Pakai Narkoba, PNS Pemkot Siap Dipecat

BOGOR-Para pejabat hingga staf Pemkot Bogor menjalani tes urine usai briefing di ruang rapat III Balaikota, kemarin (22/3). "Yang ikut tes mulai kepala dinas, staf ahli, BUMD, camat, sekcam, dan lurah. Jumlahnya lebih 100 orang. Memang ada beberapa yang tidak hadir, dan catatannya sudah ada sama saya. Nanti akan dites secara acak lagi," ungkap Walikota Bogor, Bima Arya.

Tes mendadak ini sebagai tindak lanjut dari arahan Menkopolhukam Luhut Panjaitan beberapa waktu lalu di Bandung, dan Bima sebagai walikota memiliki komitmen tinggi untuk memberantas narkoba dari Kota Bogor.

 "Dengan adanya tes urine ini, saya berharap kita lebih kuat lagi memerangi narkoba di Kota Bogor mulai dari balaikota," ungkapnya.

Tes urine ini merupakan kerja sama antara Dinkes Kota Bogor, Satnarkoba Polres Bogor Kota, dan BNN Kabupaten Bogor. Ada sekitar 25 personel gabungan yang terlibat dalam tes ini. Untuk pemeriksaan sendiri dilaksanakan di ruang rapat III Balaikota Bogor.

"Kalau ada yang positif, kami akan telusuri dulu apa penyebabnya. Kalau terbukti positif, ada sanksi keras. Sesuai aturan kepegawaian, bisa saja diusulkan diberhentikan," jelasnya.

 Ke depan, kata Bima, akan dilakukan tes urine mendadak secara berkala. Bisa saja sekali dalam tiga atau empat bulan. Menurut Bima, tes urine Selasa pagi merupakan tes urine kedua di masa pemerintahannya. Sebelumnya, tes pernah dilakukan pada 2014 lalu, setelah oknum Satpol PP kedapatan mengonsumsi narkoba.

 Sementara itu, Sekda Ade Sarip Hidayat mengatakan, tes ini sangat bagus. Mungkin ke depan, tidak saja kepada pejabat pemkot, tetapi tes juga bisa dilakukan kepada pegawai dan staf di SKPD-SKPD, sekolah-sekolah, maupun instansi lain di Kota Bogor.

 "Kita sekarang tahu, tidak saja pegawai, aparat, santri, pelajar yang terkena, bupati pun juga sudah terkena narkoba. Saya kira semua harus bersama-sama melawan narkoba ini," ujarnya.

 Terkait hasil, kemungkinan akan diumumkan Rabu atau Kamis. Sekda sendiri mengaku mendukung agar ini diumumkan secara transparan, sehingga walikota tahu siapa yang terkena narkoba di Pemkot Bogor.(ent)