Direktur PT. Sejahtera Eka Graha (SEG), Imam Puji Hartono selaku pengembang kawasan Danau Bogor Raya mengakui, belum ada serah terima kepada Pemkot Bogor sebagai fasilitas sosial, fasilitas umum (Fasos Fasum).
Bahkan, saat ini status kepemilikan saham Danau Bogor Raya dipegang oleh Kementerian Keuangan.
“97 persen saham Danau Bogor Raya dimiliki Kemenkeu, Hal tersebut akibat krisis moneter yang kemudian SEG dijaminkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lalu diserahkan ke Kemenkeu,” kata Imam Puji Hartono.
Dia mengatakan, segera melakukan optimalisasi sehingga danau tersebut bisa langsung dikelola Pemkot Bogor.
“Kami masih menunggu surat rekomendasi dari Pemkot Bogor sebelum kami melakukan optimalisasi,” kata Imam.
Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman mengatakan, jika tidak dilakukan pengerukan pada Danau Bogor Raya akan menimbulkan kerugian material.
Apalagi pada November 2014 banjir semakin meluas dari 300 Kepala Keluarga (KK) menjadi 500 KK. Setelah, kata dia, ditelusuri dari hulu ke hilir, banjir dan longsor terjadi akibat aliran air yang berasal dari Sungai Citangkil dan Sungai Cikeas tidak tertampung di danau buatan seluas 6,5 hektar itu.
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, telah terjadi sedimentasi di danau tersebut hingga 80 persen dari total luas danau.
“Sendimentasi Danau Bogor Raya hampir rata dengan jalan, sehingga air yang seharusnya ditampun di danau langsung mengalir ke Sungai Ciluer dan membuat debit air menjadi besar,” jelas Usmar.
\
Selain itu, usmar mengatakan Pemkot Bogor sudah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi banjir di Bogor Utara dengan merencanakan membuat kolam retensi seluas satu hektar di Kelurahan Tanah Baru, dan 1,5 hektar di Kelurahan Ciluar.
Namun, upaya tersebut masih terhambat proses pembebasan lahan, menurutnya hanya di Tanah Baru yang sudah di bebaskan, sementara di Ciluar proses ini mengalami kendala.
“Sesuai janji politik kami, tahun 2017 kawasan tersebut sudah bisa bebas banjir,” pungkas Usmar Hariman.(ent)
0 komentar:
Post a Comment