Siap Balas Kebijakan Bea Masuk AS, Ekonom: Efeknya Sembako Bakal Naik

JAKARTA-RADAR BOGOR, Pemerintah Indonesia siap membalas kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang akan mengenakan tarif bea masuk, terhadap 124 produk asal Indonesia. Namun retaliasi atau aksi balasan ini dinilai hanya akan merugikan Indonesia.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, ‎jika pemerintah Indonesia juga mengenakan tarif bea masuk terhadap komoditas asal AS, khususnya yang masuk dalam kategori bahan baku, maka akan berdampak pada harga barang konsumsi yng diproduksi di dalam negeri.
”Apabila nanti pemerintah Indonesia melakukan retaliasi alias pembalasan dagang dengan naikan tarif bea masuk produk asal AS pasti efeknya ke kenaikan harga bahan kebutuhan pokok langsung terasa,” ujar dia di Jakarta, Senin (9/7/2018).
Dia mencontohkan, saat ini Indonesia bergantung pada kedelai asal AS. Kedelai ini digunakan sebagai bahan baku produk makanan dan minuman di dalam negeri.
“Per tahunnya Indonesia mengimpor kedelai segar dan olahan hingga 6,9 juta ton. Dari AS sendiri impor kedelainya mencapai 2,6 juta ton atau 37 persen dari total impor kedelai. Bahan baku Kedelai harganya naik pasti harga tempe tahu akan naik juga,” jelas dia.
Selain kedelai, Indonesia juga masih ketergantungan terhadap gandum asal AS. Komoditas ini menjadi bahan baku bagi produk makanan olahan seperti mi instan dan roti.
“Sementara soal gandum kita impor dari AS volume 1,1 juta ton per tahun. Gandum juga sama, sebagai bahan baku mi instan. Intinya yang akan terpukul pertama kali adalah kelompok masyarakat miskin,” tandas dia.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan alasan rencana AS untuk mencabut pengecualian bea masuk produk ekspor Indonesia. Rencana tersebut muncul karena neraca perdagangan AS yang defisit terhadap Indonesia.
Enggartiasto menjelaskan, nilai ekspor AS ke Indonesia sebesar USD 9 miliar. Sementara ekspor Indonesia ke AS senilai USD 13 miliar.
“Besar (defisit AS) di kita USD 9 miliar di mereka USD 13 miliar. Setelah kita telusuri, ada yang kita ekspor melalui Hong Kong, Singapura, tapi country of origin-nya Indonesia. Yang dibukukan di Indonesia ekspor ke Singapura. Tetapi mereka lihat ini bikinan mana? Bikinan Indonesia selisih itu kitafind out dari situ,” ungkapnya pada 6 Juli 2018.
Pemerintah akan melakukan lobi dengan Pemerintah AS. Hal ini dilakukan untuk membicarakan rencana pencabutan tersebut. “GSP juga belum diterapkan. Mereka hanya mengatakan akan masuk dalam itu. Kita juga lakukan lobi,” katanya.
“Kalau dilihat dari kepentingan mereka kita pahami. Kita mencoba pahami. Tetapi yang coba sulit kita pahami kan bisa berubah. Kita lihat saja,” Imbuh dia.
Selain itu, menurut Politisi Nasdem ini pemerintah akan melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait untuk membahas hal tersebut.
“Kita yakin bahwa trade war itu bukan hal yang kita pilih. Ya itu kita tunggu hari Senin. Nanti kita akan rapat hari Minggu. Rapat koordinasi,” tandasnya. (ysp)

Sumber : Radar Bogor