Sinyal Provider Bermasalah, Ribuan Warga Sukamakmur Sulit Dapatkan Bantuan Pangan Non Tunai

SUKAMAKMUR-RADAR BOGOR, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bogor tak berjalan mulus. Penyalurannya masih banyak kendala, salah satunya susah mendapat sinyal provider seluler. Kondisi itu kerap menyulitkan warga untuk mendapatkan layanan program yang digulirkan pemerintah pusat.

Warga terpaksa beralih ke desa tetangga untuk dapat menerima bantuan. Alhasil, ribuan warga menumpuk berebut antrean. Hal itu dialami warga Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Disana terdapat 1.574 keluarga penerima manfaat (KPM), karena terkendala sinyal, ribuan warga harus menuju desa tetangga di Desa Cibadak yang juga memiliki 1.240 KPM.

Tak hanya itu, penyaluran yang seharusnya berupa bahan pokok berupa beras dan telur, diduga menjadi uang Rp110 ribu. Temuan itu didapat saat pembagian di kantor desa Cibadak. Petugas desa terlihat membawa amplop yang dibagikan kewarga.

“Desa Pabuaran sangat jarang sinyalnya susah. Sudah hampir satu bulan, jadi kami alihkan penggesekan kartu ke desa Cibadak,” ujar Sekdes Pabuaran, Wahyudin Sastra kepada Radar Bogor.

Sementara itu, Kapala Desa Pabuaran Atikah buru-buru membantah adannya penyaluran tunai. Menurutnya, bagian kesra desa sudah mengurusi masalah bantuan. Bantuan itu diberikan berupa beras. Sesuai aturannya, desa sudah bekerjasama dengan warung dan Bank BNI atau BNI46.

“Warung penyedia sembako sudah bekerja laporan dari kesra pembagian kartu di Cibadak, sedangkan pengambilan beras di Agen Pabuaran,” katannya.

Ditempat Terpisah, Sekdes Cibadak Cecep Supriyadi menjelaskan hal serupa. Untuk  Cibadak, kata dia, sudah di kelola oleh BUMDes yang bekerja sama dengan BNI46 sebagai agen 46. “Dan pantauan kami untuk BPNT di desa kami, KPM Tidak di uangkan tapi ditukar dengan beras sebesar sembilan kilo,” katannya.

Menurutnya daerahnya menjadi limpahan tempat KPH mengambil bantuan. Sebab, dibeberapa desa masih terkendala layanan pengambilan bantuan seperti Agen BNI46.

“Karena BUMDes Pabuaran belum menjadi Agen BNI46. Jadi KPM Pabuaran melakukan penggesekannya di Desa Cibadak,” tukasnya(don/c)

Read More

Polemik Jam Operasional, Sekda Jabar : Tahun Depan Jalur Tambang Direvitalisasi

PARUNGPANJANG – RADAR BOGOR, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa buka suara terkait polemik jalur tambang yang hingga hari ini masih jadi sorotan publik. Bahkan, beberapa waktu lalu ada pemblokiran yang dilakukan oknum supir.

Provinsi Jawa Barat belum memberikan solusi jitu terhadap pembangunan jalur tambang maupun jam opersional truk pembawa material seperti batu pasir di Kecamatan Parungpanjang, Rumpin maupun Gunung Sindur.

Iwa menjelaskan, pihaknya sudah mendorong terkait pembebasan jalur tambang. Bahkan telah diajukan alokasi untuk 2019 mendatang. “Kami sudah menjalin kerjasama baik dengan pengusaha tambang. Pemprov sudah merencanakan pembebasan lahan (revitalisasi) jalur tambang. Sudah koordinasi juga dengan asisten pemerintah II Jabar,”jelasnya.

Sebelumnya,  Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya mengatakan, seharusnya kondisi tersebut harus diselesaikan dengan duduk bersama. Agar tidak menimbulkan polemik kembali.

“Saya pikir para pengusaha tambang di sana tak boleh egois dan mementingkan kepentingannya sendiri saja. Warga juga kan harus dilindungi, jangan sampe jalan raya itu hanya dikuasai oleh truk besar saja, makanya jam tayang jalan itu pun wajar saja, demi kenyamanan dan keamanan warga lainnya,”kata Asep

Ketika ditanyai masalah perizinan tambang, ia mengaku, semuanya kewenangan tambang perizinan ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Perizinan di Pemrprov dan penindakannya ada dikepolisian, kita menunggu, kalau ada yang liar baru hukum turun, dan mengecek satu persatu agar terdeteksi tambang mana saja yang tak berizin,”cetusnya. (nal/c)

Read More

Anggaran Desa Bendungan Ciawi Habis untuk Infrastruktur, Warga Mengeluh

CIAWI–RADAR BOGOR, Masyarakat Desa Bendungan mengeluhkan minimnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan Pemerintah Desa Bendungan selama tahun anggaran 2018. Jika pun ada, warga sering merogoh kocek dari kantong masing-masing untuk berbagai kegiatan-kegiatan sosial.

Dituturkan Ketua RT 03/10, Edi, saat ditemui Radar Bogor kemarin, di Kampung Naringgul Ciasin, ada banyak sekali pengembangan-pengembangan lingkungan yang dilakukan masyarakat. Namun, dukungan dari pemerintah desa sangat minim.

“Kami merasa desa tidak pernah memberikan sumbangsih untuk pengembangan-pengembangan lingkungan. Seperti di wilayah saya, ada banyak sekali kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti sektor perikanan, penghijauan, dan desa berbudaya lingkungan yang kami gagas. Namun desa jarang memberikan support dan sumbangsih untuk kegiatan kami,” ujar Edi.

Menanggapi hal ini, Kepala Desa Bendungan, Ading Suherman saat dikonfirmasi mengatakan, anggaran untuk pemberdayaan masyarakat di tahun 2018 memang tidak ada. Semua anggaran dana desa sudah diserap ke sektor infrastruktur pembangunan. Program pemberdayaan sendiri dimasukan dalam pengembangan program Padat Karya.

“Untuk pemberdayaan, kami masukan ke Padat Karya. Itu kan ada aturannya. Semua pemberdayaan kami arahkan kesana. Misalnya, aspalisasi dan betonisasi. Ini sesuai pengajuan pada saat Musrenbangdes kemarin. Kami kan melaksanakan isi Musrenbang itu,” kata Ading.

Untuk realisasi penggunaan keuangan desa, lanjutnya, Ading mempersilakan kepada pihak mana pun yang ingin melihat langsung realisasi program-program yang dilakukan desa. Sementara jika ada usulan-usulan terkait program pemberdayaan seperti pelatihan, diklat, lingkungan, ia mempersilakan untuk diajukan pada musrenbangdes berikutnya.

“Silakan diajukan. Kami selalu menampung usulan RT dari semua wilayah. Kami menampung semua aspirasi masyarakat. Yang pasti kita rencanakan sesuai hasil musrenbang dan usulan,” kilahnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor, Agus Lidwan mengatakan, program desa memang harus mengacu pada perencanaan-perencanaan yang telah digagas dalam forum musrenbangdes. Jika ingin ada masukan program tambahan, itu bisa diajukan kembali dalam anggaran perubahan dan dibahas bersama-sama.

“Yang pasti tidak bisa melaksanakan program yang tidak ada perencanaan sebelumnya. Terkait pemberdayaan, memang semestinya seorang kepala desa harus mampu memberikan dorongan motivasi untuk pemberdayaan masyarakat melalui keuangan desa. Jangan juga dihabiskan semuanya ke ranah infrastruktur,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai mantan camat Tenjolaya itu.

Pemberdayaan, lanjutnya, adalah hal penting yang setiap kepala desa harus mampu memberikan dorongan perencanaan. Ia menyebut istilah analisis potensi wilayah atau biasa disebut anpotwik harus benar-benar didorong oleh desa.

“Jadi intinya semua kembali ke pimpinan desa masing-masing. Lambat atau cepat pembangunan pasti akan mengikuti. Tapi pemberdayaan juga penting sekali. Kalau masyarakat diberdayakan, misalnya melalui Bumdes atau kegiatan sosial lainnya, pembangunan manusia dan inftrastruktur pasti seimbang,” pungkasnya. (rp2/c)

Read More

Optimis Dua Waduk Rampung Awal Tahun 2019, Pembebasan Lahan Sudah 50 Persen

CIAWI–RADAR BOGOR, Meninjau proyek pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi, Presiden RI Joko Widodo optimis jika pengerjaan proyek dua waduk tersebut akan rampung pada Januari mendatang.

Saat ini, katanya, pembebasan Waduk Ciawi sudah mencapai 9 persen. Sementara pengerjaan Waduk Sukamahi mencapai 15 persen. Untuk proses pembebasan lahan sendiri sudah mencapai 50 persen. Dengan kondisi yang seperti ini, awal 2019 bendungan ini sudah benar-benar bisa digunakan dengan baik.

“Dua bendungan diharapkan akan mengurangi banjir di Jakarta kurang lebih sekitar 30 persen,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Informasi yang dirangkum Radar Bogor, dari presentasi pelaksana proyek, Bendungan Ciawi memiliki daya tampung volume sebesar 6.45 juta kubik air atau setara dengan 365 kubik air perdetik. Sementara Bendungan Sukahami ditargetkan mampu menampung 1.86 juta meter kubik atau sekitar 56 meter air perdetik.

Nantinya, dua bendungan ini akan berfungsi untuk menghambat laju air DAS Ciliwung dari hulu yang mengarah ke Jakarta. Usai tertahan dari dua waduk ini, air akan mengarah ke Pintu Air Katulampa yang nantinya juga memungkinkan untuk dilakukan pengalihan arus air.

Meski begitu, Jokowi mengatakan jika penanganan banjir dari hulu saja tidak cukup. Masyarakat harus aktif dan terlibat untuk merawat dan menjaga Ciliwung dengan cara tidak membuang sampah sembarangan.

Jokowi juga menyinggung terkait normalisasi Ciliwung yang menurutnya masih jauh dari kata layak. Idealnya, lebar sungai Ciliwung itu 60 meter. Namun yang ada saat ini lebar Ciliwung tak sampai 15 meter. Di beberapa tempat bahkan ada yang hanya 10 meter saja.

“Saya kira ya harus dinormalkan. Harus itu. Sekurang-kurangnya 40 meter,” jelasnya. (rp2/c)

Read More

Presiden Jokowi Targetkan 2024 Semua Tanah di Jawa Barat Harus Bersertifikat

CIGOMBONG-RADAR BOGOR, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan target kepada jajarannya agar pada tahun 2024 mendatang seluruh bidang tanah yang ada di Jawa Barat telah memiliki sertifikat.

Adapun untuk tahun 2019 mendatang, ia juga menginstruksikan agar sebanyak sembilan juta sertifikat hak atas tanah dapat diterbitkan kepada masyarakat di seluruh Tanah Air.

Hal itu disampaikan Presiden saat menyerahkan 4.000 sertifikat kepada masyarakat di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Rabu (26/12).

“Kita harapkan nanti di Jawa Barat hitungannya 2024 semuanya bersertifikat. Targetnya seperti itu,” ucapnya.

Sebanyak 4.000 sertifikat itu diperuntukan untuk 4 wilayah, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan data yang ada, di Indonesia terdapat 126 juta bidang tanah yang semestinya memiliki sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan.

Namun, hingga 2017, baru 51 juta bidang tanah yang bersertifikat, kurang dari separuhnya yang baru memiliki sertifikat. Padahal, ketiadaan bukti kepemilikan yang berupa sertifikat tersebut sering memunculkan sengketa.

“Sertifikat ini diberikan kepada bapak, ibu, dan saudara sekalian agar tidak lagi ada yang namanya sengketa,” tutur Presiden.

Badan Pertanahan Nasional biasanya hanya menerbitkan sebanyak 500.000 sertifikat setiap tahunnya. Namun, sejak beberapa tahun ke belakang, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk bekerja lebih keras agar dapat menerbitkan jutaan sertifikat tiap tahun.

“Tahun yang lalu target kita seluruh Indonesia 5 juta. Tahun ini 7 juta. Tahun depan 9 juta harus keluar,” ucapnya.

Target percepatan penerbitan sertifikat tersebut tertuang dalam program yang bernama Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi prioritas nasional.

Untuk pertama kalinya di Indonesia, PTSL ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dalam satu wilayah. Program ini akan memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat terhadap hak atas tanah yang mereka miliki.

Dalam acara penyerahan kali ini, turut hadir di antaranya ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Bupati Bogor Nurhayanti. (ran)

Read More

Jalur Lingkar Dramaga Rampung, Ini Komentar Warganet

DRAMAGA-RADAR BOGOR, Meski sudah rampung 100 persen, pembangunan Jalan Lingkar Dramaga (JLD) masih harus ditambah fasilitas lainnya di tahun 2019 lalu.

Kepala UPT Bina Marga Dramaga Asep Su­ryana menjelaskan, untuk proyek lingkar dramaga sudah selesai semua, tinggal pembangunan fasilitas lain seperti drainase dan lampu jalan.

Rampungnya JLD ditanggapi beragam oleh warganet. Terutama yang kerap melakukan perjalan ke arah Dramaga, Ciampea, dan Leuwiliang. Dalam postingan di akun Instgaram Radar Bogor di @radar_bogor, sejumlah warganet mengomentari selesainya jalur ini.

“Sayangnya jd timbul kemacetan baru di dpn duta berlian, ” tulis @lusi_wardiah_yunita.

“Rasa malah jadi macet depan duber deh, kalo mau kasih lampu lalu lintas biar tertib,” tambah @preza_samSaya.

“Viewnya cakep lewat sini. Gunung salak keliatan jelas kalo cuaca lg bagus,” @_fadlymuhamadd.

“Hati-hati aja kalo lewat situ malam², sering ada tindakan kriminal ex begal,” tambah @maulananrl.

JLD dibangun untuk mengurangi kemacetan di Jalan Raya Dramaga yang semakin runyam. Tahun ini, Pemkab Bogor mengalokasikan dana hingga Rp47 miliar lewat APBD untuk tiga seksi. (rur/mtr/ysp)

Read More

Warga Banjarwaru Ciawi Ikut Jadi Korban Tewas Tsunami Banten, Crew Sound System Seventeen

BOGOR-RADAR BOGOR, Warga Bogor yang menjadi korban tsunami Banten, Sabtu (22/12/2018) lalu bertambah.

Salah seorang warga Kampung Kujang RT 01/03 Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, ternyata ikut menjadi korban tewas dalam bencana tersebut.

Korban bernama Supendi (40). Ia merupakan salah satu crew sound system yang disewa Band Seventeen pada acara ghatering PLN di kawasan Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Sabtu (22/12/2018) lalu.

“Kasihan, keluarganya kurang mampu. Korban meninggalkan satu orang anak usia enam tahun dan istri yang lagi hamil,” kata Mulyana tetangga korban.

Menurutnya, setelah mengetahui tsunami menerjang kawasan Tanjung Lesung, Sabtu (22/12/2018), keluarga langsung berangkat ke Banten pada Minggu (23/12/2018) untuk mencari keberadaan korban.

“Jenazah korban ditemukan di Puskesmas Panimbangan. Dan, Senin (24/12/2018) pagi baru sampai di rumah duka,” kata Mulyana.

Saat ini jenazah korban sudah dikebumikan di komplek pemakaman keluarga tak jauh dari kantor Desa Banjarwaru. “Ya, mudah-mudahan ada perhatian dari Pemda Bogor, kasihan keluarganya kurang mampu,” tutur Mulyana.

Seperti yang diketahui, tsunami menerjang kawasan pesisir Banten dan Lampung, Sabtu (22/12/2018) malam. Band Seventeen pun ikut menjadi korban dalam bencana tersebut. Tiga personil band itu ditemukan tewas. Yakni Windu Andi Darmawan (drum), Herman Sikumbang (gitaris) dan M. Awal Purbani (bas).

Ifan sang vokalis, menjadi satu-satunya personel band Seventeen yang selamat dari bencana tsunami di Selat Sunda beberapa waktu lalu itu. Namun istrinya ikut tewas dalam bencana tersebut. (ysp)

Read More

Pemkot Bogor Siapkan Bantuan Sosial Non Tunai dengan Sistem Perbankan

BOGOR-RADAR BOGOR, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor menggelar rapat tim koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tingkat Kota Bogor. Kegiatan secara resmi dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat di Graha Pool, jalan Merdeka, Kota Bogor, Rabu (26/12/2018).

Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menuturkan, Presiden RI saat Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016 memberikan arahan bahwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran manfaat Raskin agar dilakukan melalui kupon elektronik (e-voucher) sehingga dapat tepat sasaran dan lebih mudah dipantau.

“E-voucher ini selanjutnya digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras dan bahan pangan lainnya sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan,” katanya.

Program BPNT merupakan upaya mereformasi program subsidi beras untuk kesejahteraan (Rastra) yang dilaksanakan berdasärkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitąs dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan.

Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas kata Sekda, penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung.

Melalui penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan, diharapkan dapat produktif meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol memantau, dan mengurangi penyimpangan.

“Sebagai salah satu program bantuan pemerintah, Rastra diamanatkan agar dapat disalurkan secara non tunai dengan bertransformasi dari bantuan pola subsidi menjadi bantuan sosial (pangan) mendukung perilaku serta penerima,” jelasnya.

Ade memaparkan, tujuan program BPNT adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan.

Sedangkan manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain  meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Dengan demikian, lanjut Ade, tujuan program Bantuan Pangan secara non tunai ini selain meningkatkan ketepatan kelompok sasaran juga untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, serta memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran. Selain itu penyaluran bantuan pangan secara non tunai juga diharapkan dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.

Kegiatan rapat tim koordinasi BPNT dihadiri Kepala Dinsos Kota Bogor, Azrin Syamsudin, Kasubdit Indentifikasi dan Penguatan Kapasitas Kemensos RI Endang Muryani, Kepala Seksi Fakir Miskin Pedesaan Dinsos Provinsi Jawa Barat Firman Kamesywara dan Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Bogor. (Tria/Met-SZ)

Read More

Warga Kota Bogor! Ini Pesan Wali Kota Bima Arya Jelang Tahun Baruan

BOGOR-RADAR BOGOR, Menyambut malam pergantian tahun, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengingatkan warga Kota Bogor untuk tidak merayakan secara berlebihan.

Dalam video yang diposting di Instagram pribadinya, Bima meminta warga Kota Bogor untuk bersimpati kepada warga lainnya yang tengah mengalimi duka akibat bencana.

“Mari sama-sama kita tunjukan simpati kita, empati kita, dukungan kita terhadap saudara-saudara kita yang sekarang tengah diuji bencana. Kita ringankan beban mereka dengan paling tidak mengirimkan doa,” ujar Bima.

Tidak hanya itu, Pemkot Bogor juga akan berencana mengadakan doa bersama di penghujung akhir tahun 2018.

Seperti diketahui pada 6 Desember 2018 lalu angin puting beliung memporakporandakan Kota Bogor terutama di Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Timur. (ysp)

Read More

Jalur R3 Dibuka Paksa Pengendara, Begini Respon Pemilik Lahan

BOGOR-RADAR BOGOR,Jalan Regional Ring Road (R3) di wilayah Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, dibuka paksa. Pembukaan paksa diduga dilakukan oleh pengendara.

Dari pantauan terlihat water barrier yang dipasang untuk menutup Jalan Regional Ring Road seperti digeser sehingga pengendara khususnya roda dua bisa leluasa bisa melewati jalur tersebut.

Padahal belum seminggu jalur tersebut ditutup Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto selaku pimpinan Pemerintah Kota Bogor.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum pemilik lahan R3, Herli Hermawan SH mengatakan bahwa dibukanya blokade R3 oleh oknum pengendara lantaran pemerintah terkesan asal-asalan seakan-akan memberi kesempatan untuk dibuka.

“Material penutup jalannya asal-asalan. Seperti nggak serius. Bukannya pemkot sudah mengajukan anggaran 200 juta untuk penutupan dan sudah disetujui DPRD. Kalau memang sudah dianggarkan gunakanlah anggaran itu,” ujar Herli kepada wartawan, Rabu (26/12/2018).

Herli menegaskan bahwa apabila terdapat celah untuk bisa dilalui kendaraan, maka pihaknya akan mengirimkan somasi kepada pemkot perihal tersebut.

“Pemkot harus menaati perintah putusan Majlis Hakim untuk menutup jalan artinya tanah tersebut tetap hak milik principal kami secara utuh dan sempurna,” ucapnya.

Herli menyatakan bahwa penutupan kembali Jalan R3 merupakan bukti bahwa pemkot tak peduli terhadap kepentingan umum, dalam hal ini warga Bogor yang memanfaatkan jalan tersebut.

“Jika pemkot peduli, seharusnya dari tahun 2014 sudah diurus dan diselesaikan masalah ini,” ungkapnya. (adi/ps/ysp)

Read More

Habiskan Anggaran Rp2,7 Miliar, Pedestrian Jalan Sudirman Malah Jadi Parkiran

BOGOR-RADAR BOGOR, Proyek pedestrian di Jalan Sudirman hampir rampung. Namun, setiap harinya kini banyak kendaraan yang memarkir di atas batu andesit di batas proyek senilai Rp2,7 milyar itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi mengaku, baru mengetahui hal itu. Dia menegaskan, segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor. Sebab, perlu segera dihentikan aktivitas tersebut.

“Kami koordinasi dengan Dishub untuk membangun boral agar tidak ada kendaraan yang naik ke atas pedestrian,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Chusnul mengungkapkan, pedestrian yang dibangun dikhususkan untuk pejalan kaki. Bukan untuk kendaraan, baik roda dua atau empat, yang melintas apalagi memarkirkan kendaraannya. “Kalau kita kan membangun fasilitasnya, sedangkan untuk manajemen parkir Dishub,” ungkapnya.

Selain dengan Dishub, Chusnul juga akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Sebab pedestarian harus terbebas dari pedagang kaki lima (PKL). “Kita koordinasi pasti, jadi tidak lagi pkl, motor dan mobil karena kalau kita menangani itu semua kan tidak mungkin,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Parkir pada Dishub Kota Bogor, Suratman mengungkapkan memang di lokasi tersebut merupakan zona parkir. Namun, bukan berarti kendaraan terparkir di atas pedestrian.

Bahkan, dia sudah melakukan sosialisasi bahwa kendaraan, khususnya roda empat, parkir dengan cara paralel. “Kalau sudah dibangun pedestarian tidak boleh ada kendaraan, itu kan untuk pejalan kaki, nanti kita akan tegur dan berikan sanksi,” pungkasnya. (gal/c)

Read More

Titik Penyumbatan Air Belum Ditemukan, Warga Bogor Selatan Resah

BOGOR–RADAR BOGOR, Warga di sekitar Kecamatan Bogor Selatan masih khawatir dengan belum maksimalnya pasokan air.  Terlebih, menghadapi libur panjang saat ini. “Takutnya, petugas libur. Sementara, titik yang tersumbat katanya belum ditemukan,” kata Nanang Evans (42) Perumda I RT 01/02, Kelurahan Cipaku kepada Radar Bogor.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Asisten Manajer Humas PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, Poppi Rustanti meminta, masyarakat yang terdampak tak perlu khawatir. Menurut dia, PDAM sudah melakukan berbagai langkah dan upaya antisipasi selama menghadapi liburan panjang awal tahun baru.

“Kami sudah persiapkan layanan 24 jam khawatir ada kebocoran. Nah, kami sudah siapkan petugas dari 3 shift. Termasuk, lima mobil tangki. Kapan saja dibutuhkan siap diantar,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Poppi mengatakan, sampai saat ini petugas teknis masih menyusuri jaringan air mulai Bantar Kambing sampai dengan Bogor Selatan. Akan tetapi, titik sumbatan tersebut sudah sepekan ini belum ditemukan. Saat dihubungi, ia menyampaikan jika para petugas masih berjuang di lapangan.

Kalau untuk di Bogor Selatan, kata dia, yang pasokannya terhambat kini pihaknya sudah cek lapangan. “Jadi kalau tak normal, diindikasikan ada kebocoran atau penyumbatan,” tuturnya.

Solusi lainnya, kata dia, akan dilakukan buka tutup di wilayah Zona II Bogor Selatan antara jaringan air Palasari dan Bantar Kambing. Hal tersebut, hanya untuk yang terdampak daerah mati saja. “Kita akan gilir secara merata. Saat Palasari dibuka, Bantar Kambing ditutup. Nanti sebaliknya. Konsekuensinya yang ditutup air akan mati,” tuturnya.

Namun, ia memastikan penutupan dan pembukaan air tidak berlaku di wilayah lain seperti Zona IV wilayah Tanah Sareal dan sekitarnya. Selain itu, petugas juga berupaya untuk mempertahankan level aman air agar tetap di atas angka 100. Pasalnya, jika level menunjukan lebih rendah dari pada 100, distribusi air tidak akan normal.

Poppi mengungkapkan, selama ini pihaknya terus rutin mengirim air ke wilayah Pamoyanan, Gang Kosasi, Cikaret, dan sekitarnya. “Dugaan sementara ada penyumbatan di pipa HDPE 23 inch antara Bak Pemecah Tekanan Gunung Gadung di dekat Radio Alfas. Kami juga pasang manometer di titik sambukan pipa sekaligus perbaikan pipa. Saya himbau warga tetap tampung air sebisa mungkin untuk antisipasi,” katanya.

Staf Humas PDAM Kota Bogor, Iman Safir menambahkan, pelanggan yang berlibur agar benar-benar memastikan tidak ada air yang keluar setetespun dari keran. Tetesan air jika dibiarkan akan berdampak pada tagihan bulanan karena meter air terus berjalan.

Bagi yang tidak liburan, PDAM juga mengimbau pelanggan untuk tetap bijak menggunakan air, menampung dan segera menghubungi petugas jika terjadi gangguan. “Malam ini (tadi malam,red) normalisasi. Alhamdulillah, tekanan ke perumahan onix 5,4 bar kenceng,” pungkasnya. (rp2/c)

Read More

Waduh! Water Barrier Jalur R3 Dibongkar Pengendara, Lihat Nih Foto-fotonya!

BOGOR-RADAR BOGOR, Belum sepekan ditutup, water barrier yang menjadi penanda pemblokiran jalur R3 di Katulampa, Bogor Utara dibuka paksa sejumlah pengendara.

Dari pantauan radarbogor.id, terlihat water barrier yang dipasang untuk menutup Jalan Regional Ring Road seperti digeser sehingga pengendara khususnya roda dua bisa leluasa bisa melewati jalur tersebut.

uasa Hukum pemilik lahan R3, Herli Hermawan SH mengatakan bahwa dibukanya blokade R3 oleh oknum pengendara lantaran pemerintah terkesan asal-asalan seakan-akan memberi kesempatan untuk dibuka.

“Material penutup jalannya asal-asalan. Seperti nggak serius. Bukannya pemkot sudah mengajukan anggaran 200 juta untuk penutupan dan sudah disetujui DPRD. Kalau memang sudah dianggarkan gunakanlah anggaran itu,” ujar Herli.

Berikut foto-foto terkini jalur R3 yang ditutup pekan lalu.

    (ysp)

Read More