Banner 1

Wednesday, 17 July 2019

Politikus Gerindra Dorong Sekjen DPD RI Maju di Pilgub Sumbar 2020


JAKARTA-RADAR BOGOR. Politikus Gerindra yang juga dikenal sebagai salah satu Tokoh Minang Sukri Bey berharap, gubernur Sumatera Barat ke depan adalah orang yang punya akses dan jaringan ke pemerintah pusat. Ini demi majunya daerah, karena APBD masih kurang.
“Dari Rp 5 triliun APBD Sumbar, 70 persen di antaranya untuk biaya belanja pegawai. Bagaimana biar bisa membangun kalau anggaran minim begini?” ujar Sukri Bey saat hadir dalam acara halal bihalal Keluarga Besar Minangkabau World Foundation (MWF) di Gedung Gunawarman 30 Kebayoran Baru, Jakarta pada Minggu (14/7) dikutip dari jawapos.com.
Karena itu Sukri Bey yang juga dikenal sebagai mantan Kepala BPKD DKI Jakarta itu mengatakan, mesti ada sosok yang punya akses ke pemerintah, yang mengerti bagaimana menggaet dana pusat ataupun sumber dana lainnya sehingga Sumbar membangun tidak lagi mengandalkan APBD belaka.
“Jadi gubernur Sumbar ke depan harus pandai melobi pusat. Dan kemampuan itu ada pada pak Donny Moenek,” ujar Sukri Bey.
Diketahui, Donny Moenek adalah sapaan akrab Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek. Birokrat yang dikenal dengan ciri khas kumisnya itu juga pernah duduk sebagai Pejabat Gubernur Sumbar. Nama Donny juga sangat dikenal di organisasi kemasyarakatan Minangkabau baik di ranah dan di rantau.
Lebih lanjut, Sukri Bey juga menuturkan, Donny merupakan tokoh minang tingkat nasional yang prestasinya bagus. Dia pernah jadi Dirjen Keuangan Daerah. “Ini prestasi yang membanggakan kita,” paparnya.
Sementara itu, Donny yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan, sangat berterima kasih atas dukungan yang dialamatkan untuk dirinya maju dalam Pilgub Sumbar 2020. Dia juga berterima kasih sudah diundang dalam acara halal bihalal MWF.
“Saya menaruh hormat dan bangga pada seluruh pengurus dan anggota MWF yang kendati belum genap berusia dua tahun namun telah banyak berbuat untuk Sumatera Barat, terutama dalam menggalang kekuatan rantau untuk nagari,” katanya.
Pria yang pernah menjabat Pj Gubernur Sumbar 2015 ini lebih jauh menyebutkan bahwa tantangan Sumbar ke depan adalah leadership.
“Jadi benar kata Pak Syukri. Tanpa bermaksud apa-apa, kami sewaktu jabat Pj Gubernur melakukan langkah koordinatif untuk percepatan pembebasan tanah dari Sicicin sampai Malalak. Saya koordinasi langsung dengan menteri terkait, alhamdulillah selesai,” urainya
“Kami juga hadirkan PSSI, Persatuan Sumando Seluruh Indonesia, untuk memeriahkan peresmian kawasan Mandeh. Saya bahkan telpon langsung Mensesneg Pratikno untuk meyakinkan Bapak Presiden hadir dalam peresmian kawasan Mandeh menjadi kawasan wisata andalan Sumatera Barat,” tambahnya.
Turut hadir dalam acara itu Ketua Dewan Pengurus MWF Revri Aroes, Wakil Ketua Dewan Pembina MWF Budi Mitra, Sekjen MWF Syahrudin. Wakil Sekjen MWF Iqbal, dan Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz. (JPG/magang-damar)

Related Posts:

  • Komitmen Tekan Angka Pengangguran Masih tinggginya angka pengangguran di Kabupaten Bogor, khususnya Kecamatan Citeureup, menjadi sorotan Ketua KNPI Citeureup, Muhammad Yusuf Kiat. Dalam waktu dekat dia berencana membuka bursa kerja untuk menjembatani kebut… Read More
  • 34,2 Juta Nomor Seluler Prabayar Diblokir JAKARTA–RADAR BOGOR,Komisi I DPR RI bidang kominfo, intelijen serta pertahanan mengaku prihatin dengan kasus kebocoran data pengguna seluler yang melakukan registrasi kartu SIM. Begitu juga dengan jumlah pengguna kartu pra… Read More
  • Prioritaskan Genjot Kemampuan Kepsek Bupati Bogor Nurhayanti memberi pengarahan kepada 70 kepala sekolah dasar di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat). Pelatihan yang diadakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan d… Read More
  • Kisah Warga Bogor Meninggal Saat Ajak Anak ke Monas BOGOR-RADAR BOGOR,Janji Irwan Suciardi (42) mengajak anaknya jalan-jalan ke Monumen Nasional (Monas) Jakarta usai disunat sudah terpenuhi. Namun, di Monas, warga Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, itu justru p… Read More
  • 8.000 Unit RTLH Tunggu Renovasi Delapan ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) menunggu diperbaiki. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengklaim mampu menyelesaikannya di penghujung akhir 2018.Data yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Pemuki­m… Read More

0 komentar:

Post a Comment