Meninggalnya ibu saat melahirkan menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor. Berdasarkan data Dinkes pada 2017, tercatat 59 kasus. Meninggalnya ibu saat melahirkan ini didominasi karena kasus pendarahan hipertensi kehamilan.
Sementara itu, jumlah kasus kematian bayi (0-11) bulan pada 2017 adalah 105 kasus. Dari jumlah tersebut, 92,3 persen kematian terjadi pada masa neonatal (0-28), yaitu sebanyak 97 kasus dengan penyebab terbanyak adalah BBLR, 44 kasus. Selain itu, asfiksia sebanyak 20 kasus, bayi (29 hari-11 bulan) 8 kasus dan balita (12 bulan-59bulan) 8 kasus.
Berkaca dari kasus yang ada, pencegahan tidak hanya pada saat ibu sedang hamil, namun jauh sebelumnya, yakni saat memutuskan akan menikah bahkan saat masih remaja. Dinkes pun mengajak serta Kantor Urusan Agama (KUA), puskesmas juga bidan koordinator melalui pemberian komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dan konseling kesehatan reproduksi serta skrining kesehatan bagi calon pengantin oleh tenaga kesehatan.
”Faktanya angka kematian ibu ini, penyebab terbesarnya pendarahan. Nah sebetulnya pendarahan itu bisa dicegah,” beber Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Bogor Dede Agung Priatna di sela-sela Advokasi Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di Dinas Kesehatan, kemarin (9/4).
Lebih lanjut Dede mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan menunjukkan ada faktor resiko pada ibu hamil yang kekurangan energi kalori, atau bumilkek yang cukup tinggi, juga anemia pada remaja yang tinggi, kemudian menjadi faktor pemicu, memperberat risiko ketika mereka masuk fase kehamilan.
”Ini yang kami tekan, jangan sampai risiko tadi muncul atau tidak ketahuan, sehingga tidak dapat diintervensi sejak awal,” ungkapnya.
Dede melanjutkan, intervensi ini bertujuan saat calon pengantin masuk masa pernikahan yang berkaitan dengan kehamilan, atau masalah kesehatan lainnya, agar bisa memberikan suatu yang positif sehingga tidak terjadi kehamilan yang tidak sehat maupun persalinan yang tidak sehat. Dengan begitu, jika calon ibu ini sehat, otomatis bayinya pun lahir sehat.
”Langkah terdekat setelah advokasi ini akan dibentuk fasilitator di masing-masing puskesmas yang diharapkan menjadi ujung tombak. Kedua, akan ada sosialisasi menyangkut masalah di sektor lain. Seperti dengan KUA, tokoh agama, desa barulah ditentukan alur pelayanannya,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Bogor Tri Wahyuni mengatakan, setiap calon pengantin yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi, maka diperlukan dukungan dan kerja sama penyuluh pernikahan di KUA atau lembaga agama lainnya. Tujuannya, untuk memotivasi pasangan calon pengantin agar memeriksakan status kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan.
”Harapannya melalui kegiatan ini para pemberi pelayanan di tingkat pelayanan dasar dapat bekerja sama dengan KUA setempat sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, terutama calon pengantin,” tandasnya.
Sumber : radarbogor.id
0 komentar:
Post a Comment