandansari, membuat warga resah. Pasalnya, lokasi ini kerap menjadi tempat muda-mudi memadu cinta. Bahkan jika larut malam, tak jarang tindak kriminal siap mengancam.

“Jadi, ini tinggal niat pemerintahnya saja untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Jangan sampai ada korban, kalau sudah ada baru bertindak,” ujar tokoh pemuda Ciawi, Imam Wijaya kepada Radar Bogor, kemarin (26/9). Menurutnya, selain meresahkan juga rawan kriminalitas.

Mengingat kondisinya yang gelap kerap disalahgunakan. Meski penerangan masuk tanggung jawab pengelola tol, namun pemerintah desa setempat harus mengambil langkah. “Ini sulit. Kami tambal jalan saja swadaya dana sendiri. Mungkin kami juga yang akan pasang lampu,” ucapnya.

Hingga berita ini naik cetak, belum ada tanggapan dari Pemerintah Desa Pandansari.(don/b)

Read More

Wagub Izinkan Rindu Alam Dibongkar

CISARUA–Pelebaran Jalur Puncak hingga perbatasan Kabupaten Bogor-Cianjur terus dimatangkan. Banyaknya faktor yang menjadi kendala pun kini terus dibidik. Di antaranya Restoran Rindu Alam dan pemukiman warga di Puncak Pass, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua.

Rencananya, bekas lokasi tersebut akan menjadi area publik. ”Insya Allah November kami ratakan,” ujar Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar saat ditemui Radar Bogor usai meresmikan pengolahan sampah Ecovillage di Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Senin (25/9).

Demiz -sapaan karibnya- mengatakan, lahan yang disewa Rumah Makan Rindu Alam masuk program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI untuk melebarkan Jalan Raya Puncak.

”Ini sudah 32 tahun disewakan. Walaupun kami akan bangun gedung di sana, tetapi akan dipastikan dulu agar tidak mengganggu resapan air,” tukas Jenderal Naga Bonar itu.

Terpisah, Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridho mengatakan, akan meratakan semua bangunan liar. Pendataan mulai dari pos polisi Gadog hingga perbatasan Cianjur.

“Semua bangunan liar atau 1.300 bangunan liar akan kami bongkar baik itu bangunan pedagang kaki lima (PKL) maupun pemukiman, termasuk Rumah Makan Rindu Alam yang izinnya habis akhir September ini,” ungkapnya.

Kendati demikian, lanjut Agus, pembongkaran Rindu Alam dilakukan di tahap ketiga. Yang pertama mulai dari Gadog hingga Taman Wisata Matahari (TWM), kemudian hingga Gunung Mas dan terakhir di Puncak Pass,” tambahnya.

Momen pembongkaran bukan hanya menjadi ajang menata PKL Puncak. Namun tujuan pemerintah yakni mengembalikan kondisi Puncak yang indah, tertib, nyaman, asri dan tidak kumuh. ”Nanti sepanjang Jalan Puncak akan ditanam pohon pucuk merah. Kami ingin masyarakat mendukung langkah pemerintah,” pungkasnya.(don/c)

Read More

Menyambangi Situs Bersejarah Batu Kraton

Tak banyak yang tahu jika Proklamator Republik Indonesia Soekarno sering berkunjung ke kawasan Puncak. Semasa menjabat sebagai presiden, Bung Besar –sebutan lain Soekarno- memiliki lokasi menyendiri di Batu Kraton, Kampung Ciburial RT 05/05, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua.

Laporan:
Muhammad Aprian Romadhoni

Tak ada tanda penunjuk arah ke lokasi ini. Hanya jalan sempit di tengah perkampungan padat penduduk. Biasanya, pelancong yang membawa roda empat, menyimpan kendaraan yang lokasinya 300 meter dari Situs Batu Kraton. Warga di sana terbiasa kedatangan wisatawan, rumah-rumah mereka juga menjajakan makanan dan jasa parkir.

Batu tersebut memiliki panjang sekitar 150 meter dengan tinggi rata-rata 3 meter. Di atasnya ada sebuah lempengan yang menyerupai sajadah. Nah, di lokasi ini Bung Karno pernah menggunakannya untuk salat, sekaligus menyendiri.

Juru kunci Batu Kraton, Pian Sofian (29) mengatakan, keluarganya sudah turun-temurun menjaga situs bersejarah itu. Ia merupakan generasi keempat yang dipercaya mengurusinya. Yang pertama adalah kakek buyutnya, Abu Bakar yang wafat di usia 90 tahun pada 2013 lalu.

Bung Karno pernah mendatangi Batu Keraton kisaran 1944-1960. ”Cerita dari masyarakat dan yang saya dengar dari orang tua, kalau beliau pernah ke sini,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Sopian menuturkan, dahulu di samping Batu Kraton ada pohon karet yang terbilang amat besar. Tapi pada 2010 lalu tiba-tiba roboh. Kini jika matahari menyengat, batu tersebut pun ikut panas.

Ia menjelaskan, terdapat tiga petilasan atau persinggahan di sana. Pertama, Pangeran Dita Ciptarasa, Eyang Haji Gunawidjaya, dan Ratu Dewi Fatimah. Dita Ciptarasa merupakan penguasa wilayah Puncak Bogor dari Kerajaan Banten. “Di sini ada pohon hantap dari Banten, dan memang tidak ada di Puncak,” ucapnya.

Tak sedikit wisatawan datang dari luar kota bahkan luar negeri mendatangi Batu Kraton. Maksud kedatangannya mulai dari ziarah sampai sekadar ingin tahu. “Ada yang dari Jakarta, Banten, Jawa sampai Brunei Darussalam,” ungkapnya.

Sayangnya, Batu Kraton sebagai benda cagar budaya sarat akan nilai sejarah tersebut, kondisinya kini kurang terawat. Di sekelilingnya ditumbuhi ilalang liar. Situs ini bahkan sudah masuk dalam keperbendaharaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor. Keterangan itu didapat dari papan informasi yang dipasang depan situs.(*/c)

Read More

Narkoba Sudah Masuk Desa

LEUWISADENG–Guna mengantisipasi bahaya narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ST­KIP Muhammadiyah Bogor menggandeng Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bogor menyelenggarakan seminar narkoba di aula SMK Al-Kautasar, Desa Sadengkolot, Kecamatan Leuwisadeng.

Ketua pelaksana Ar­fiano mengatakan, selain terorisme dan korupsi, narkoba adalah musuh terbesar Indonesia. Karena itu, mahasiswa STKIPM Bogor menyelenggarakan seminar narkoba dengan harapan siswa-siswi serta masyarakat setempat bisa menyadari bahwa narkoba itu berbahaya.

“Gerakan perlawanan terhadap narkoba dengan cara penyuluhan yang menyentuh daerah-daerah pelosok di Kabupaten Bogor merupakan kegiatan yang keempat kami lakukan,” ujarnya.

Saat ini, sambungnya, penyalahgunaan narkoba bukan hanya di kota-kota besar, tetapi sudah masuk pelosok desa. Salah satu penyebarannya disebabkan pergaulan bebas, latar belakang pendidikan yang terbilang rendah, serta kurangnya pengetahuan akan bahayanya barang haram tersebut.

“Kami berharap mereka yang ikut seminar menjadi salah satu relawan pemberantasan narkoba,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Rika Andrianti Roamer menegaskan bahwa bahaya penyalahgunaan narkoba sangat penting bagi pelajar. Sebab, sasaran peredarannya adalah remaja. t“Adanya seminar narkoba minimal bisa mengurangi peredaran narkoba dan lebih terdeteksi dini, mengingat pelajar sangat rentan dimasuki narkoba,” tutupnya.(*/all)

Read More

Pelamar CPNS Andalkan Jimat

Pemerintah baru saja menutup lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan bahwa hingga lowongan gelombang II ini ditutup jumlah pelamar mencapai 1.295.925 orang.

Hal ini membuktikan bahwa PNS merupakan salah satu pekerjaan yang masih sangat diminati di Indonesia. Buktinya, hanya dalam kurun waktu sekitar 2 minggu, 11 September-26 September 2017, jumlah pelamar lebih dari 1 juta.

Berbagai upaya pun dilakukan oleh para pelamar CPNS, agar bisa lolos seleksi tes kompetensi dasar (SKD) dengan computer assisted test (CAD BKN). Bukan hanya cara yang wajar, sejumlah pelamar juga ketahuan membawa jimat agar bisa lulus tes SKD CAT yang belum lama digelar.

Kasubag Hubungan Media dan Antar Lembaga BKN, Diah Eka Palupi, menyebutkan bahwa jimat yang dibawa dan dipakai oleh pelamar CPNS ini ditemukan di Kalimantan, Sulawesi, Yogyakarta, dan Palembang.

Meski jimat-jimat yang dibawa disita sebelum tes berlangsung, Diah mengatakan bahwa jimat tersebut langsung dikembalikan ke peserta begitu ujian selesai. “Selepas ujian semua jimat dikembalikan ke peserta,” tutur Diah.

Selain itu, Diah juga berpesan pada seluruh peserta yang hadir untuk tak memercayai jimat yang diklaim bisa membuat mereka lulus tes. “Pelamar D3/SMA CPNS 2017 jangan percaya dengan jimat. Percaya hanya pada Allah SWT, Tuhan YME dan yakin pada kemampuan diri,” tegasnya.(ric)

Read More

Jamaah Masjid Agung Surati Wali Kota

BOGOR–Kabar gagalnya lelang proyek revitalisasi Masjid Agung, rupa­nya, menjadi pukulan telak bagi para jamaahnya. Pasalnya, lantai 2 gedung Blok F Pasar Kebon Kembang yang dijadikan tempat ibadah sementaranya pun tak lama lagi akan direvitalisasi.Untuk itu, para jamaah sedianya akan menyurati Wali Kota Bogor Bima Arya, meminta agar menunda revitalisasi Blok F.

Dalam suratnya, koordinator jamaah Masjid Agung Pasar Kebon Kembang, H Syafik, meminta agar Pemkot Bogor tidak membongkar terlebih dahulu tempat bekas perbelan­jaan Borobudur itu. “Selama proses pembangunan Masjid Agung belum selesai dan belum layak untuk kami tempati,” tulisnya.

Ia meminta agar para jamaah tetap diperbolehkan memfung­sikan tempat yang kini rutin dijadikan tempat beribadah sebelum pembangunan Masjid Agung rampung. “Mengizinkan kami untuk tetap memfungsikan lantai 2 Blok F (bekas gedung perbelanjaan Borobudur) sebagai tempat peribadatan, silaturahmi, amar makruf nahi munkar, dan penyelenggaraan syiar Islam, sebagaimana fungsi Masjid Agung Pasar kebon Kembang,” paparnya.

Permintaannya itu dilatarbe­lakangi atas kepentingan warga sekitar dan para pedagang untuk tetap menunaikan ibadah. Tempat tersebut juga kerap kali digunakan sebagai lokasi silaturahmi seperti fungsi Masjid Agung sebe­lum dimulai tahap revita­lisasi. “Masjid Agung adalah pusat peribadatan masyarakat sekitar Pasar Kebon Kembang, pedagang, musafir, dan beberapa pekerja yang ada di sekitar pasar.

Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini sejak didirikan sudah kami fungsikan sebagai tempat amar makruf nahi munkar, tempat silaturahmi, sekaligus tempat menyema­rakkan syiar Islam,” ungkap Syafik.

Tempat yang cukup luas itu juga biasa digunakan sebagai tempat salat Jumat, karena kapasitasnya cukup untuk menampung kurang lebih 1.500 orang. Setelah surat tersebut ditandatangani oleh ratusan jamaah yang tergabung dari warga sekitar, pedagang, tukang parkir, dan lain-lain, maka segera dikirimkan kepada wali kota.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Boris Darusman, keukeuh ingin me­lelang ulang proyek revi­talisasi Masjid Agung. Ia meng­anggap masih ada waktu untuk mengerjakan bangunan masjid meski tidak sampai sempurna.

“Pejabat pembuat komi­t­men (PPK) dengan manajemen kon­s­truksi (MK) sudah sepakat untuk memutus­kan lelang ulang. Masih ada waktu, untuk penguatan struktur dan lantai, agar bisa digunakan oleh jamaah nantinya. Jadi, bisa dipakai salat berjamaah,” jelasnya.(rp1/c)

Read More

Dukungan Beli Rokok Harus Ber-KTP Menguat

BOGOR–Tren perokok pemula yang semakin meningkat, membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor berencana membuat aturan agar pembeli rokok harus ber-KTP untuk menunjukkan telah berusia 18 tahun. Rencana itu mendapat tanggapan beragam dari sejumlah pihak. Salah satunya Ketua Komunitas No Tobacco (NOTC) Kota Bogor, Bambang Priono.

Menurut dia, pada pelaksanaannya, akan sedikit runyam jika harus menunjuk­kan KTP. Minimal dilihat dari segi fisik, terlihat sudah dewasa, tentu tidak perlu menunjukkan KTP. Kecuali memang si penjual meragukan, biasanya ada orang yang sudah dewasa tapi masih terlihat anak-anak.

“Jangankan menggunakan KTP, sekarang saja yang sudah ada aturannya, tidak boleh umur di bawah 18 tahun masih saja membeli rokok. Walaupun tanpa KTP, kalaulah si penjual taat pada aturan, tentu tidak ada pelajar yang bisa membeli rokok,” ujarnya.

Berdasarkan survei terakhir NOTC, kata dia, tingginya tren pelajar merokok disebabkan mereka pernah melihat iklan rokok dan per­gaulan. Sehingga terkesan, de­ngan merokok bisa membuat lebih percaya diri dan gaul. Apalagi, pelajar memang menja­di sasaran empuk dimasuki industri rokok.

Tidak heran kalau sponsor rokok ada di film, musik maupun olahraga, yang semuanya merupakan ranah remaja. “Dan anak muda itu kan umurnya masih panjang, masa depannya masih panjang. Otomatis industri rokok menilai pelanggannya masih lama, masih muda sampai tua, investasi, kira-kira begitu,” tuturnya.

Bambang juga menyebut, agar pelajar tak mudah dimasuki industri rokok, mulailah dari sekolah. Jika di sekolah banyak warung, pihak sekolah harus berani dan tegas melarang warung tersebut menjual rokok. Sebab, percuma reklame rokok dilarang, ada Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), tapi di lingkungan sekolah masih ada yang menjual rokok.

“Bahkan, di daerah Bogor Selatan, ada SD yang di depannya terdapat warung yang bagus sekali dengan iklan rokoknya. Seha­rusnya dari pihak sekolah berani menegur, karena pelajar cen­derung tertarik dari tam­pilam,” tukasnya.

Bambang kembali menegas­kan, berhasil tidaknya pera­turan ber-KTP saat membeli rokok, tergantung pelaksanaannya. “Karena kan belum dicoba, silakan dicoba, kira-kira di mana pelaksanaannya,” tandas Bambang.(wil/c)

Read More

Sebar Rahasia Cantik Hati lewat Seminar

BOGOR–Resmi dibentuk 7 Agustus 2016 lalu. Wanoja Binangkit (WB) Kota Bogor kini sudah menginjak usia 1 tahun. Memperingatinya, komu­nitas yang berisi perempuan-perempuan hebat itu menggelar seminar parenting yang meng­u­sung tema “Rahasia Cantik Hati Menuju Bahagia Kini dan Nanti” di Ballroom Kinanti Hotel Salak The Heritage, kemarin (26/9).

Ketua panitia, Rini Sri Haryati mengungkapkan, seminar ini merupakan kegiatan rutin WB sekali dalam setahun, sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun WB. Hal ini juga berkaca dari kegiatan seminar pada Desember 2016 lalu yang mendapat tanggapan luar biasa.

“Jadi, 95 persen peserta seminar dulu mengharapkan ada seminar dengan konteks yang sama. Makanya ketika ulang tahun, kami rangkaikan saja. Mumpung banyak yang minta,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Adapun yang menjadi narasum­ber adalah dr Aisah Dahlan, penerima penghargaan “Warga Utama” dari Presiden RI dalam bidang Terapi dan Rehabilitasi Narkoba. Juga ada dr Al Aufi Hasy­mi, Maxxima Medical Advisor Indonesia dan Bunda Herlina, cancer survivor dan terapis penyakit degeneratif sel.

Rini mengatakan, motivasi seminar parenting tak lain untuk memberi edukasi kepada orang tua, khususnya para ibu. Selain mereka yang dari luar anggota WB, pun yang menjadi anggota WB masih haus akan ilmu mendidik anak-anak. “Tentu kita berharap semakin banyak peserta seminar yang dari luar,” jelasnya.

Lebih lanjut Rini mengatakan, sedianya bukan hanya para ibu yang tertarik mengikuti seminar parenting, tapi juga para bapak. Tujuannya tak lain, untuk memberikan vibrasi, melalui ketua-ketua instansi, lembaga maupun lainnya yang diundang dengan maksud agar menularkan ke anggotanya. “Ke depannya, apakah nanti ada seminar lagi, biasanya nanti kita putuskan dari hasil evaluasi melalui kuesioner yang kita kasih, dibuat kritik dan saran. Dari saran atau masukan peserta yang akan ditindaklanjuti,” urainya.

Dia berharap, dengan kegiatan ini semua anggota berdaya. Artinya, dari sisi ilmu atau apa pun mereka meningkat, lalu dari sisi finansial pun meningkat. “Tapi kembali lagi, anggota WB ini dari berbagai profesi yang masing-masing memiliki kesibukan. Jadi, sebenarnya untuk mempertemukan pun susah, keterbatasan waktu itu kita manfaatkan sebisa mungkin,” tandasnya.(wil/c)

Read More

Dukung Keterbukaan Informasi Publik dengan Perda

BOGOR–Menyongsong era digital, kini segala informasi perlu dibeberkan secara transparan. Terlebih, hal-hal yang berkaitan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Untuk itu, tim Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kota Bogor mengadakan dengar pendapat bersama para stakeholder di ruang rapat Gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Kapten Muslihat, kemarin (26/9).

Ketua Pansus yang juga anggota Komisi C DPRD Kota Bogor, Teguh Rihananto, membeberkan betapa pentingnya mengenai payung hukum terhadap keterbukaan informasi di era digital.

“Sangat penting karena ini menjadi perda, bagaimana komu­ni­kasi pemkot dengan masyarakat. Jadi selama ini anggapan orang, ketika butuh komunikasi baru datang. Baru kemudian mencari sumbernya. Orang tidak mudah menga­kses informasi tersebut,” jelasnya kepada Radar Bogor, usai rapat dengar pendapat.

Maka, setelah diperdakan, informasi yang memang perlu diketahui oleh publik harus dibuka dengan lebar. Jadi, masyarakat akan lebih mudah menga­ksesnya. “Tidak hanya aksesnya, fasilitasi untuk memper­mudah akses tersebut. Maka semua informasi yang secara undang-undang layak diketahui oleh publik, harus dibuka selebar-lebarnya,” terangnya.

Ia berharap, nantinya peraturan ter­sebut tidak hanya berlaku dalam jang­ka pendek. Sehingga, semua stakeholder yang terlibat harus konsisten dalam mematuhinya. “Kerja sama kemitraan ini sifatnya tidak hanya jangka pendek. Menjadi sebuah kemitraan yang lebih jauh. Jadi, jangan sampai media massa mendapat informasi yang tidak valid. Karena susah mendapat informasi yang sah,” kata Teguh.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor, Firdaus menyambut baik soal raperda yang kini sedang dibahas. Hal itu dianggapnya sebagai bentuk kemajuan Kota Bogor.

“Saya menyanbut baik atas dukungan semua yang hadir di sini. Karena itulah yang dibutuhkan, kita harus menerima masukan-masukan yang positif, sebagai bentuk kemajuan kita ke depan,” ujarnya.(rp1/c)

Read More

Dorong Bentuk KPI di Setiap Daerah

BOGOR–Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III Perkumpulan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (PKPAID) di Hotel Salak Heritage kemarin (26/9), menjadi forum kesepakatan untuk mengajukan judicial review terhadap peraturan yang menganggap dapat melemahkan keberadaan PKPAID.

Ketua PKPAID, Eri Syahrial mengatakan, pihaknya bersama KPAI Pusat sepakat untuk mengajukan judicial review terhadap pasal 74 ayat 2 dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2014 soal Perlindungan Anak. “Dalam pasal itu masih ada bunyinya, KPAID bisa dibentuk di daerah kalau dianggap perlu, itu menurut saya kalimat yang melemahkan kehadiran KPAID di daerah,” jelasnya kepada Radar Bogor, usai Rakornas III kemarin.

Ia berharap, hasil dari judicial review itu nantinya akan menyatakan bahwa keberadaan KPAID itu merupakan hal yang wajib di setiap daerah. Pasalnya, banyak kejadian kekerasan terhadap anak yang terjadi di berbagai daerah.

Di tempat yang sama, Ketua KPAID Kota Bogor, Dudih Syaruddin mengaku sepakat atas rencana penguatan keberadaan KPAID. Terlebih, belakangan ini di Kota Bogor telah terjadi rentetan kasus kekerasan yang menimpa anak-anak.

Salah satunya, perkelahian ala gladiator yang melibatkan siswa Mardi Yuana dan Budi Mulia. “Tentu saja keberadaan KPAID perlu perhatian khusus dari Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor,” kata Dudih.(rp1/c)

Read More

29 Bus Transpakuan Beroperasi Tahun Depan

BOGOR–Penantian warga Kota Bogor untuk bisa kembali menumpangi bus Transpakuan, rupanya, masih harus diperpanjang beberapa bulan lagi. Meski sempat ditargetkan untuk kembali beroperasi tahun ini, tampaknya, bus yang dioperatori oleh Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) itu baru mulai beroperasi tahun depan.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Agus Suprapto menuturkan, baru ada dua bus Transpakuan yang rampung diperbaiki. Sedangkan 10 bus hibah dari pemerintah pusat kini sedang menunggu surat tanda nomor kendaraan (STNK). “Jadi, awal tahun (bero­perasi).

Sekarang lagi proses STNK, kemudian yang dimasu­kin ke karoseri itu baru selesai dua yang rebranding,” jelasnya ketika dikonfirmasi Radar Bogor, kemarin (26/9).

Dari sebanyak 29 bus yang dimiliki PDJT, kini lima bus di antaranya tengah diperbaiki. Pihaknya sengaja memperbaiki beberapa bus tersebut secara bertahap, agar nantinya bus yang sudah rampung diperbaiki bisa lebih dulu dioperasikan.

Dia memprediksi, beberapa bus yang tengah dalam perbaikan itu akan rampung pada akhir tahun ini. Sehingga pada awal tahun, bus yang kini dicat dengan warna dominan oranye itu bisa dioperasikan.

“Harapannya, sisanya yang masih lama itu di-branding ulang bisa selesai sebelum akhir tahun. Total ada 29, yang proses perbaikan ada lima, yang sudah beres diperbaiki ada dua, bertahap. Nanti kalau sudah sehat dipakai untuk nyari duit lagi,” papar Agus.

Sementara menunggu bus Trans­pakuan diperbaiki, Agus mengatakan bahwa kini PDJT tengah membenahi di internal­nya sendiri. Sebab, setelah melalui pemeriksaan dari inspektorat, perusahaan plat merah itu akan menyeleksi jumlah karyawannya menjadi formasi yang lebih ramping.

“Laporan terakhir habis pemeriksaan inspektorat. Nanti seleksi ulang segala macam. Sementara operatornya masih PDJT. Sekarang masih pembenahan di internal PDJT,” tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya sempat mengatakan bahwa bus Transpakuan bisa dioperasikan pada pekan ini. Pernyataan itu ia sampaikan ketika di sela-sela perayaan Hari Perhubungan Nasional, Rabu, 20 September lalu.

“PDJT harus segera beroperasi kembali. Ada dua bus yang sudah direno­vasi, kemudian ada empat lagi nanti, sehingga ada enam akan bero­perasi, minggu depan mudah-mudahan,” ungkapnya.

Ia juga meyakini bahwa semua program Pemkot Bogor terkait dengan transportasi sudah dipersiapkan. “Semua program sudah ada rencananya, sudah ada konversi, sudah ada semua­nya. Sekarang bagaimana kita konsisten menja­lankan tahapan itu dengan baik,” kata Bima.(rp1/c)

Read More

Melihat Kunjungan Mahasiswa SB IPB ke Tiongkok

Pepatah tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina, tentulah bukan sebuah pepesan kosong. Itulah yang membuat 29 mahasiswa dan tiga dosen S-2 Sekolah Bisnis (SB) IPB dari kelas E61 melaksanakan fieldtrip berupa kunjungan industri dan perguruan tinggi di Tiongkok. Kegiatan yang dilakukan pada 19–25 September itu juga merupakan bagian dari mata kuliah wajib Kapita Selekta Manajemen dan Bisnis (KSMB).

Selama di Beijing, para mahasiswa dan dosen S-2 ini berkunjung ke Beijing Forestry University. Kunjungan tersebut disambut baik pihak Beijing Forestry University yang diwakili Prof Zhang Deqiang selaku director of international relations office. Masing- masing universitas mengenalkan dan mempresentasikan berbagai program yang diselenggarakannya, dilanjutkan dengan diskusi soal perkembangan dunia pendidikan kedua negara dan kemungkinan kerja sama.

Setelah melakukan diskusi, para mahasiswa mengunjungi berbagai fasilitas pendidikan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Beijing Forestry University, ditutup dengan kunjungan ke museum BFU. Pada kesempatan itu, Prof Zhang Deqiang mengaku senang bisa bertemu mahasiswa-maha­siswa IPB. Ia berharap kerjas ama kedua kampus ke depan­nya segera direalisasikan.

Selain mengunjungi perguruan tinggi, para mahasiswa juga mengunjungi lokasi China Agricultural Trade Fair ( CATF) di National Agricultural Exhibition Center, Beijing. Di lokasi tersebut, para mahasiswa disu­guh­kan hasil-hasil agroindustri karya pengusaha Tiongkok.

Semua produk dan inovasi pertanian ada di CATF, hal ini men­jadi inspirasi para maha­siswa. “Inovasi-inovasi roduk pertanian yang dikemba­ngkan di Tiongkok bagus buat inspirasi kami,” ujar Bella salah satu mahasiswa IPB.

Ketua Kelas E61 SB IPB Indra Sugiarto menambahkan, selama enam hari di Beijing, banyak khazanah baru terhadap wawa­san mahasiswa dalam melihat dunia luar. Warga Beijing, menurut dia, memiliki budaya yang berbeda dengan Indonesia dalam banyak hal. Baik dari segi makanan maupun dalam aktivitas keseharian mereka.

“Insight positif dapat kami ambil dari etos kerja mere­ka yang tinggi. Meskipun melalui empat musim yang berbeda tapi tidak menyurutkan produk­tivitas mereka,” paparnya.

Beijing Foresty Univer­sity (BFU), menurutnya, memiliki fasilitas yang sangat memadai untuk belajar, bahkan terdapat museum kehutanan dan satwa di dalamnya yang disajikan dengan modern.

Adapun, ketiga dosen yang ikut mendampingi para maha­siswa, di antaranya Wakil Dekan bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan SB-IPB, Idqan Fahmi, dosen Homebase sekaligus Sekretaris Prodi S1 Bisnis Alfa Chasanah, dan Mana­jer Akademik dan Kemaha­sis­waan SB-IPB Agustina Widi.

Pada kesempatan itu, Idqan Fahmi, yang mewakili SB IPB, menilai kegiatan fieldtrip ini akan banyak memberikan manfaat bagi mahasiswa. Sebelumnya di kelas mahasiswa telah mempelajari berbagai materi dan teori bisnis. ” Nah, di sini mahasiswa dapat melihat langsung imple­mentasinya di lapangan,” imbuhnya.

Dia menuturkan, mengenai peluang kerja sama yang dijajaki dengan BFU akan ditindaklanjuti segera sehi­ngga dapat terjalin kerja sa­ma pendidikan dan penelitian yang menguntungkan kedua belah pihak.

Menu­rutnya, BFU memiliki aspek kesejarahan dan bidang yang mirip dengan core yang dimiliki IPB. “Sehingga kerja sama kedua belah pihak akan menjadi sangat menarik,” tandasnya.(*/c)

Read More

Tangkal Banjir Sholis dengan Pengalihan Drainase

BOGOR–Hilangnya drainase di sepan­jang Jalan Sholeh Iskandar (Sholis) sebagai dampak pembangunan tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi IIB Kedungbadak-Yasmin, tidak akan berlaku lama.

PT WIKA sebagai penanggung jawab proyek, menjamin proses pengalihan drainase akan bisa rampung dalam dua hingga tiga pekan ke depan. Hal itu untuk mencegah kejadian banjir atau genangan yang diakibatkan hujan.

“Pengalihan saluran air sudah dilakukan sejak sebulan yang lalu. Target kita sampai pertengahan Oktober sudah tuntas,” ujar Project Konstruksi PT WIKA, Aries Fahkrizal.

Genangan air yang kerap muncul di Jalan Sholis pascahu­jan memang dise­bab­kan saluran air yang kini tengah dialihkan dari posisi samping jalan ke tepi terluar daerah milik jalan atau right of way (ROW). Ke depannya, kata dia, akan ada saluran air di median arteri, kanan kiri arteri, dan sisi terluar ROW di sepanjang frontage pelebaran jalan.

“Ini juga diakibatkan karena masih ada pelebaran jalan. Jadi, air itu menggenang dari Kedu­ng­halang, BNI hingga Mitsu­bishi, yang sedang mengalami pelebaran. Sisanya yang lain kan normal,” katanya.

Dan memang, kata Aris, begitu pembukaan lahan beberapa saluran air eksisting banyak yang tidak berfungsi dan baru ketahuan. Belum lama ini, pihaknya juga melakukan nor­ma­lisasi di sejumlah persimpa­ngan saluran air. “Dari BNI hingga Mitsubishi sekitar 800 meter jaraknya. Jadi, selain pengalihan saluran air, sekaligus memperbaiki saluran air eksisting yang sudah tidak berfungsi,” imbuhnya.

Kondisi hujan yang memang cukup deras, menurutnya, akan menghasilkan genangan air di 800 meter Jalan Sholis yang sedang diperlebar. Namun, hujan-hujan rutin masih bisa terkendali. Berbeda bila hujan sudah lama tidak turun dan langsung turun begitu besar, yang otomatis akan mengakibat­kan genangan yang belum bisa tertampung.

“Sebenarnya banjir atau genangan ini hanya sebentar, begitu hujan selesai, 10 menit kemudian langsung surut. Artinya, alirannya bukan terta­han, tetap mengalir, karena lahan­nya terbuka. Memang dibutuhkan saluran yang lebih besar,” ucapnya.

Dirinya juga menyebut, ada tiga jenis bentuk saluran air yang akan dipasang. Antara lain, berbentuk U Ditch, gorong-gorong, dan berbentuk boks berdimensi 1,2 meter. Dengan adanya pengalihan arus ini, Aris meminta masya­rakat pengguna Jalan Sholis untuk bersabar.

“Mudah-mudahan, kurang lebih dua mingguan lagi sudah rampung. Harapannya, kita kejar sebelum akhir tahun, pasti kan curah hujan semakin naik. Sebelum makin naik curahnya, kita selesaikan,” tandas Aris. (wil/c)

Read More

17 Ribu Siswa Putus sekolah

BOGOR–Angka putus sekolah di Kota Bogor ternyata masih cukup tinggi. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor hingga 2016, angka partisipasi sekolah tingkat SD mencapai 74.045 siswa. Namun, hanya 56.308 siswa yang dapat melanjutkan pendidikan­nya ke tingkat SMP. Artinya, sebanyak 17.737 siswa memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan.

“Pendidikan dan lama sekolah di Kota Bogor masih di angka 10,5. Itu menunjukkan masih ada anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah. Masih rendahnya angka lama sekolah, bisa disebabkan dari karakter masyarakat yang belum memahami pentingya pendi­dikan,” ujar Kepala BPS Kota Bogor, Budi Hardiyono, saat melakukan ekspose data-data indikator utama statistik saat briefing staf di Balai Kota, kemarin (26/9).

Budi melanjutkan, ini masalah daya juang dan kemauan untuk sekolah. Kalau punya daya juang untuk menyekolahkan anak ke tingkat yang lebih tinggi, pasti akan terpacu mencari uang. Kalau orang tuanya tidak ada daya juang akan berpe­ngaruh juga ke semangat anak. Jadi, anak memilih putus sekolah dan bekerja.

“Peran Dinas Pendidikan (Disdik) diperlukan untuk mendorong masyarakat akan pentingnya pendidikan. Di sisi lain, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Koperasi dan UMKM mendorong dari sisi kemandirian masyarakat untuk berwirausaha,” kata dia.

Lebih lanjut Budi mengatakan, bagi orang-orang yang mampu untuk berbisnis juga sebaiknya membuka usaha untuk mencip­takan lapangan pekerjaan untuk tetangganya. Jadi, sambung Budi, yang awalnya menganggur atau pendapatannya rendah bisa terangkat derajat hidupnya dan memacu untuk anak-anaknya sekolah.

Pada kesempatan itu, BPS Kota Bogor juga merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor tahun 2016 yang masih berada di peringkat kelima selama lima tahun terakhir, yakni 74,50. Nilai IPM Kota Bogor ini, nyatanya masih jauh tertinggal dari Kota Ban­dung (80,13) yang masih berada di peringkat pertama se-Jawa Barat, bahkan di bawah daerah terdekatnya, Kota Depok (79,60).

“Apa pun yang dilakukan sebenarnya menggunakan data statistik dari yang paling sederhana sampai pada data indikator ekonomi dan sosial. Data statistik ekonomi dan sosial ini menjadi dasar mem­buat kebijakan di pemerintah pusat dan daerah,” tukasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bima Arya langsung menginstruksikan dinas terkait untuk mendorong pendidikan di Kota Bogor agar jangan sampai ada yang drop out (DO). “Jika ada anak-anak yang belum lulus untuk sekolah kejar paket,” tandasnya.(wil/c)

Read More

Hati-hati Terima Tamu Asing

CIAWI–Kapolsek Ciawi Kompol Muhtarom langsung menanggapi serius kasus penipuan berkedok petugas PLN yang terjadi baru-baru ini. Untuk mengantisipasinya, ia akan mengerahkan anggotanya melalui Bhabinkamtibmas untuk melakukan sosialisasi.

“Kalau itu memang penipuan, nanti saya cek dan akan coba koordinasi dengan wilayah lain,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin (25/9).

Pada kesempatan ini, Muhtarom juga mengimbau agar warga tidak sembarang menerima orang asing masuk. “Kadang kan nggak enak terima orang tak dikenal masuk. Tapi demi keamanan, kami imbau agar warga juga bisa mengetahui maksud dari tamu tersebut,” cetusnya.

Sebelumnya diberitakan, warga Kecamatan Ciawi dibuat resah petugas PLN gadungan. Dengan menggunakan atribut berlogo perusahaan BUMN tersebut, petugas gadungan itu menawarkan pelayanan kewajiban memasang kotak pelindung meteran.

Humas PLN APJ Bogor Saban Deni mengimbau agar warga mewaspadai penipuan berkedok paket pelayanan yang dilakukan pegawai gadungan. Modusnya, mewajibkan pembelian kotak pelindung meteran bagi pelanggan, dengan tujuan meraup keuntungan pribadi.

”Jika ada yang mengaku pegawai PLN dan menawarkan pelayanan atau kewajiban, maka waspada karena itu penipuan. Saat ini sudah dilaporkan ke polisi dan jadi target operasi,” terangnya.(don/c)

Read More

Truk Parkir di Jalan Bikin Macet

CITEUREUP–Kemacetan di Jalan Mayor Oking, Citeureup, menjadi rutinitas. Khusus pagi dan siang hari, kemacetan menjadi pemandangan yang tak asing lagi. Di antara penyebabnya, yakni sopir truk nakal yang parkir sembarangan hingga memakan badan jalan.

Kondisi itu dikeluhkan pengendara dan warga sekitar. Sukanta (37), warga Desa Gunungsari, menyebut kalau parkiran truk dan angkutan umum menjadi faktor utama kemacetan di jalur ini.

Menurutnya, rutinitas kemacetan parah terjadi pada pukul 15.00. “Truk besar yang parkir memakan badan jalan. Ditambh lagi angkot yang ngetem sembarangan. Makanya, macet parah,” tuturnya.

Dia mengaku telah beberapa kali berinisiatif menegur para sopir yang memarkir truknya sembarangan. Namun, upayanya itu tak berbuah hasil. Parkiran kendaraan yang mengganggu lalu lintas terus terjadi.

“Kalau polisi yang negur pasti lebih efektif. Sopirnya pasti takut,” ucapnya. Hal senada dikatakan Djalil (29), pengendara motor dari Desa Tlajungudik, yang merasa sangat dirugikan.

Sementara itu, Kanit Lantas Polsek Citeureup AKP Supriyanto berjanji akan menegur para sopir yang parkir truk sembarangan. Mereka juga tidak segan memberikan tindakan tegas berupa tilang. “Sudah parnah kami tegur, tapi terus membandel,” ucapnya.

Tak hanya melanggar aturan, sambungnya, parkir sembarangan juga membahayakan pengendara lain. Maka, pihaknya juga menegur perusahaan pemilik truk bertonase besar itu.(azi/c)

Read More

TKA Kantongi Izin

CILEUNGSI–Sebanyak 25 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok PT Huaxing yang berada di Kampung Rawahingkik RT 02/01, Desa Limusnunggal, kini sudah memiliki status legal dan memenuhi perizinan. Setelah sempat diprotes warga, PT Huaxing didatangi anggota Komisi III, beberapa bulan lalu.
Perwakilan Manajemen PT Huaxing, Achong mengaku, pihaknya sudah tuntas mengurus segala perizinan, termasuk para TKA. Hanya saja, masih terdapat kekurangan pada persyaratannya. “Kami ingin tunjukkan sebagai warga yang taat pada hukum. Karenanya, bukan hanya janji, kekurangannya kami urus semua hingga selesai,” tegasnya.

Ia menerangkan, selain menunjukkan rasa kepatuhan, upaya pengurusan perizinan tenaga kerja asing juga dimaksud untuk meneruskan produksi. “Saya juga takut perusahaan ditutup paksa atau dihentikan produksinya. Karena, selain tenaga asing, pekerja pribumi yang berjumlah 120 orang juga pasti akan dirugikan,” pungkasnya.

Pengakuan itu dibenarkan Ketua Komisi III DPRD, Wawan Haikal Qurdi. Ia menerangkan, total pegawai asing di perusahaan yang memproduksi beton dan besi ini telah memperoleh legalitas. Tak hanya itu, beberapa tanggungan pembiayaan pajak dan lainnya juga sudah diselesaikan.
“Karyawannya (asing, red) sudah legal. Dan mereka sudah bayar semua tanggung jawabnya pada pemerintah,” tukasnya.

Wawan mengimbau agar perusahaan tidak tertutup. Lantaran, penggunaan tenaga kerja asing telah diatur dalam perundang-undangan. Sehingga, komunikasi antara perusahaan dan pemerintah bisa berjalan saling menguntungkan. “Tenaga kerja asing itu tidak perlu disembunyikan. Karena pasti nantinya akan kebongkar juga. Karena itu, harus ada langkah kerja sama yang baik antara pemerintah dan pengusaha,” pungkasnya.

Sebelumnya, para anggota dewan mempersoalkan adanya 25 tenaga kerja asing yang tak berizin. Selain itu, para anggota dewan itu jika menyoroti keamanan para tenaga kerja. “Kita beri waktu perusahaan untuk mengurus izin-izin mereka. Dan keamanan pekerja juga harus ditingkatkan,” tegas Wawan.

Ia juga menunggu penelitian dari Badan Lingkungan Hidup terkait limbah yang dihasilkan pabrik peleburan besi itu. Selain itu, amdal lalin juga belum disempurnakan. “Kerja BLH akan kami pantau. Yang kami tekankan pada pengusaha adalah untuk menaati aturan yang berlaku,” ucap politisi Partai Golkar ini.

Senada, anggota Komisi III, Edwin Sumarga secara langsung menegur pengusaha etnis Tionghoa ini. Menurutnya, aturan hukum yang berlaku di Bogor harus dijunjung tinggi oleh siapa pun. “Kami tidak bedakan pengusaha pribumi dan nonpribumi. Yang kami soroti adalah aturan main yang harus ditaati. Yang jelas, anggota dewan berwenang mengawasi,” tukasnya.(azi/c)

Read More

Haram jika Hanya Cari Sensasi

CILEUNGSI–Pernikahan warga Kampung Cipicung RT 14 RW 06, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, antara pemuda berusia 28 tahun dan wanita 65 tahun, mendapat sorotan dari tokoh agama di Kabupaten Bogor.

Seperti yang diutarakan Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bogor, KH Doni Romdhoni. Menurut Romdhoni, pernikahan seorang pemuda dengan nenek yang sudah menopause adalah makruh atau dibenci Allah. “Karena Rasul menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur, sebagaimana riwayat Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, menikahlah kalian (dengan wanita) yang penyayang dan subur, karena saya termasuk nabi yang banyak pengikutnya pada hari kiamat,” tegas Romdhoni.

Lebih lanjut Romdhoni menerangkan bahwa Rasulullah mengisyaratkan untuk menikahi wanita yang “wadud” yaitu wanita yang mencintai suaminya dan “walud” adalah yang banyak melahirkan.

Tak hanya itu, kata Romdhoni, pelarangan untuk menikahi perempuan yang tidak produktif juga secara tegas disebutkan Rasulullah. Sebagaimana tertulis dalam hadis yang diriwayatkan ulama bernama Maqil bin Yasar.

”Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang, subur; karena saya merasa bangga dengan umat yang banyak’,” demikian penjelasan Romdhoni menyebutkan arti hadis Nabi.

Meski demikian, sambung dia, larangan tersebut bukan larangan yang mengharamkan. “Melainkan larangan yang dibenci saja. Para ulama menyebutkan bahwa memilih wanita yang subur adalah mustahab (sunah) bukan wajib. Kenapa makruh, karena Rasul menyunahkan untuk menikahi wanita yang subur,” ucapnya.

Komentar itu diperkuat Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU) Kabupaten Bogor, Ahmad Nur Heru. Menurutnya, pernikahan pemuda dengan seorang nenek dapat menjadi makruh dan haram. Makruh, lantaran tak seiring dengan tujuan pernikahan yaitu untuk memperbanyak keturunan. “Pernikahan itu akan mengancam keturunan. Jadi makruh,” tukasnya.

Sedangkan, hukum haram pernikahan itu ketika kedua belah pihak hanya berniat mencari sensasi. Bukan pada niatan melengkapi ajaran agama. “Pernikahan haram untuk dijadikan mainan. Karena sakralnya akad nikah terpaut tidak hanya antara pasangan mempelai, melainkan juga Allah,” tegasnya.

Ketika wartawan koran ini mengunjungi pasutri baru itu di kediamannya, mereka tak berada di rumah. Namun, tetangga terdekat, Neneng Sari (30) menerangkan, akad nikah kedua pengantin tersebut berlangsung di kediaman pengantin perempuan. Menurutnya, pasutri itu menikah dengan alasan saling mencintai. Hal itu diketahuinya saat membantu pesta pernikahan yang terbilang meriah. “Keduanya memang saling cinta. Jadi, wajar saja jika menikah,” kata dia.(azi/c)

Read More

Warga Keluhkan Galian Kabel

CITEUREUP–Pemasangan kabel milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali menuai persoalan. Kemarin, beberapa warga mempertanyakan aktivitas pemasangan kabel optik milik PLN yang dilakukan di Kampung Lio Baru, Desa Sanja. Sebab, penggalian tanah dilakukan dengan merusak sebagian jalan beton yang belum lama dibangun pemerintah.

“Jalan ini baru dibangun. Tapi kok sudah dirusak,” kata warga sekitar, Humaidi Hambali (29).

Menurutnya, aktivitas itu tak hanya membuatnya kesal. Beberapa pemuda dan masyarakat yang merasa pernah memperjuangkan pembangunan jalan itu juga ikut kesal.

“Untuk dapat jalan bagus seperti ini kami harus demo beberapa kali ke kecamatan. Kok, sudah jadi malah dirusak. Jelas kami kecewa,” ucapnya.

Kemarahan itu cukup beralasan, lantaran pembangunan jalan dengan standar ideal telah lama dinanti warga. Sebelum adanya pembangunan, kondisi jalan rusak sering kali mengganggu kenyamanan pengendara hingga berbuah banyak korban.

“Sudah banyak yang celaka saat melintasi jalan ini. Beberapa tahun kami tunggu pembangunan. Karena itu kami perjuangkan agar jalan bagus,” terangnya.

Karenanya, Hambali mengaku akan berkoordinasi dengan ketua karang taruna dan tokoh masyarakat untuk menegur PLN. Tak hanya itu, bersama warga, dirinya akan menuntut PLN bertanggung jawab. “Jika tidak diperbaiki, PLN akan kami desak,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi, Manajer Area PLN Cileungsi, Everlin mengaku akan mengkroscek informasi tersebut. Ia pun akan memastikan status proyek yang merusak jalan tersebut.

“Saya akan komunikasi dengan kepala areanya dulu,” singkatnya.Lebih lanjut ia menerangkan, selama proyek galian kabel yang dilakukan PLN tak pernah lepas koordinasi dengan pemerintah daerah. “Kalaupun benar itu proyek kami, pasti (PLN) Area sudah koordinasi dengan PU. Tapi, nanti akan saya pastikan,” tuturnya.(azi/c)

Read More

Naga Bonar Dukung Zero Waste

CIAWI–Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar meninjau mesin pengolah sampah di Ecovillage, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, kemarin (25/9). Pemeran Jenderal Naga Bonar dalam film berjudul sama ini berjanji jika terbukti efektif mengatasi sampah, akan mengampanyekannya di seluruh desa se-Jabar.

”Kami lihat dulu produknya seperti apa dan yang dihasilkan itu berupa briket yang memang bisa digunakan sebagai bahan pembakaran semen dan sebagainya,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Menurutnya, secara ekonomi produk olahan sampah itu amat menguntungkan. Kapasitasnya bahkan mampu mengolah dua ton sampah dalam sehari. Hasilnya, briket dihargai Rp1.200 per kilogram. Artinya, sehari mampu menghasilkan Rp1,7 juta per mesin.

”Ini sangat menguntungkan. Untuk memproduksinya, tadi hanya menghabiskan bahan bakar enam liter saja. Ini tidak beli, melainkan kerja sama antarkomunitas dengan pembuat alat melalui sistem bagi hasil,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Deddy, paling penting adalah zero waste. Artinya, tidak ada sampah menumpuk di sungai. Apalagi, yang diproses mesin adalah awal dan akhir. Setelah sampah masuk, maka sudah menjadi akhir sebuah pengolahan. Keberadaan mesin juga dapat menumbuhkan kesadaran tentang kebersihan lingkungan.

”Polanya tinggal masyarakat saja yang bisa memanfaatkan. Tidak butuh lahan luas, ekonomis, dan yang penting menciptakan bagaimana bebas sampah setiap hari di setiap desa,” cetusnya.

Pemprov Jabar, lanjut Deddy, bersedia memberi bantuan keuangan lingkungan dengan menawarkan Kredit Cinta Rakyat (KCR). Biaya tersebut lebih murah daripada Kredit Usaha Rakyat (KUR).

”Dengan bunga rendah, kalau tidak punya jaminan pun kami punya PT Jamkrida Jabar yang merupakan perusahaan penjaminan kredit daerah. Jaminannya cukup Rp30 juta dapatnya Rp100 juta,” tukasnya.(don/c)

Read More

LRT Cibubur-Bogor segera Dibangun

CIBUBUR–Pemerintah terus mengebut pem­bangu­nan proyek jaringan kereta ringan atau light rail tran­sit Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek). Saat ini, sinkronisasi trase antara LRT Jabodebek yang merupakan proyek pe­merintah pusat dengan LRT Jakarta yang merupakan proyek pemerintah daerah sudah selesai.

“LRT saya kira maju, tadi kami sepakat untuk yang masalah detail­nya sudah selesai. Misalnya, tras­e-nya sudah ketemu antara yang Jakpro dengan Adhi Karya,” kata Luhut usai rapat di kantornya, kemarin (25/7).

Dia juga menyebutkan salah satu titik pertemuan rute tersebut adalah di Dukuh Atas. Dengan adanya sinkronisasi trase tersebut, Luhut pun yakin target penyelesaian proyek berjalan sesuai dengan targetnya. “Sesuai target. Sampai sekarang kami push terus. Makanya pertemuan­nya ini terus-terusan, maraton, dengan PT KAI, Jakpro, Adhi Karya, Sarana Multi Infrastruktur dan lain-lain,” terangnya.

Selain itu, Luhut menga­ta­kan, para stakeholder juga sudah sepakat untuk segera melakukan studi pemba­ngunan LRT Jabodebek untuk rute Cibubur-Bogor. “Kemu­dian kami sepakat juga segera membangun studi mengenai Cibubur-Bogor,” terangnya.

Luhut menambahkan, untuk mengejar penye­lesaian target pembangunan proyek tersebut, financial close ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Adapun pinjaman dari beberapa bank BUMN untuk proyek LRT disebut akan cair pada November.(dka/*)

Read More

Bebaskan Denda Pajak Bumi dan Bangunan

BOGOR –Pemkot Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor akan menghapuskan denda keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan kategori pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) kepada wajib pajak (WP) terhitung dari tahun 1992 hingga 2012.

Sekretaris Bapenda Kota Bogor An An Andri Hikmat menjelaskan, penghapusan denda tersebut berlaku mulai tanggal 1 Oktober, yang dituangkan dalam peraturan walikota (perwali) tentang optimalisasi penyelesaian piutang PBB P2.

“Terkait perubahan anggaran Bapenda Kota Bogor dibebankan kenaikan sekitar Rp200 miliar dengan jangka waktu tiga bulan, dukungan semua pihak dan yang ada di wilayah ditambah ancang-ancang dan hitung-hitungan yang kami miliki diharapkan tidak meleset,” ujarnya saat rapat tim Intensifikasi PBB-P2 di ruang rapat Bapenda Kota Bogor, kemarin (25/9).

Selain itu, dalam rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat dan Asisten Umum Setda Kota Bogor Arif Mustofa Budianto, An An juga menjelaskan rencana pembuatan perwali tentang optimalisasi penyelesaian piutang PBB-P2.

Dengan maksud, menarik WP untuk segera membayar piutang (tanpa sanksi administrasi) dan cleansing data PBB-P2, terutama piutang yang diserahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang akan berlaku setelah tanggal jatuh tempo yakni 29 September 2017.

“Tanggal 30 September sudah mulai terhitung kena denda dan tanggal 1 Oktober 2017 kami mulai berlakukan perwali. Masyarakat silakan membayar piutang PBB-P2 tahun 1992–2012 tanpa dikenakan denda. Kepada rekan-rekan di bapenda maupun di wilayah sampaikan kepada masyarakat. Ini terhitung mulai 1 Oktober,” papar An An.

Sekda Kota Bogor dalam arahannya menyampaikan, dengan potensi yang cukup besar dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) aparatur di wilayah diharapkan dapat membantu dan mendukung target ini.(wil/*)

Read More

Blanko KTP-el tak Aman

CIBINONG–Dinas Kepen­dudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor hari ini (26/9) akan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Upaya itu, dilakukan sebagai laporan dan permintaan kembali blanko kartu tanda penduduk elektronik (ktp-el).

“Persediaan blanko ktp-el saat ini tidak aman. Saat ini, sedang dihitung jumlah kebutuhannya,” ujar Kabid Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kabupaten Bogor, Dadan Dirgantara kepada Radar Bogor, kemarin (25/9).

Dadan meminta, untuk tidak menyamakan Kabupaten Bogor dengan wilayah lainnya. Misal Papua, kata dia, hanya memiliki target mencetak KTP per hari 15 lembar. Sementara, Kabupaten Bogor, pengajuan dari kecamatan setiap minggunya terus masuk melalui sistem. Sehingga, terjadi penumpukan. Jika satu kecamatan mengirimkan 500 pemohon, maka untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor bisa mencapai 20 ribu per minggu.

Sedangkan, blanko yang didapat hanya 50 ribu untuk mencukupi kebutuhan sekitar tiga bulan. “Itu pun diberikannya nyicil, 10 ribu, 4 ribu, 3 ribu, 2 ribu dan seterusnya,” tutur dia.

Ia melanjutkan, tujuh juta blanko yang dicetak Kemendagri dibagikan untuk masyarakat se-Indonesia. Jika dibagi rata, maka hanya kebagian sekitar 10 ribu. Total tersebut, sambung dia, untuk Kabupaten Bogor bisa habis dalam kurun waktu lima sampai tujuh hari.

Karena dalam waktu sehari, Disdukcapil Kabupaten Bogor bisa mencetak dua ribu ktp-el. “Ada sepuluh petugas yang mencetak. Satu orang mencetak dua ratus per hari. Jika sepuluh orang maka sehari dua ribu. Dikalikan lima hari, maka 10 ribu habis,” ungkapnya.

Saat ini yang tengah dicetak, sambung dia, yakni untuk kebutuhan Juni, Juli, dan Agustus tahun 2016. Sementara, 50 ribu hanya untuk kuota di tiga bulan tersebut. September, belum bisa dicetak karena memang tidak ada blankonya.

“Tahun lalu masih enak, setiap kami meminta selalu ada. Jadi, setiap habis kami minta sehingga tidak berhenti. Pengajuan di kecamatan seminggu sudah bisa diselesaikan. Begitu Agustus 2016, tidak ada blanko,” pung­kasnya.(rp2)

Read More

Waspada, Bencana Longsor Mengancam!

CIOMAS–Bencana longsor kembali mengancam wilayah Kabupaten Bogor bagian barat. Hujan yang mengguyur dua hari lalu, menyebabkan banjir dan longsor di beberapa titik. Seperti di Desa Laladon dan Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas. Lima bangunan rusak akibat longsor yang menerjang daerah tersebut.

“Di Desa Laladon, ada empat bangunan. Tiga rumah dan satu musala hancur karena longsor. Saat ini sedang dievakuasi,” ujar Kades Laladon Ujang Atmaja kepada Radar Bogor, kemarin (25/9).

Adapun rumah yang rusak merupakan milik Asep (55), Ujang (50), dan Umang (60), warga RT 01/01, Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Sedangkan di Desa Ciomas Rahayu, satu rumah milik Sugiono (60), warga RT 03/07, juga mengalami kerusakan akibat longsor.

Di tempat lain, hujan yang mengguyur wilayah Bogor menggenangi Kampung Legok Asmir RT 05/01, Desa Sirnasari, hingga setengah meter. Genangan ini terjadi akibat saluran irigasi di kampung tersebut meluap.

Camat Dramaga Baehaki mengatakan, Kampung Legok Asmir memang masuk kategori rawan banjir. “Saya sudah meninjau lokasi. Warga diharapkan waspada mengingat ini memasuki musim hujan,” imbuhnya.

Bukan hanya di Dramaga, di Kecamatan Pamijahan juga bencana longsor masih menghantui. Setidaknya, ada dua desa yang masuk kategori rawan longsor, yakni Desa Ciasmara dan Cibunian. Begitu pun di Leuwiliang. Terdapat lima desa yang masuk daerah rawan longsor, yakni Desa Purasari, Puraseda, Pabangbon, Leuwimekar, dan Barengkok.

Sementara di Cigudeg, Desa Banyuwangi dan Banyuresmi merupakan daerah yang juga rawan longsor. Selain kontur tanah berbukit, kondisi jalan amblas juga mudah dijumpai. “Sudah tiga hari hujan. Kami sudah mengimbau warga yang berada di lokasi rawan bencana agar selalu siaga, mengingat kondisi tanah rawan longsor,” ujar Sekcam Pamijahan, Dedi Supriadi.(all/d)

Read More