Sengkarut permasalahan tumpang tindih kepemilikan lahan yang terkena imbas pembangunan tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) memasuki babak baru. Manajemen MNC Lido Project, sebagai salah satu pihak yang mengaku memiliki lahan, angkat bicara.
Humas MNC Lido Project, Azwar saat ditemui kemarin mengatakan, pihaknya menginginkan musyawarah pembuktian secara hukum dengan masyarakat yang mengaku memiliki lahan.
“Sebenarnya mediasi dengan BPN (Badan Pertahanan Negara) sudah berjalan. Tentunya kita ke sana dulu. Kalau BPN tidak kelar, silakan para pihak untuk menggugat,” beber Azwar pada Radar Bogor kemarin.
Ia juga mengatakan, belum ada hasil yang ditempuh setelah bermediasi dengan BPN. Secara status hukum, MNC Lido miliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak guna bangunan (HGB). HGB tersebut sudah dikeluarkan sejak 1995.
“Kita perpanjang lagi HGB-nya. Tapi, kita buka ruang kalau siapa pun itu mau menuntut secara hukum. Semua sekarang sedang diurusi oleh bagian legal,” kata dia lagi.
Diberitakan sebelumnya, Camat Cigombong, Basrowi mengatakan bahwa ada indikasi tumpang tindih kepemilikan lahan antara masyarakat yang terkena imbas pembangunan Tol Bocimi dengan MNC Lido. Hingga saat ini, pihak terkait masih bermusyawarah soal itu.
“Indikasi tersebut harus dengan keputusan pengadilan, kita tidak bisa ambil keputusan. Tadi (kemarin, red) juga kami fasilitasi permasalahan atas tanah yang terkena tol. Seperti penyampaian unek-unek dari masyarakat dan argumen dari perusahaan,” bebernya.
Basrowi bercerita, masyarakat yang terkena dampak pembangunan tol tersebut mengaku bahwa tanah seutuhnya milik mereka. Namun, di sisi lain, MNC Lido menyatakan bahwa tanah tersebut ada di dalam peta HGB yang mereka beli dari Bakrie.
Dalam hal ini, masyarakat juga memiliki bukti autentik yang menurut mereka bisa dipertanggungjawabkan. Seperti segel dan pelimpahan hak lahan dari pihak perkebunan dulu. Hal itu yang dijadikan pegangan kuat oleh warga.
Sumber : radarbogor.id
0 komentar:
Post a Comment