CIBINONG-RADAR BOGOR, Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) belum cukup membantu sertifikasi tanah di Bumi Tegar Beriman. Dari dua juta lebih bidang tanah di Kabupaten Bogor, tak sampai 50 persennya bersertifikat.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor menyebutkan, masih ada sekitar 1,2 juta bidang tanah belum berseirtifikat.
Kepala BPN Kabupaten Bogor, Agus Tyar Syah menjelaskan bahwa baru sekitar 866 ribu bidang tanah di Kabupaten Bogor yang bersertifikat. Ia berharap, program PTSL bisa membantu kepemilikan sertifikat tanah di Kabupaten Bogor mencapai 100 persen.
“Artinya kalau setiap tahun kita dapat PTSL 80 ribu, kemudian dari rutin yang mendaftar sendiri bisa 100 ribu per tahun, maka kita perhitungkan tahun 2025 Kabupaten Bogor sudah lengkap,” jelasnya usai menyerahkan sertifikat tanah Stadion Pakansari di Pendopo Bupati Bogor, kemarin (17/12) siang.
Ia mengatakan bahwa PTSL di Kabupaten Bogor merupakan yang terbesar di Indonesia. Pada tahun 2017, Kabupaten Bogor mendapat porsi PTSL 80 ribu bidang tanah di Kecamatan Cibinong, Sukaraja, Bojonggede, Tajur Halang. Kemudian tahun ini dengan jumlah yang sama di Kecamatan Jasinga, Cigudeg, Ciseeng, dan Gunung Sindur.
Hanya saja, pada tahun 2019, diprediksi jumlahnya mengalami penerununan, yaitu sebanyak 75 ribu. “Tahun depan mungkin sekitar 75 ribu. Lagi kita bahas, kita belum menetapkan lokasinya di mana,” kata Agus.
Khusus sertifikat Stadion Pakansari yang kemarin diserahkan dibagi menjadi lima bidang. Jika dijumlahkan luasnya mencapai 10,69 hektar. Sertifikasi lahan Stadion Pakansari ini menurutnya masih dalam sertifikat program daerah (proda). “Ini proda terakhir, karena tahun depan tidak ada proda, semua gabung dengan PTSL,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Bupati Bogor, Nurhayanti menghaturkan terimakasih pada BPN Kabupaten Bogor setelah menerima sertifikat Stadion Pakansari. Penyerahan tersebut otomatis menambah aset Pemkab dalam bentuk lahan.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah di bangun oleh BPN Kabupaten Bogor. Kontribusi BPN menyelesaikan tanah bersertifikat menjadikan dorongan kita mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.(fik/c)
0 komentar:
Post a Comment