JAKARTA-RADAR BOGOR, Presiden terpilih Joko Widodo telah melakukan pertemuan secara langsung dengan mantan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya diawali dengan menaiki moda raya terpadu (MRT), hingga akhirnya Prabowo melontarkan ucapan selamat untuk Jokowi dan Ma’ruf Amin.
Analis politik dari KedaiKOPI, Hendri Satrio menyampaikan, pertemuan Jokowi dan Prabowo pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan hal yang perlu diapresiasi. Namun, pertemuan keduanya diharapkan bukan hanya membicarakan soal koalisi.
“Jadi baik sekali pertemuan (Jokowi-Prabowo) pagi ini, jangan hanya berhenti di bagi-bagi kursi. Tapi Pak Jokowi bisa minta izin ke Pak Prabowo untuk bisa mengadopsi ide-ide Prabowo-Sandi, termasuk tentang HRS (Habib Rizieq Shihab),” kata Hendri dalam acara diskusi ‘Politik Pasca Sidang Putusan MK’ di Universitas Mercu Buana, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7) dikutip dari jawapos.com.
Akademisi Universitas Paramadina ini menuturkan, pertemuan Jokowi dan Prabowo merupakan sebuah ujian. Dalam hal ini, ujian tersebut Jokowi harus mampu menyatukan kembali pendukung Prabowo-Sandi setelah selesainya Pilpres 2019.
“Rekonsiliasi yang benar-benar dilakukan ya harus seperti itu,” tegas Hendri.
Oleh karena itu, Hendri mengharapkan pertemuan Jokowi dan Prabowo tidak dilakukan setengah hati. Hal ini agar kedua tokoh nasional tersebut dapat menyatukan kembali masyarakat usai Pilpres 2019.
“Jadi harus saling menghormati, harus saling terbuka, rekonsiliasi itu jangan setengah hati,” ucap Hendri.
Terkait soal pertemuan yang dilakukan di MRT Jakarta, lanjut Hendri, karena Jokowi menyukai hal-hal yang berbau simbolis. “Itu kan hal-hal simbolis, MRT karena jalannya hanya lurus dan icon Ibu Kota, Jokowi menyimbolkan melalui MRT tersebut,” jelas Hendri.
Sementara itu, mantan juru bicara Prabowo-Sandi, Pipin Sopian menyatakan, pertemuan Jokowi dan Prabowo bukan berarti akan bergabung dalam koalisi Indonesia Kerja jilid 2. Menurutnya, pertemuan tersebut dilakukan untuk menyikapi selesainya Pilpres 2019.
“Pertemuan itu bukan berati harus bergabung,” ujar Pipin.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menyampaikan, bahwa partai pimpinan Sohibul Iman belum memilih sikap akan masuk koalisi atau tidak. Namun, dia pun meyakini kemungkinan besar akan kembali menjadi oposisi pada pemerintahan Jokowi periode kedua.
“PKS memang belum menisbatkan secara khusus. Tetapi kalau kita bicara pada 2014 dan 66 orang, itu pimpinan di struktur atau para pendiri di PKS akan memutuskan, kemungkinan besar memang akan oposisi,” tandas Pipin. (JPG/magang-damar)
0 komentar:
Post a Comment