Basarah Pastikan PDIP Tak Istimewakan Gibran Putra Jokowi

JAKARTA-RADAR BOGOR, Putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftarkan diri menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

Pendaftaran itu sebagai langkah Gibran menjadi bakal calon (balon) wali kota Surakarta. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu memastikan tidak akan memberikan keistimewaan kepada Gibran.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Ahmad Basarah menyatakan bahwa saat ini mekanisme calon kepala dan wakil kepala daerah yang akan diusung PDIP, masih dalam tahap pendaftaran balon.

Menurut dia, pendaftaran balon bisa lewat DPC PDIP yang akan melaksankaan pilkada. Selain itu, juga bisa lewat DPD PDIP setempat dan DPP PDIP.

“Jadi ada tiga pintu pendaftaran. Oleh karena itu DPC berhak membuka pendaftaran, DPD juga (berhak membuka) pendaftaran. Keputusan akhirnya akan diputuskan dalam rapat pleno (DPP) PDIP,” kata Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9).

Menurut Basarah, semua balon yang mendaftar akan diseleksi dalam proses uji kepatutan dan kelayakan, maupun kajian-kajian lainnya sampai nanti DPP yang memutuskan siapa yang diusung dan didukung.

Dia menambahkan, di dalam pengambilan keputusan siapa yang diusung, DPP PDIP memiliki dan menetapkan kriteria-kriteria yang menjadi dasar pertimbangan.

Karena itu, ungkap Basarah, PDIP masih memerlukan waktu melakukan kajian, survei untuk sampai pada keputusan siapa yang akan ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. (JPNN)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/09/26/basarah-pastikan-pdip-tak-istimewakan-gibran-putra-jokowi/

Read More

MPR 2014-2019 Minta Penerus Lanjutkan Rencana Amandemen UUD 1945

JAKARTA-RADAR BOGOR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 diamanatkan untuk melakukan amendemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Amendemen itu dikhususkan untuk menetapkan pokok-pokok haluan negara yang diputuskan oleh MPR periode 2014-2019.

“MPR periode sekarang berdasar rapat gabungan hari ini juga akan merekomendasikan kembali pada MPR periode berikutnya menindaklanjuti rencana amendemen terbatas menghasilkan kembali haluan negara,” ujar Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah usai Rapat Gabungan (Ragab) MPR 2014-2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9).

Menurut Basarah, gagasan, wacana dan rencana melakukan amendemen terbatas terkait haluan negara, itu sudah menjadi kesepakatan MPR. Bukan lagi gagasan, wacana, dan rencana partai politik.

“Salah satu indikatornya adalah rapat gabungan hari ini sepakat merekomendasikan MPR periode yang akan datang melakukan amendemen terbatas menghadirkan haluan negara,” katanya.

Basarah punya alasan sendiri ihwal MPR yang kerap menghasilkan rekomendasi amendemen pada setiap periode. Menurut Basarah, politik itu dinamis karena memerlukan kesepakatan di antara partai politik. Nah, ujar dia, setiap parpol punya dinamika masing-masing.

“Saya kira ini adalah proses demokrasi yang sekarang kita anut. Kita tentu harus memiliki kesabaran demokrasi untuk bisa mencapai kesepakatan secara bulat, utuh, dan semua pihak bertanggung jawab,” ungkap ketua DPP PDI Perjuangan itu. (JPNN)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/09/26/mpr-2014-2019-minta-penerus-lanjutkan-rencana-amandemen-uud-1945/

Read More

Aziz Syamsuddin: Gaya Kepemimpinan Airlangga Bikin Kader Nyaman

JAKARTA-RADAR BOGOR, Ketua Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar Aziz Syamsuddin menegaskan dukungannya kepada Airlangga Hartarto untuk kembali jadi ketua umum. Dia ibahkan menjadi salah satu orang yang sibuk mempersiapkan pemenangan Airlangga pada Munas Golkar mendatang.

“Pak Airlangga Hartarto saat ini telah terbukti mampu memimpin partai, sehingga layak jika diberi kesempatan lagi,” kata Aziz Syamsuddin, Senin (23/9)

Menurut Aziz, gaya kepemimpinan Airlangga yang cool menjadi salah satu faktor para kader di DPP dan DPD terpikat, Mereka merasa nyaman di bawah kepemimpinan menteri perindustrian tersebut.

Karena itu, dia yakin Airlangga bakal kembali terpilih dalam munas mendatang. “Kami Bismillah saja. Yang penting, team work harus kuat, dengan orang-orang yang punya komitmen teguh. Siap menjadi jembatan dari apa yang menjadi tujuan pemerintah,” tegas Aziz. (JPNN)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/09/26/aziz-syamsuddin-gaya-kepemimpinan-airlangga-bikin-kader-nyaman/

Read More

Bertemu Tokoh Nasional, Jokowi Pertimbangkan Keluarkan Perppu UU KPK

JAKARTA-RADAR BOGOR, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan para tokoh nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/9). Dalam pertemuan tersebuk, mantan Wali Kota Solo itu banyak menerima masukan mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tertaik UU Nomor 30/2002 tentang KPK.

Jokowi yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan, akan mempertimbangkan terkait Perppu UU KPK. Meski Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan revisi UU KPK.

“Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa Perppu,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Jokowi mengaku akan mempertimbangkan masukan yang telah diberikan oleh sejumlah tokoh nasional. Pihaknya akan mempertimbangkan segala masukan yang telah diterima.

Jokowi mengaku akan mempertimbangkan masukan yang telah diberikan oleh sejumlah tokoh nasional. Terutama soal Perppu KPK. Perppu KPK, Jokowi kumpulkan Tokoh Nasional, UU KPK, revisi UU KPK, pelemahan KPK, Pengesahan UU KPK, Bambang Soesatyo,

“Tentu saja ini kita akan kalkulasi lebih dulu dan nanti setelah itu akan kita putuskan lalu kita sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini,” terang Jokowi.

Tak hanya soal Perppu UU KPK, pertemuam itu juga membahas terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurutnya, para tokoh memberikan masukan banyak pasal-pasal yang masuk ke dalam wilayah pribadi. “Ini masukan yang baik, berkaitan dengan pasal-pasal lainnya, termasuk pasal penghinaan terhadap presiden,” terang Jokowi.

Tak hanya itu, dalam pertemuan itu juga menyinggung terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah. Hal ini pun menjadi fokus pemerintah untuk diselesaikan.

“Untuk mengatasi karhutla yang utamanya di Sumatera dan Kalimantan, baik menggunakan pembangunan kanal-kanal, kemudian juga water bombing, hujan buatan, kita tahu itu sangat mengurangi titik api di lapangan dan saya lihat sudah sangat berkurang,” tukasnya.

Diketahui, dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah tokoh nasional di antaranya Romo Magnis Suseno, Mahfud Md, Alissa Wahid, Quraish Shihab, Butet Kartaredjasa, Goenawan Mohamad, Anita Wahid, dan Christine Hakim.(JPC)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/09/26/bertemu-tokoh-nasional-jokowi-pertimbangkan-keluarkan-perppu-uu-kpk/

Read More

Setelah RUU-nya Disahkan, Pesantren Bakal Terima Dana Abadi

JAKARTA-RADAR BOGOR, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren resmi disahkan pemerintah bersama DPR kemarin (24/9). Salah satu isu krusial dalam pembahasannya adalah soal dana abadi yang hasil pengelolaannya dibagikan ke pesantren. Namun, angkanya belum jelas.

Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsulrijal mengatakan, pihaknya pernah menyuarakan dana abadi pesantren. Besarannya sekitar Rp 5 triliun. Namun, nilai tersebut baru sebatas usul dan harus dibahas kembali antara pemerintah dan DPR. ’’Dana itu bukan uang cash yang kemudian dibagi-bagikan ke pesantren seperti dana abadi riset,’’ terang dia kepada Jawa Pos kemarin.

Dia menambahkan, dana abadi pesantren tidak dipegang Kementerian Agama. Pengelolaannya berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan. Karena APBN 2020 sudah disahkan, kemungkinan baru bisa diajukan kembali pada APBN 2021.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga menegaskan bahwa UU Pesantren pada intinya tidak mengintervensi kemandirian pesantren. Regulasi tersebut merupakan pengakuan pesantren sebagai bagian dari pendidikan nasional. Di dalamnya diatur tentang jaminan mutu lulusan, kesetaraan akses pendidikan, dan lapangan pekerjaan bagi lulusan pesantren. ’’Memang ada dinamika selama pembahasan RUU Pesantren. Itu merupakan wujud dari sebuah demokrasi,’’ imbuhnya.

Saat dalam pembahasan, RUU Pesantren memang menuai penolakan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah pernah mengirimkan surat kepada DPR agar menunda pengesahan RUU tersebut. Alasannya, produk legislasi itu tidak mengakomodasi aspirasi seluruh ormas Islam serta dinamika pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Mereka juga mengusulkan agar materi RUU Pesantren dimasukkan ke revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kemarin Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menegaskan bahwa Muhammadiyah dan beberapa ormas Islam yang lain tetap menolak RUU itu disahkan. Dia menilai, pengesahan peraturan tersebut terkesan dipaksakan. Hal itu terlihat dari pembahasan. Seharusnya Komisi X DPR dilibatkan dalam pembahasan tersebut, bukan hanya Komisi VIII DPR. ’’Terlihat sekali siapa yang berkepentingan. Kan bisa disimpulkan,’’ tuturnya.

Mantan komisioner KPK itu menerangkan, pengesahan RUU Pesantren juga dikhawatirkan akan menyebabkan pemborosan anggaran. Sebab, dari aturan yang ada, bisa dibentuk kementerian yang mengurusi pesantren karena terpisah dari sistem pendidikan nasional. Karena itu, dalam waktu dekat, pihaknya mengadakan pertemuan dengan ormas lainnya. Muhammadiyah dan ormas yang lain juga berancang-ancang untuk mengajukan judicial review terhadap UU baru tersebut. (JPG)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/09/27/setelah-ruu-nya-disahkan-pesantren-bakal-terima-dana-abadi/

Read More

Imam Besar Istiqlal Berharap Mantan Juru Runding Ini Jadi Menhan

JAKARTA-RADAR BOGOR, Bursa calon menteri pertahanan (Menhan) untuk Kabinet kerja jilid II makin dinamis. Ada sejumlah nama yang sudah digadang-gadang untuk menggantikan Ryamizard Ryacudu.

Salah satunya adalah pendiri sekaligus mantan rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Letnan Jenderal (purn) Syarifuddin Tippe. Tentara bergelar profesor ini juga sangat dikenla di kalangan ulama.

Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar adalah salah satu ulama yang mengenal sosok lulusan Akmil 1975 itu. Ia sangat kagum dengan jenderal yang dikenal sebagai juru runding ulung untuk perdamaian Aceh tersebut.

“Saya kagum pada sosok Pak Syarifuddin Tippe. Ia terbukti berhasi operasi sadar rencong dan cinta meunasah. Cara beliau mendinginkan konflik di Aceh, dan itu memberikan kesan mendalam bagi orang Aceh,” ujar Nasaruddin yang juga Ketua Umum Asosiasi Imam Seluruh Indonesia itu.

Mantan Direktur Bimas Islam Kementerian Agama ini juga menilai Syarifuddin Tippe merupakan figur yang layak diberikan amanah sebagai Menhan ke depan. Karena punya kontribusi yang konstruktif untuk kebhinekaan dan keindonesiaan.

“Dia bisa masuk ke lokasi konflik tanpa bawa senjata, dia disegani oleh masyarakat dan semua pihak di Aceh, termasuk GAM, karena dia bisa khutbah. Itu sesuatu yang luarbiasa,” ujarnya.

Dalam berbagai kesempatan, Nasaruddin mengungkapkan bahwa Syarifuddin Tippe selalu bilang jika dirinya tidak pernah punya musuh. Bahkan jauh dari senjata. Karena semuanya dianggap sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

Baginya siapa yang bisa memberikan kontribusi positif dan konstruktif kepada bangsa ini tentu layak untuk diberi amanah memimpin institusi kenegaraan. Karena harus bisa mengayomi semua elemen di negeri ini.

“Tidak perlu dipersoalkan etnik dan agamanya apa. Saya pikir itu sudah selesai,” pungkasnya. (JPG)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/09/27/imam-besar-istiqlal-berharap-mantan-juru-runding-ini-jadi-menhan/

Read More

Bawa Pesan Bu Mega, Hasto Kunjungi Babel untuk Konsolidasi Jelang Pilkada

PANGKALPINANG-RADAR BOGOR, PDI Perjuangan mulai menjaring calon jago-jagonya untuk Pilkada Serentak 2020. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, para calon kepala daerah dari partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu bisa dari kader sendiri ataupun eksternal.

Berbicara pada Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Internal DPD PDIP Bangka Belitung (Babel) di Pangkalpinang, Rabu (25/9), Hasto mengatakan, partai pemenang Pemilu 2019 itu telah membuka pendaftaran untuk menyeleksi bakal calon kepala daerah yang akan diusung untuk pilkada tahun depan. Setelah tahap pendaftaran, nama-nama yang masuk akan menjalani serangkaian proses seleksi termasuk sekolah partai dan psikotes.

“Jadi bisa dari kader, kombinasi tokoh masyarakat,” ujar Hasto sebagaimana siaran pers DPP PDIP.

Dalam kesempatan itu Hasto juga menyampaikan pesan dari Megawati untuk bakal calon kepala daerah di wilayah Babel. Menurutnya, Presiden Kelima RI itu mewanti-wanti calon kepala daerah dari PDIP di Babel agar punya komitmen kuat dalam menjaga lingkungan khususnya.

Secara khusus Megawati punya khawatiran akan sampah plastik yang mencemari lautan. Putri Proklamator RI itu menginginkan lautan di Babel sebagai provinsi kepulauan bersih dari sampah plastik.

“Yang jelas Ibu Mega berpesan agar Bangka Belitung kita jaga, ini wilayah perbatasan, kita jaga lautnya jaga lingkungan jaga agar tetap hijau dengan penghijauan. Kita jaga jangan sampai sampah plastik masuk ke laut,” kata Hasto yang dalam kunjungannya di Babel didampingi dua elite DPP PDIP, yakni Arief Wibowo (wasekjen) dan Rudianto Tjen (wakil bendahara umum).

Hasto menambahkan, kedatangannya di Pangkalpinang juga untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada kader-kader PDIP dan masyarakat Babel. Sebab, PDIP mampu menjadi jawaran Pemilu 2019 di provinsi kepulauan itu.

“Pertama kalinya PDI Perjuangan bisa menyapu kemenangan di tiap tingkatan dalam satu provinsi. Kita bangga Bangka Belitung mampu membangun prestasi luar biasa dengan menang pemilu di seluruh wilayah kabupaten kota,” ujar Hasto. (JPNN)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/09/27/bawa-pesan-bu-mega-hasto-kunjungi-babel-untuk-konsolidasi-jelang-pilkada/

Read More

Minim Kontroversi, Aziz Syamsuddin Layak Jadi Ketua MPR

JAKARTA-RADAR BOGOR, Kans Partai Golkar untuk menduduki kursi Ketua Umum MPR RI periode 2019-2024 dianggap sangat besar. Sebagai Partai yang memiliki jumlah kursi terbesar kedua di DPR, Golkar tentu sangat diuntungkan. Apalagi mereka juga berada di barisan koalisi pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Untuk menduduki kursi Ketua Umum MPR ini, beberapa nama yang pantas muncul dari partai beringin. Salah satu adalah tokoh muda dari Partai Golkar yakni Aziz Syamsudin.

Menurut peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris, politikus Golkar tersebut dikenal sebagai tokoh yang minim kontroversi. “Saya tidak begitu kenal dekat dengan Azis. Tapi saya melihat sosok atau tokoh, biasanya simple saja. Misalnya, adakah kontroversi atau tidak di tokoh ini? Nah, di sini saya melihat Aziz kontroversialnya sangat minim. Jadi positif saja melihat dia untuk menduduki posisi kursi Ketua MPR,” kaya Syamsudin.

Apalagi Syamsudin juga melihat, Aziz memiliki latar belakang yang cocok untuk jabatan tersebut. “Saya pikir latar belakang dia sudah cocok, karena pernah di Komisi iii, bidang hukum, organisasi, dan lain sebagainya,” ungkap Syamsudin.

Selain itu, Azis dianggap sebagai tokoh muda yang memiliki visi yang bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu. “Aziz ini tipikalnya tokoh muda Golkar yang bisa fight . Saya pikir tidak ada masalah dengan usianya yang tergolong muda itu. Apalagi nanti yang dihadapi di MPR itu adalah PDIP. Hal ini ada kaitannya dengan amandemen konstitusi, lalu GBHN, status MPR dan lain sebagainya itu,” ujar Syamsudin.

MPR ke depan menurut Syamsudin membutuhkan tokoh muda yang enerjik. “MPR saat ini memang butuh tokoh muda, supaya tdak terjebak pada romantisme politik masa lalu. Karena saya melihat ada arah untuk kembali menggulirkan GBHN dan MPR sebagai mandataris. Ini berarti mulai terlihat keinginan untuk mengembalikan romantisme politik masa lalu yang kuat,” ungkap Syamsudin.

Menurut Syamsudin, saat ini yang dibutuhkan Indonesia, khususnya di MPR, adalah pimpinan yang lebih bisa menyikapi perkembangan bangsa ke depan. “Bukan balik lagi ke masa lalu,” ucapnya.

Selain muda, namun Aziz juga dianggap Syamsudin sudah pengalaman. “Aziz sudah beberapa periode di Senayan, dan ini saya kira cukup untuk modal dia memimpin lembaga seperti MPR,” ujarnya. (JPNN)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/09/27/minim-kontroversi-aziz-syamsuddin-layak-jadi-ketua-mpr/

Read More

OSO Perintahkan Lasmura Siapkan Kader Terbaik

JAKARTA-RADAR BOGOR, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) meminta Laksar Muda Hanura (Lasmura) sebagai organisasi sayap partai menyiapkan regenerasi dan kader-kader muda untuk bertarung menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Saya meminta Lasmura siapkan kader berkualitas untuk bertarung di 2024. Minimal setiap provinsi kalau kalian minta satu, oke, tetapi kalau kalian siap dua orang atau lebih kenapa tidak,” ungkap OSO saat membuka Rapimnas I Partai Hanura di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (25/9) siang.

OSO yang juga Ketua DPD itu meminta kepada Lasmura untuk siap menerima tantangan tersebut. “Saatnya bergerak. Sebelumnya banyak gangguan yang membuat partai ini terpuruk, dan kita harus mampu membangun dan bangkit kembali, tanpa ada embel-embel lainnya,” katanya.

Dia menyatakan, di tengah Hanura menghadapi dinamika, Lasmura tetap setia membangun dan membesarkan partai ini. “Keberadaan Lasmura diharap jadi kekuatan sendiri bagi Hanura untuk membantu dan membawa meraih kepercayaan masyarakar, dirasakan manfaat oleh masyarakat sehingga Hanuda mendapat tempat di hati nurani masyarakat,” paparnya.

Ketua Umum Lasmura Muhammad Guntur mengatakan, organisasi sayap ini dibentuk untuk loyalitas dan totalitas hanya untuk OSO.

“Selalu saya katakan kepada kader tidak perlu mendengar ucapan orang lain. Bilamana itu tidak keluar dari mulut OSO, maka tidak usah didengar,” katanya.

Dia meminta waktu untuk membentuk Lasmura 100 persen di Indonesia. Saat ini baru terbentuk di 26 provinsi. “Beri kami 2,5 tahun, kami akan bangun 100 persen, kami akan bangkitkan kembali Lasmura seluruh Indonesia. Izinkan kami untuk bertarung di Pileg 2024 nanti. Kami minta setiap dapil satu kader Lasmura diperbolehkan maju,” kata Guntur dalam sambutannya. (JPNN)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/09/27/oso-perintahkan-lasmura-siapkan-kader-terbaik/

Read More

OSO Minta Lasmura Menjadi Kekuatan Partai Hanura di 2024

JAKARTA-RADAR BOGOR, Pemilihan umum (Pemilu) 2019 baru saja selesai. Namun Partai Hanura mulai sudah menyiapkan kader-kader mudanya untuk bisa bertarung menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Perintah untuk mempersiapkan kader-kader muda itu, langsung disampaikan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Ia secara tegas meminta Laksar Muda Hanura (Lasmura) sebagai organisasi sayap partai menyiapkan regenerasi dan kader-kader muda terbaiknya untuk bertarung menghadapi suksesi di 2024.

“Saya meminta Lasmura siapkan kader berkualitas untuk bertarung di 2024. Minimal setiap provinsi kalau kalian minta satu, oke, tetapi kalau kalian siap dua orang atau lebih kenapa tidak,” ungkap OSO saat membuka Rapimnas I Lamura di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (25/9) siang.

OSO yang juga Ketua DPD itu meminta kepada Lasmura untuk siap menerima tantangan tersebut. Karena, menurutnya, saat ini adalah waktu terbaik untuk mulai bergerak.

“Karena sebelumnya banyak gangguan yang membuat partai ini terpuruk, dan kita harus mampu membangun dan bangkit kembali, tanpa ada embel-embel lainnya,” katanya.

OSO yang merupakan Ketua DPD RI itu mengapresiasi Lasmura yang komit dan konsisten sebagai sayap partai di tengah konflik internal Hanura.

“Saat partai menghadapi dinamika internal, Lasmura tetap setia membangun dan membesarkan partai ini. Saya bangga dan yakin keberadaan Lasmura diharap jadi kekuatan sendiri bagi Hanura,” paparnya.

OSO juga optimistis, Lasmura akan banyak membantu partai dalam meraih kepercayaan masyarakat, sehingga dirasakan langsung manfaatnya dan akhirnya bisa mendapat tempat di hati nurani masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum Lasmura Muhammad Guntur mengatakan, organisasi sayap ini dibentuk sebagai bentuk loyalitas kepada OSO. Tentunya, itu dilakukan dengan penuh totalitas.

“Selalu saya katakan kepada anggota Lasmura bahwa tidak perlu mendengar ucapan orang lain. Bilamana itu tidak keluar dari mulut OSO, maka tidak usah didengar,” katanya.

Guntur juga meminta waktu kepada OSO untuk menjadikan Lasmura hadir 100 persen di Indonesia. Karena saat ini baru terbentuk di 26 provinsi.

“Beri kami 2,5 tahun, kami berdiri di semua provinsi di Indonesia. Kami akan bangkit dan izinkan kami untuk bertarung di Pileg 2024 nanti. Kami minta setiap dapil satu kader Lasmura diperbolehkan maju,” papar Guntur. (JPG)

baca artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/09/27/oso-minta-lasmura-menjadi-kekuatan-partai-hanura-di-2024/

Read More

Kerusuhan di DPR, Wiranto Sebut Ada Oknum Ingin Gagalkan Pelantikan Presiden

JAKARTA-RADAR BOGOR, Kerusuhan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar pada 24-25 September menjadi perhatian pihak istana.

Menteri Koordinator Bidang Poliitk, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyakini ada pihak-pihak yang menunggangi aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar pada 24-25 September lalu di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Akibatnya demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berujung rusuh.

Wiranto menuding, penunggang demonstrasi ini memiliki tujuan untuk menggagalkan pelantikan DPR dan Presiden serta Wakil Presiden bulan depan. Oknum ini ingin membuat citra buruk kepada pemerintah sah melalui demonstrasi anarkistis.

“Tujuan akhirnya adalah menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih,” ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (26/9).

Wiranto menuturkan, demonstrasi para mahasiswa ini awalnya bertujuan baik. Dan dilaksanakan dengan cara yang beretika. Namun, karena ada oknum yang menyusup, akhirnya situasi berubah menjadi tak terkendali.

“Saya kira bukan demonstrasi karena dilakukan oleh para perusuh. Melawan petugas, melempar batu, meluncurkan kembang api, panah-panah api kepada petugas, bergerak di malam hari, dan berusaha untuk menimbulkan korban,” imbuhnya.

Dengan kerusuhan ini, niat mengoreksi pemerintah dan DPR dalam upaya pengambilan kebijakam pembuatan Undang-undang akhirnya melenceng. Kerusuhan ini tentu disayangkan karena menimbulkan banyak kerugian. Baik dari aspek korban luka maupun materil.

“Kita sangat menyesalkan demonstrasi yang konstruktif, yang bernuansa koreksi, yang elegan itu kemudian diambil alih oleh demonstrasi yang tidak lagi mengarah kepada apa yang telah dijawab oleh pemerintah dan DPR,” pungkas Wiranto.

Sebelumnya, Aksi demonstrasi kembali digelar ribuan mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (24/9). Mereka menolak RUU KPK dan RKUHP yang sudah disepakati DPR dan pemerintah.

Aksi semula berjalan damai, namun menjelang sore hari, sekitar pukul 16.00 WIB, massa mulai berbuat anarkis dengan mengerusak pagar DPR. Mereka memaksa masuk ke area gedung. Polisi kemudian menembakkan water canon untuk memukul mundur massa. Namun, tak dihiraukan. Gas air mata akhirnya ditembakkan ke aras demonstran.

Aksi massa semakin anarkis pada malam hari. Kerusuhan meluas ke beberapa lokasi seperti Simpang Susun Semanggi, hingga Slipi. Pos polisi di dekat kantor Kemenpora dan di underpass Slipi dibakar massa.

Bus milik TNI dan sebuah Jeep Rubicon yang terparkir di depan lapangan Perbakin juga turut dibakar. Kerusuhan ini berakhir sekitar pukul 01.00 WIB.

Sehari berselang kerusuhan kembali pecah di area belakang Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9). Massa berseragam SMA dan pramuka itu mulanya berunjuk rasa di sekitar perlintasan kereta api dekat stasiun Palmerah tak jauh dari kompleks DPR/MPR.

baca juga artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/09/26/kerusuhan-di-dpr-wiranto-sebut-ada-oknum-ingin-gagalkan-pelantikan-presiden/

Read More

Tuduh Ambulans Pemprov DKI Bawa Batu Saat Demo, Polisi Akui Keliru

JAKARTA-RADAR BOGOR,Terkait informasi mobil ambulans milik Pemprov DKI dan PMI yang diduga membawa batu serta bensin di sekitar lokasi demonstrasi, Polda Metro Jaya memberikan klarifikasi.

Informasi tersbut mulanya diunggah melalui twitter @TMCPoldaMetro menyebut lima ambulans diamankan di Pejompongan karena diduga membawa batu serta bensin. Hal itu kemudian diklarifikasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono.

Dia menyatakan bahwa mobil ambulans yang dimaksud tidak membawa batu mau pun bensin.

Argo menjelaskan kala itu anggota Brimob tengah bertugas menghalau massa pelajar. Brimob dilempari batu serta benda lainya.

Kemudian, lanjut Argo, perusuh yang melakukan aksi pelemparan itu mencari perlindungan dengan masuk ke dalam mobil ambulans.

“Perusuh itu pun membawa alat ini, ada batu, dia itu mencari perlindungan masuk ke mobil PMI membawa batu dan ada kembang api juga, jadi dia masuk ke mobil,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Kamis (26/9) seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Akibat peristiwa itu, muncul anggapan di kalangan anggota Brimob yang bertugas bahwa mobil ambulans itu digunakan para perusuh.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Para perusuh itu yang kemudian memanfaatkan mobil ambulans untuk berlindung.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya mengembalikan mobil ambulans kepada Pemprov DKI Jakarta serta Palang Merah Indonesia (PMI). Pengembalian dilakukan karena ternyata ambulans tersebut tidak membawa batu dan bensin.

Tenaga medis serta sopir yang sebelumnya diamankan untuk diperiksa juga akan dipulangkan.

“Kita menyerahkan mobil ambulans kepada PMI dan Dinas Kesehatan DKI, kita serahkan dengan perangkatnya artinya dengan krunya,” tutur Argo di Mapolda Metro Jaya, Kamis (26/9).

baca juga artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/09/26/tuduh-ambulans-pemprov-dki-bawa-batu-saat-demo-polisi-akui-keliru/

Read More

Berita Duka, Kepala BPKH Makassar Meninggal Dunia Saat Rapat Bersama Menteri

JAKARTA-RADAR BOGOR, Kabar duka datang dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar, Syafri. Dia mendadak meninggal dunia saat sedang mengikuti rapat monitoring dan evaluasi bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya.

Rapat ini membahas tentang pengadaan tanah rel kereta api di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Makassar, Kamis (26/9/2019). Korban diduga meninggal akibat terkena serangan jantung.

Dalam video yang beredar luas, nampak beberapa peserta rapat berusaha memberikan pertolongan pertama kepada korban. Namun, nyawa korban tak tertolong.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Firdaus Dewilmar menceritakan keadaan Almarhum sesaat sebelum meninggal dunia. Katanya, Syarif usai memaparkan terkait pembebasan lahan mendadak pucat.

“Sudah menjelaskan serta memberikan saran dan pendapat seputar pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Pangkep. Saat itu kondisinya semakin melemah, dia juga pucat, nah kita langsung berikan pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit,” ujarnya kepada wartawan.

“Tapi Allah SWT berkehendak lain, kita mendoakan Almarhum diterima disisinya dan diberi ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bersama Pak Menteri kita sudah datang di rumahnya sebagai bentuk turut berbelasungkawa,” tambah Firdaus. Jenazah Syafri rencananya diterbangkan ke Kendari untuk dimakamkan, fasilitas hingga pemberangkatan akan ditanggung Kejati Sulsel.(pin/net)

baca juga artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/09/26/berita-duka-kepala-bpkh-makassar-meninggal-dunia-saat-rapat-bersama-menteri/

Read More

Menristekdikti Ancam Rektor, Pengamat: Tidak Ada Hak Menteri Memberi Sanksi

JAKARTA-RADAR BOGOR, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingg (Menristekdikti), Muhammad Nasir mengancam akan memberikan sanksi kepada Rektor yang terbukti mengerahkan mahasiswanya untuk turun ke jalan.

Menristekdikti minta Rektor perguruan tinggi harus bertanggung jawab. “Rektorlah yang nanti akan bertanggung jawab jika ada pengerahan massa,” ujar Nasir di Jakarta, Kamis (26/9).

Tak hanya itu, Nasir menegaskan jika rektor bisa terkena sanksi. Namun, dia tidak membeberkan sanksi seperti apa yang diberikan. “Nanti akan kita lihat sanksinya ini. Gerakannya seperti apa. Kalau dia mengerahkan ya dengan sanksi yang kita lakukan sanksi keras,” imbuhnya. “Bisa dalam hal peringatan Surat Peringatan (SP) 1, SP2,” lanjutnya.

Lebih lanjut Nasir menuturkan, rektor, dosen bahkan mahasiswa bisa terkena sanksi hukum jika aksi unjuk rasa menyebabkan kerugian pada negara. “Nah kalau dalam hal ini menyebabkan kerugian pada negara dan semuanya ini bisa tindakan hukum. Nanti dosen rektor yang bertanggung jawab,” pungkasnya.

Sementara itu Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ray Rangkut menegaskan bahwa seorang menteri tidak memiliki hak untuk memberi sanksi kepada rektor hanya karena mahasiswa berunjuk rasa.

Menurutnya, sanksi itu justru akan menjadi kekeliruan dalam berpikir.“Tidak ada hak menteri untuk memberi sanksi kepada para rektor karena memang tidak ada aturan yang bisa dijadikan sebagai dasarnya,” kata Ray saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (26/9).

Lebih lanjut, direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia itu merasa sedih dengan sikap pemerintah yang terkesan anti kritik. Permintaan agar mahasiswa kembali ke bangku kuliah juga tidak tepat.

Sebab, akan mengekang kebebasan berpendapat. Apalagi, mahasiswa merupakan agen perubahan sosial di negeri ini. “Tentu saja tidak boleh membuat aturan yang mengancam hak berbicara dan berpendapat mahasiswa,” tegasnya.

Bagi Ray, tidak ada yang salah dengan aksi mahasiswa pada Senin (23/9) dan Selasa (24/9). Mahasiswa hanya menuntut agar sejumlah RUU bermasalah yang telah disahkan dan sedang dibahas DPR dicabut. “Sejauh ini diketahui tidak ada isu agar menggagalkan pelantikan presiden, misalnya,” kata Ray.(pin/rmol)

baca juga artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/09/26/menristekdikti-ancam-rektor-pengamat-tidak-ada-hak-menteri-memberi-sanksi/

Read More

Viral, Polisi Teriaki TNI Agar Serahkan Massa Pendemo, Begini Penjelasan Polri

JAKARTA-RADAR BOGOR, Dua buah video menjadi viral di jejaring WhatsApp. Dalam video-video tersebut terlihat seperti ada gesekan antara Polisi dengan TNI.

Pasalnya, terlihat aparat kepolisian mencoba mendatangi Wisma Perwira Tinggi (Pati) AL di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta. Tak hanya sekadar mendatangi, tapi mereka meneriaki prajurit TNI yang berada di mes Pati AL tersebut.

Para polisi meminta agar pihak prajurit TNI AL menyerahkan massa demonstran yang tampaknya bersembunyi di sana. Namun, hal itu tak digubris prajurit TNI AL.

Pihak Polri pun segera merespons. Sehingga ekses negatif dari video yang terlanjur menyebar di media sosial itu bisa ditekan.

“(Masalah di video) sudah diselesaikan sama Kapolres Jakarta Pusat (Kombes Harry Kurniawan),” jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo seperti dikutif dari kantor berita Rmol, Kamis (26/9).

Menurut Dedi, para petugas kepolisian yang bertugas di lapangan melihat sejumlah pengunjuk rasa yang berlari ke arah mes Pati AL tersebut. Tapi saat diminta polisi untuk menyerahkan para perusuh, prajurit TNI AL menolaknya.

Hal ini lah yang kemudian memicu emosi aparat polisi yang mengejar perusuh sampai ke tempat tersebut. Namun demikian, Dedi menegaskan situasi yang sempat panas tersebut kini sudah dibereskan.(pin/rmol)

baca juga artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/09/26/viral-polisi-teriaki-tni-agar-serahkan-massa-pendemo-begini-penjelasan-polri/

Read More

Ingat Menristekdikti! Semakin Ditekan, Mahasiswa Semakin Melawan

JAKARTA-RADAR BOGOR, Berbagai upaya dilakukan Perintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meredam aksi mahasiswa dan pelajar yang menolak revisi undang-undang.

Bahkan, ancaman pun mulai dilontarkan untuk meredam aksi mahasiswa tersebut. Seperti yang dilakukan Menristekdikti Mohamad Nasir yang mendesak rektor perguruan tinggi agar tidak mengerahkan mahasiswa turun ke jalan.

Namun, ancaman ini dipastikan tidak akan mempan. Demikian diungkapkankan Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin.

Menurutnya, perintah untuk meredam gerakan mahasiswa yang menolak UU KPK dan sejumlah RUU bermasalah akan membuat gerakan mereka semakin membesar.

“Saya rasa mahasiswa akan tetap bergerak. Karena intinya bukan soal redam meredam melalui rektor maupun dosen. Tapi mahasiswa menolak UU KPK yang melemahkan dan RUU bermasalah,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (26/9).

Ujang menambahkan, gerakan mahasiswa membesar meski dilakukan upaya peredaman yang dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan kekuasaan sekalipun. Sebab, gerakan mahasiswa adalah gerakan moral.

“Semakin ditekan, semakin dikendalikan, mereka semakin melakukan perlawanan dengan gerakan moralitas tadi,” tegas Ujang.

Lebih lanjut Ujang menegaskan, pemerintah dan DPR telah melukai masyarakat dengan mengebut sejumlah RUU bermasalah karena telah mengesahkan UU KPK yang justru melemahkan pemberantasan korupsi.

“Masyarakat tidak bodoh, masyarakat tidak diam, masyarakat bergerak termasuk mahasiswanya. Mahasiswa mencium ada yang tidak benar dalam persoalan UU KPK dan RUU kontroversial itu. Itu yang membuat mahasiswa tetap kritis tetap bergerak,” paparnya.

Ujang menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan antikritik dengan melakukan upaya-upaya peredaman gerakan mahasiswa. Padahal, demonstrasi dijamin oleh UUD 1945.

“Jangan salah loh demonstrasi itu sesuai konstitusi dijamin oleh UUD. Tidak bisa melarang siapapun. Ketika rektor dan dosennya melarang saya rasa mahasiswa tidak akan tinggal diam. Mereka tetap akan melakukan gerakan moral menolak UU KPK yag disahkan oleh DPR dan pemerintah dan RUU bermasalah,” tutupnya.(pin/rmol)

baca juga artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/09/26/ingat-menristekdikti-semakin-ditekan-mahasiswa-semakin-melawan/

Read More

Pasca Kerusuhan, Anies Minta Kepala Sekolah Pastikan Keberadaan Siswanya

JAKARTA-RADAR BOGOR, Pasca kerusuhan pelajar di sekitar gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (25/9), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan jajarannya agar memantau keberadaan peserta didik. Hal itu guna, memastikan keamanan siswa. Serta menghindarkan dari aksi-aksi anarkis.

“Tadi pagi saya sudah instruksikan Dinas Pendidikan, para kepala sekolah untuk memastikan keberadaan semua siswa didik di Jakarta. Jangan sampai ada siswa didik yang tidak diketahui keberadannya,” ujar Anies di Balaikota Jakarta, Kamis (26/9).

Anies menuturkan, keberadaan siswa didik juga harus dipantau hingga keluar area sekolah. Supaya, pelajar yang pulang sekolah dipastikan tidak berkeliaran bebas. Apalagi ikut terlibat aksi yang melanggar ketertiban umum maupun Undang-undang.

“Bila siswa tidak ditemui di sekolah hubungi orang tua, pastikan ada drumah. Kalau tidak ada sekolah mencari tahu keberadaannya. Kita ingin setiap anak dalam kondnisi aman dan belajar dengan baik,” tegasnya.

Di sisi lain, Anies juga telah melakukan koordinasi dengan para walikota untuk memantau wilayah Jakarta. Pemerintah harus mampu memastikan masyarakatnya dalam kondisi baik. mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu pun mengimbau kepada rakyatnya supaya menghindari tempat-tempat berbahaya saat aksi demonstrasi.

“Saya mengimbau masyarakat di Jakarta untuk tenang jangan terpancing kabar-kabar terutama kabar-kabar dari media sosial yang belum terkonfimrasi,” pungkas Anies.

Sebelumnya, Kerusuhan kembali pecah di area belakang Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9). Massa berseragam SMA dan pramuka itu mulanya berunjuk rasa di sekitar perlintasan kereta api dekat stasiun Palmerah tak jauh dari kompleks DPR/MPR.

Situasi pecah saat salah satu oknum pelajar melempar batu ke arah polisi dan langsung membakar motor sebagai ungkapan kekesalan. Tak hanya itu, mereka pun mengarahkan petasan ke arah barikade polisi.

Membalas serangan tersebut, polisi kemudian menembakkan water canon untuk memukul mundur massa. Namun, karena tak dihiraukan, polisi akhirnya melepaskan tembakan gas air mata.(pin/JPC)

baca juga artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/09/26/pasca-kerusuhan-anies-minta-kepala-sekolah-pastikan-keberadaan-siswanya/

Read More

Demo di Kantor DPRD Sultra, Satu Mahasiswa Tewas Tertembak

KENDARI-RADAR BOGOR, Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (26/9/2019) makan korban jiwa. Seorang mahasiswa dilaporkan tewas saat ikut berdemonstrasi. Korban diduga tewas tertembak peluru tajam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, mahasiswa tersebut bernama Randi (21). Korban tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo. Dia berasal dari Desa Lakarinta, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna.

Mahasiswa tersebut dibawa ke Rumah Sakit TNI AD dr Ismoyo pada pukul 16.18 Wita, dan setelah menjalani perawatan kurang lebih lima menit, mahasiswa tersebut meninggal dunia.

“Kami belum bisa pastikan apakah penyebab kematiannya terkena peluru tajam atau peluru karet,” kata Danrem 143/HO Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto kepada awak media di RS TNI AD dr Ismoyo, Kamis sore.

Saat berita ini diturunkan, jenazah mahasiswa tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kendari untuk dilakukan autopsi. Selain Randi, tiga mahasiswa lainnya yang belum diketahui identitasnya juga diduga mendapat kekerasan hingga luka parah.

Satu korban yang dalam kondisi parah dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas. Sementara dua orang lainnya masih di rawat di rumah sakit Korem. Belum ada informasi terkait penyebab hilangnya nyawa mahasiswa asal Muna tersebut.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), Najih Prastiyo membenarkan ada kader yang meninggal dunia tertembak saat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sulawesi Tenggara, Kendari, Kamis (26/9).

“Iya, kader IMM Sultra angkatan 2017, Immawan Randi,” ujarnya saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.

Dia menguraikan bahwa Randi tertembak saat aksi menolak sejumlah RUU bermasalah. Jelang aksi berakhir ada sedikit kericuhan, lempar batu dan aksi represif dari aparat.

Dalam kericuhan itu, Randi tertembak tepat di dada sebelah kanan. “Peluru masuk empat senti,” terangnya.

Randi meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sementara itu, Najih belum bisa memastikan jenis peluru yang menyasar dada Randi. “Tapi itu peluru kareta atau bukan sata belum tahu pasti,” terangnya.(pin/rmol/ant/jpnn)

baca juga artikel asli di http://www.radarbogor.id/2019/09/26/demo-di-kantor-dprd-sultra-satu-mahasiswa-tewas-tertembak/

Read More