Banner 1

Monday, 17 October 2016

Kursi Wabup Kosong dan Indikasi Korupsi, Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor Ontrog di Kantor KPK

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor di depan kantor KPK, Senin (16/10/2016).

POJOKJABAR.id, BOGOR – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (16/10/2016). Hal ini menyikapi kekosongan kursi wakil bupati Bogor yang telah berlangsung selama 1 tahun.
Koordinator aksi, Iwan Taufan mengatakan, kosongnya kursi orang nomor dua di Bumi Tegar Beriman itu sebagai bentuk pengkhiantan terhadap perintah undang-undang.
“Sampai saat ini belum juga terlihat niatan dan itikad baik dari elit-elit politik partai yang ada di Kabupaten Bogor, khususnya dari partai pengusung yang lebih dikenal dengan Koalisi Kerahmatan,” kata Iwan dalam keterangan tertulisnya kepada Pojokjabar.id.
Iwan menjelaskan, ada banyak persoalan yang timbul akibat dari kosongnya kursi wabup Bogor tersebut. Di antaranya adalah dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) selama dua tahun berturut-turut di Kabupaten Bogor.
Iwan juga mengatakan, Bupati Nurhayanti tidak maksimal dalam melakukan kontrol terhadap para pimpinan SKPD sehingga mMenimbulkan adanya berbagai pertanyaan dan indikasi tindak pidana korupsi di setiap SKPD maupun BUMD di Pemkab Bogor.

“Indikasi korupsi tersebut yang terjadi di antaranya pemmbangunan Gor Pakansari, indikasi penggelapan dana pajak, bunga dari dana Silpa, dan lainnya,” sebut Iwan.

Pembangunan Rumah Sakit Leuwiliang, pembelian lahan oleh PT PPE di Cigudeg, pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai di Dinas Bina Marga, renovasi gedung DPRD Kabupaten Bogor, dana hibah dan Bansos thun 2012/2013, dan pembangunan Pasar Parung dan Ciawi adalah indikasi lainnya.

Hampir di semua SKPD, kata Iwan, diduga sudah melakukan praktik korupsi ini. Maka dari itu, pihaknya melayangkan tiga tuntutan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, KPK hingga pimpinan partai politik di tingkat pusat baik yang tergabung dalam Koalisi Kerahmatan maupun tidak untuk menyodorkan nama wakil bupati Bogor.

Adapun dalam aksi Aliansi Masuarakat Penyelamat Bogor di depan kantor KPK tersebut, diikuti oleh sejumlah organisasi. Yang terdiri dari GMBI, SRMI, IKKPAS, LSM AMAN, LMND, GIBAS, FMB, FOSGA, HMI Bogor Raya dan Paguyuban Masyarakat Adat Puncak.

Sumber:pojok jabar

Uploader: M Ikhsan Ramdani

Related Posts:

0 komentar:

Post a Comment