SUKAMAKMUR-RADAR BOGOR, Kabar dugaan pemasangan Kwh fiktif Bantuan Desa Tertinggal (BDT) tahun 2015 di Kampung Mulyasari, Desa Sukamulya bakal ditelusuri pemerintah kecamatan. Informasi yang dihimpun Radar Bogor, data warga penerima alat Kwh listrik sudah memiliki id pelanggan.
Hasil penelusuran, dugaan Kwh fiktif ini mencuat setelah bantuan Listrik dari Provinsi Jawa Barat yang masuk tahun anggaran 2017-2018 terkait pemasangan tiang listrik. Setelah dicek, terdapat duplikasi data ganda warga pada bantuan tahun 2015 tersebut. termaktub, di dalam data terdapat nama-nama warga penerima 26 Kwh meter dengan masing-masing memiliki daya 450 Volt.
Teranyar, bantuan tersebut dikerjakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bogor bersama PLN. Dalam data penerimaan BDT, Kampung Mulyasari sudah menerima listrik sebanyak 26 Kwh. Namun faktanya, sampai hari ini sejak tahun 2015 Mulyasari belum menerima listrik.
“Sudah ditelusuri melalui Babinkamtimas Polsek Sukamakmur ada pemberian yang tumpang tindih,,” ujar Camat Sukamakmur, Zaenal Azhari kepada Radar Bogor.
Fakta data tersebut ditemukan ada kejanggalan. Kejanggalannya, satu rumah mendapat empat Kwh. Setiap anggota keluarga dengan empat id pelanggan. Termasuk anak umur tujuh dan 10 tahun mendapat satu Kwh.
“Benar bahkan ada nama-namannya yang sekarang sedang diklarifikasi. Nanti kita bareng cek dan ricek ke lapangan,” imbuh Camat.
Dugaan data fiktif penerimaan Kwh PLN ini di akui Babinkamtibmas, Brigadir Buana Adi Putra. Selama ini ia meyakini jika kampung tersebut belum ada listrik. Sementara, data tersebut menyebut Kwh sudah dipasang.
“Faktanya dari 2015 itu tidak ada listrik, tiang listrik itu baru terpasang 2017 sampai sekarang,” katannya mengamini penyataan Camat atas dugaan data fiktif tersebut.
Lanjut Buana yang juga pembina petani kopi ini, mengatakan, merujuk data 2015 dianggap Kampung Mulya Sari sudah masuk listrik. Karena dalam data tersebut sudah direalisasikan oleh PLN. Hal itu terbukti dengan adanya Kwh dan id pelanggan.
Bahkan tidak hanya id pelanggan, tercantum ada kwh yang menaikan daya menjadi 900 va. Padahal, seharusnnya program BDT ini hanya Kwh 450 va.
“Bukan hanya kesalahan data melainkan listrik ini diduga fiktif. Faktannya tidak ada listrik di sini. Jika memang PLN terbuka, jika dimintai data Kwh yang tersambung itu akan ketahuan ke panel mana. Tapi ini PLN tidak memberikan data itu,” kata Buana menyesalkan.
Menurut pengakuan PLN, Kwh meter masih belum terpasang dan masih ada di kantor PLN. “Saya kaget jawabab dari PLN bawah kwhnya ada digudang,” katannya.
Ditempat Terpisah, Manager PLN Rayon Jonggol, Nanang Miftahul Huda buru-buru mengklarifikasi kabar miring tersebut. Nanang menyebutkan saat ini terdapat 43 rumah yang tengah diajukan bantuan. Sejak november lalu, tim sudah terjun ke lokasi dan memasang tiang listrik. “Saat ini masih dalam proses pengerjaan,” katanya.
Nanang memaparkan, pemasangan listrik di daerah tertinggal ini bukan merupakan kewajiban PLN. Melainkan pemerintah setempat dalam hal ini Pemrov Jabar dan Pemkab Bogor.
Belum terealisasinya bantuan listrik ke Kampung Mulyasari, kata dia, berkaitan dengan akses menuju lokasi sangat sulit, jarak dari gardu listrik terdekat lebih dari dua kilo meter.
“Saya sudah ke sana (Mulyasari, red) medannya sangat sulit dan semua tiang sudah terpasang untuk menghubungkan jalur akses listriknya,” katannya.
Ia pun menjelaskan, soal data yang dicantumkan adalah nama anak-anak. Data tersebut diperoleh PLN dari pemerintah desa. “Di sini kami menerima 43 pengajuan,” ucapnya. (don/c)
0 komentar:
Post a Comment