JAKARTA-RADAR BOGOR,Parpol-parpol memang sedang sibuk membicarakan susunan kabinet mendatang. Namun, bagi cawapres terpilih Ma’ruf Amin, masalah kabinet bukan sesuatu yang harus dibicarakan saat ini. Hingga kemarin, Ma’ruf bahkan belum membicarakan masalah tersebut dengan presiden terpilih Jokowi.
Ma’ruf mengatakan, calon pengisi kabinet bisa dari mana saja. ”Yang pasti, tentu ada dari partai koalisi, dari profesional, kira-kira begitu,” terangnya setelah bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla (JK) kemarin. Ma’ruf mengatakan, calon menteri juga bisa dari ormas seperti PBNU.
Pernyataan itu memang bukan basa-basi. Sebab, selama bertahun-tahun, seperti ada tradisi menempatkan perwakilan NU dan Muhammadiyah di kabinet, siapa pun presidennya. Saat ini kader Muhammadiyah ditempatkan sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan.
Sejauh ini, partai-partai koalisi juga belum diajak berbicara soal gambaran kabinet yang diinginkan Jokowi. ”Pak Jokowi bilang pertengahan Juli baru mulai (dibicarakan),” lanjutnya.
Sementara itu, JK memastikan tidak akan ikut campur dalam penyusunan kabinet mendatang. Siapa saja yang layak dipertahankan atau perlu diganti bukan urusan dia lagi. ”Itu antara Pak Jokowi dengan beliau,” ujar JK sembari menoleh ke Ma’ruf.
Dia mengingatkan, penyusunan kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden.
”Tentu Wapres dapat memberikan masukan,” lanjut tokoh yang juga ketua umum Palang Merah Indonesia itu. Yang jelas, presiden dan wakil presiden akan bersama-sama, tidak bisa dipisahkan.
Di sisi lain, Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan 10 nama calon menteri ke Jokowi. “Presiden yang nanti menentukan,” terang dia saat ditemui di ruangannya di kompleks parlemen, Senayan.
Menurut dia, PKB menginginkan menteri di bidang ekonomi. Baik menteri koordinator perekonomian, menteri keuangan, perdagangan, perindustrian, maupun menteri terkait lainnya. Posisi menteri di bidang ekonomi sangat penting karena PKB ingin meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Selain menteri di bidang ekonomi, PKB menghendaki menteri pendidikan.
Daniel mengatakan, partainya mengusulkan agar menteri yang mengurusi pendidikan digabung menjadi satu. Sekarang pendidikan ditangani tiga kementerian. Yakni, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti), serta Kementerian Agama (Kemenag).
“Pendidikan sangat strategis bagi PKB,” ungkapnya.
0 komentar:
Post a Comment