Bentuk Bank Umrah, Dana Jamaah Lebih Terjamin

JAKARTA–Rencana revisi Undang-Undang 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terus bergulir. Total ada sekitar seribu masalah haji dan umrah yang didata. Termasuk rencana pembentukan bank umrah, yang khusus sebagai penampung dana pendaftaran umrah.
Perkembangan revisi UU Haji itu disampaikan oleh Ketua Komisi VIII (bidang agama) DPR Ali Taher Prasong. ’’Ada seribu daftar inventaris masalah. Baru 600 masalah yang masuk daftar invetaris,’’ katanya. Dalam kegiatan ini bos Patuna Travel Syam Resfiadi terpilih menjadi ketua umum Sapuhi periode 2018-2023.
Lebih lanjut Ali Taher mengatakan, keberadaan bank umrah itu bisa menjadi solusi atas ketidakpastian dana jamaah haji. Dalam kasus penipuan umrah seperti First Travel, uang jamaah yang sudah disetor hingga kini tidak kembali.
Berbeda dengan sistem bank haji, nanti jamaah umrah sistemnya menabung uangnya di sebuah bank umrah. Kemudian uangnya baru bisa diambil oleh travel, ketika digunakan untuk membayar akomodasi umrah.
’’Dengan bank umrah jadi ada jaminan kepastian. Jika tidak berangkat, uangnya bisa dikembalikan,’’ kata politisi PAN itu. Sebab, nantinya seluruh transaksi dipegang oleh perbankan yang ditetapkan sebagai bank penampung dana umrah.
Sistem bank umrah ini hampir sama dengan bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Travel haji khusus baru memegang uangnya, menjelang musim haji. Ketika mereka membutuhkan dana untuk menyiapkan akomodasi jamaahnya.
Ali Taher mengatakan, Indonesia sudah melakukan studi banding ke Tabung Haji milik Malaysia. Tetapi, sampai sekarang Indonesia belum bisa memiliki lembaga keuangan yang mirip Tabung Haji tersebut. ’’Kenapa tidak bisa, karena belum ada keberanian,’’ jelasnya.
Menurut dia, memastikan keberadaan uang pendaftaran umrah, bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada travel umrah. Setelah ada kasus penipuan First Travel, kepercayaan masyarakat kepada travel umrah menurun.
Apalagi sampai saat ini belum ada yang berani memberikan jaminan atau kepastian keberangkatan. Termasuk juga jaminan uang dikembalikan jika tidak jadi berangkat umrah. Termasuk oleh pemerintah sekalipun.
Ketua Umum Sapuhi Syam Resfiadi tidak mempersoalkan rencana pembentukan bank umrah tersebut. Kalaupun nanti sistem bank umrah disamakan dengan bank penampung BPIH selama ini, mereka juga tidak keberatan. ’’Jika undang-undang nanti ingin (bank umrah, Red) seperti haji, boleh-boleh saja,’’ katanya.
Pada intinya dia sepakat dengan arahan Ali Taher bahwa Sapuhi harus menjadi asosiasi yang aktif mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada travel umrah. Dia berupaya menekan seminimal mungkin potensi munculnya kasus kejahatan bermodus perjalanan umrah.
Saat ini anggota Sapuhi mencapai 270 unit travel. Perinciannya adalah 124 unit penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), 15 penyelnggara ibadah haji khusus (PIHK), dan 46 biro perjalanan wisata (BPW). ’’Alhamdulillah sampai saat ini anggota kami tidak ada yang terlibat pelanggaran undang-undang haji maupun umrah,’’ jelasnya.
Sementara itu, jajaran Kemenag masih belum bisa berkomentar banyak terkait rencana adanya bank umrah. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim mengatakan belum mengetahui langsung rencana pembentukan bank umrah tersebut. Jadi dia tidak bisa berkomentar banyak terkait keberadaan bank yang digunakan sebagai penampung dana umrah tersebut.
Sementara itu persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2018 terus dikebut. Misalnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyiapkan 7 ton obat untuk jamaah haji nanti.
Menurut Kepala Pusat Kesehatan Haji Eka Yusuf Singka obat-obatan tersebut mengcover semua penyakit. ”Kami juga punya ICU juga,” katanya kemarin saat ditemui di Kemenkes.
Persiapan dari segi kesehatan ketika musim haji nanti menurutnya cukup baik. Beberapa dokter spesialis juga diturunkan. Antara lain lima orang dokter jantung, enam orang dokter kesehatan jiwa, enam dokter spesialis paru, satu orang dokter penerbangan, dua orang dokter anastesi serta dok­ter bedah dan rehab medis. ”Kalau dokter umumnya banyak. Ada juga tim gerak cepat dan tim promotif-preventif,” ucap Eka. (wan/lyn) 

Sumber : Radar Bogor