Friday, 2 June 2017
Ratusan Ribu KK di Kota Bekasi Masih Ngontrak
BEKASI – Puluhan ribu warga Kota Bekasi yang sudah berumah tangga tercatat belum memiliki hunian tetap. Mereka masih menempati rumah sewa atau kontrakan untuk menjalani kehidupan mereka.
Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi melalui sensus penduduk yang diterbitkan sejak 2010, Kota Bekasi tercatat memiliki sebanyak 599.029 Kepala Keluarga (KK).
Dari jumlah tersebut, mereka yang sudah memiliki tempat tinggal hanya 366.070 KK. Sementara hampir 50 persen KK di Kota Bekasi masih megontrak atau sewa tempat tinggal.
Kepala BPS Kota Bekasi, Slamet Waluyo menjelaskan, jumlah tersebut kemungkinan besar akan mengalami peningkatan. Kota Bekasi sebagai salah satu daerah perkotaan saat ini memiliki ketersediaan kontrakan cukup banyak. Apalagi adanya percepatan angka pernikahan bukan tidak mungkin kondisi itu bertambah.
“Ini hitungan tahun 2010, sementara sekarang sudah memasuki tahun 2017, kemungkinan besar jumlah rumah tangga yang mengontrak semakin banyak,” ujar Slamet kepada Radar Bekasi di ruang kerjanya, Selasa (30/5/2017) kemarin.
Angka tersebut tidak beresiko jika terdapat dukungan elemen lainnya. Salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi yang nyaris menyentuh angkat kategori sangat tinggi. Saat ini IPM Kota Bekasi di tahun 2016 telah menyentuh angka 79,95 persen.
“Jadi dikategorikan berdasarkan angka, IPM di bawah 60 persen masuk kategori rendah, 60 persen sampai 70 itu sedang. Kalau 70 persen sampai 80 persen itu tinggi, sementara 80 persen keatas itu sangat tinggi,” katanya.
Slamet menambahkan, saat ini Kota Bekasi hanya berada satu tingkat di bawah Kota Bandung yang IPM-nya masuk kategori sangat tinggi. Artinya untuk di Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi menempati peringkat kedua IPM tertinggi.
“Nah Kota Bekasi dari IPM 2016 ini tertinggi kedua setelah Bandung, dan akan mencapai 80 persen mudah-mudahan tahun depan bisa tercapai dan masuk kategori sangat tinggi,” paparnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, indikator penghitungan IPM setiap kota dan kabupaten dihitung atas tiga dimensi, ketiga dimensi itu yakni, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi ekonomi.
“Indikatornya tiga dimensi, salah satunya dari kesehatan, diukur melalui angka harapan hidup, bagaimana peluang bayi yang baru lahir dapat hidup sampai berapa tahun, lalu Pendidikan diukur harapan lama sekolah, lalu dimensi ekonomi, dilihat dari daya beli masyarakatnya,” jelasnya.
Sumber : POJOKJABAR.com
0 komentar:
Post a Comment