Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor keliru soal anggaran rehab kantor kesekretariatan daerah (setda) di saat banyak sekolah di Bumi Tegar Beriman yang ambruk.
Koordinator Divisi Advokasi Anggaran pada Kopel Indonesia, Anwar Razak mengatakan, anggaran rehab kantor Sekda Kabupaten Bogor sebesar Rp24 miliar tersebut cukup fantastis. Berarti, kata dia, tahun ini akan ada pelaksanaan renovasi yang gedungnya sudah besar dan megah, bila dibandingkan bangunan sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Bogor.
”Ini ironi sebenarnya. Kalau kita lihat data 2017 dari Dinas Pendidikan sendiri, ada sekitar enam ribu ruang kelas rusak dan 700 di antaranya rusak berat. Laporan terakhir bahkan sudah ada enam sekolah yang roboh,” terangnya, kemarin (27/3).
Jika dipikir-pikir, ucapnya, jumlah anggaran untuk perbaikan ruang kelas roboh tidak mencapai Rp24 miliar. Dalam hitungan Kopel, dengan basis perhitungan satu ruang kelas Rp165 juta, hanya membutuhkan sekitar Rp12 miliar. Jumlah ini jauh lebih kecil dari jumlah yang dialokasikan untuk rehab kantor setda tersebut.
”Padahal fungsi pengadaan ini pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, apalagi layanan dasar pendidikan,” ujarnya dengan nada heran.
Menurut Anwar, seharusnya Pemkab Bogor memandang serius masalah sekolah rusak. Apalagi bangunan roboh adalah persoalan yang jauh lebih prioritas dibandingkan pembangunan lainnya. Sebab, menyangkut masa depan anak-anak dan hak dasar yang harus dipenuhi negara.
Anwar mengatakan, hal ini menunjukkan tidak adanya kepekaan dari Pemkab Bogor. Seperti nasib anak-anak di SDN Ciluar 02, SDN Sukaluyu 03 dan SDN Mutiara yang sekolah secara bergantian. Bahkan ada yang belajar di musala dan perpustakaan.
”Penyusunan anggaran lebih banyak karena keinginan bukan kebutuhan. Ini keinginan para pejabat bukan kebutuhan masyarakat,” kecamnya.
Sumber : radarbogor.id
0 komentar:
Post a Comment